Mangapul Nababan

ndonesia produsen kopi terbesar ketiga di dunia

2011-07-24T18:44:00.000-07:00

Produksi kopi dunia terus meningkat. Data yang dirilis oleh US Departement of Agriculture (USDA) menyebutkan, untuk tahun kopi 2010/2011 atau periode Juli 2010 sampai Juli 2011, volume produksi kopi dunia akan melonjak akibat sumbangan panen dari Brasil maupun Vietnam.

USDA menghitung, negara-negara penghasil kopi untuk dunia akan menghasilakn total 139,7 juta karung ( 1 karung berisi 60 kg). Angka ini naik dari periode yang sama tahun lalu. Sekitar setengahnya bakal disumbang oleh panenan petani kopi di Vietnam dan Brasil.

USDA memproyeksikan, produksi kopi Brasil, negara penghasil kopi terbesar di dunia akan naik sebesar di dunia akan naik sebesar 10,5 juta karung menjadi 55,5 juta karung. Dari jumlah itu, 13,5 juta karung adalah kopi robusta. Produksi jenis kopi tersebut akan naik 1,7 karung dari tahun lalu. Ini terjadi karena ada perbaikan manajemen penanaman dan irigasi di kedua negara tersebut. Sedangkan produksi arabika bakal naik 8,8 juta karung menjadi 41,8 juta karung.

Khusus di Vietnam, curah hujan yang cukup selama musim semi tahun ini memang membuat biji kopi berkembang dengan baik. Itu sebabnya, produksi kopi Vietnam untuk periode Oktober 2010 sampai September 2011 bakal meningkat 1,2 juta karung menjadi 18,7 juta.

"Sementara, USDA memprediksi, produksi kopi Indonesia naik 450.000 karung menjadi 9,6 juta karung pada tahun ini (periode April 2010-Maret 2011)," tulis Tony Halstead, Ekonom USDA dalam laporannya. Besarnya panenan kopi Indonesia, imbuh Tony, membuat Indonesia berada di urutan ketiga negara penghasil kopi terbesar di dunia.

Tony menilai, produksi kopi Indonesia memiliki peluang untuk meningkat dalam beberapa tahun mendatang seiring dengan sejumlah petani yang mengonversi kakao mereka menjadi kopi akibat pungutan Bea Keluar (BK) yang diberlakukan bagi komoditas kakao.

Tetapi, "Ada yang bilang, banyak petani kopi beralih ke kakao karena harga kakao sedang bagus. Mana yang benar, saya tidak bisa memastikannya," kata Rachim Kartabrata, Sekretaris Eksekutif Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI). Yang jelas, Rachim menghitung, tahun ini produksi kopi jenis arabika lebih baik ketimbang kopi jenis robusta.

Sementara itu, konsumsi kopi dunia pada tahun kopi periode 2010/2011 kemungkinan naik 2,8 juta karung dari periode yang sama tahun lalu menjadi 131,5 juta karung. Peningkatan konsumen ditopang oleh peningkatan konsumsi kopi di Brasil maupun 27 negara yang tergabung dalam Uni Eropa.

Beberapa tahun belakangan ini, konsumsi kopi di sejumlah negara penghasil kopi, terlebih di Vietnam dan di Brasil, memang meningkat begitu cepat dibandingkan konsumsi di Amerika Serikat (AS) maupun Eropa. Sebagai perbandingan, USDA meramal, konsumsi kopi di Brasil bakal naik 750.000 karung, sementara di Eropa akan naik 650.000 karung , dan di AS bakal meningkat 450.000 karung.

Tahun 2010/2011 ini, masih menurut USDA, total impor Green Bean Equivalent (GBE) akan mencapai 100,2 juta karung, hanya naik tipis sebanyak 4,4 juta karung. Eropa bakal mencatatkan impor GBE yang paling banyak, yaitu 2,4 juta karung. GBE terdiri dari biji kopi, kopi yang mudah dilarutkan, dan kopi yang telah dipanggang.

Kesepakatan Pemerintah dengan Pansus RUU BPJS

2011-07-18T04:00:00.000-07:00

1. Tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja dan tidak boleh ada penghilangan hak-hak normatif dari karyawan ke-4 BUMN.

2. Tidak boleh merugikan peserta lama yang mengikuti program di 4 BUMN

3. Tidak boleh ada program terhadap peserta lama yang stagnan atau terhenti. Pelayanan terhadap peserta lama tidak boleh terhenti.

4. Peserta hanya membayar satu kali untuk setiap program.

5. Pemerintah diamanatkan menyelesaikan seluruh waktu peraturan pelaksanaannya yang diperlukan terkait persiapan pendirian dan operasional BPJS-1 dan BPJS-2 dengan batasan waktu paling lambat 24 bulan.

6. Ada kepastian dalam investasi 4 empat BUMN yang saat ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Proses pengalihan aset dari 4 BUMN kepada aset BPJS dan aset dana jaminan sosial dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

Pantas kah ini disebut pemimpin yang leadhership bagus

2011-06-30T10:44:00.000-07:00

Freeport Rugikan Negara USD 256.179.405,00 !!!

2011-06-22T02:38:00.000-07:00

Freeport beroperasi di Indonesia ditetapkan berdasarkan Kontrak Karya (KK) perpanjangan tahun 1991, dimana royalti emas Freeport yang harus dibayarkan kepada pemerintah Indonesia sebesar 1%. Namum sejak 31 Juli 2003 royalti pertambangan diatur dalam Peraturan Pemerintah No...mor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, royalti emas ditetapkan sebesar 3,75 persen dari harga jual kali tonnase. Namun untuk Freeport, hanya dikenakan sebesar satu persen dari harga jual kali tonnase, padahal 3 % saja, sudah sangat rendah dibandingkan di negara-negara Afrika.

Sebelumnya, selama kurang lebih 25 tahun, Freeport hanya membayar royalti tembaga kepada pemerintah sejak pertama kali masuk ke Papua berdasarkan Kontrak Karya Generasi Pertama (KK I) tahun 1967, Freeport hanya melaporkan pihaknya menambang tembaga. Padahal pada tahun 1978, terbukti selain mengeksplorasi tembaga, Freeport juga mengeksplorasi emas. Dan yang mencengangkan, sebgai bangsa yang berdaulat, Negara Cq. Pemerintah waktu itu, tidak memberikan ”sanksi” apapun terhadap Freeport kala itu.

Pasal 33 UUD 1945 memandatkan kekayaan alam dan cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara kemudian bisa sendiri atau dengan pihak lain menyelenggarakan pengelolaan, dalam konteks ini lahirlah Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia.

Bahwasannya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata Pasal 1320 BW, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal. Pasal 1337 BW menyebutkan, ”Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.” Dalam konteks Kontra Karya, bahwa perjanjian telah tidak memenuhi syarat sah karena bertentangan dengan PP 45 tahun 2003 harus dinyatakan batal demi hukum. Atas dasar Hak Menguasai Negara, seharusnya PP tersebut mengikat PTFI, sehingga Pemerintah dan DPR melakukan renegoisasi Kontrak Karya Freeport. Namun nampaknya rakyat harus memberikan dorongan bahkan tekanan lebih kepada Negara.

Sebenarnya, Presiden SBY telah merespon usulan dan keresahan-keresahan rakyat terkait desakan agar Negara Cq. Pemerintah dan DPR RI untuk segera merenegosiasi Kontrak-kontrak Karya Pertambangan yang tidak adil bagi Bangsa Indonesia dengan mengatakan di berbagai media massa awal Juni lalu, bahwa pemerintah segera akan merenegosiasi kontrak-kontrak yang tidak adil. Akan tetapi pernyataan tersebut buru-buru diikuti dengan mengatakan bahwa renegosiasi dilakukan dengan tanpa mengurangi penghormatan terhadap kontrak-kontrak yang masih berlaku, agar tidak menabrak asas Sanctity of contract (kesucian kontrak).

Agar Pernyataan ”positif” Pemerintah tersebut tidak hanya menjadi pepesan kosong dan janji-janji semata, dan dimaksudkan sebagai bagian dari dorongan dan tekanan rakyat kepada Negara. Kami bermaksud untuk melaporkan dugaan KERUGIAN NEGARA sebesar USD 256.179.405,00 yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia sejak 31 Juli tahun 2003, akibat pembayaran Royalti emas 1% dari harga jual kali tonnase yang dibayarkan oleh PT. Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia di bawah ketentuan PP No. 45 Tahun 2003 yang mengatur besaran royalti emas sebesar 3,75%.
Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan ” Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun”.

Begitu juga, dengan Laporan Kepala Unit Korupsi Internasional Biro Penyelidik Investigasi (FBI) Amerika Serikat Gery Johnson yang menyatakan bahwa terdapat sekian banyak Perusahaan AS yang beroperasi di Indonesia terindikasi melakukan SUAP/KORUPSI terhadap Pejabat Indonesia, hal ini disampaikan pada Konfrensi Internasional KPK-OECD yang bertajuk “Pemberantasan Penyuapan pada Transaksi Bisnis Internasional” di Nusa Dua Bali belum lama ini.
Dua hal tersebut, terdapat indikasi kuat bahwa patut diduga Negara telah dirugikan keuangannya dan perekonomiannya akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT.Freeport Indonesia sesuai dengan kualifikasi Pasal 2 UU no. 31/1999 sebagaimana telah di ubah oleh UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Berdasarkan hal tersebut, kami dari Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) bermaksud melaporkan dugaan Kerugian Keuangan Negara Tersebut kepada KPK, pada :
Hari : Rabu, 15 Juni 2011
Pukul : 10. 00 WIB - Selesai
Tempat : Komisi Pemberantasan Korupsi, Jl. Rasuna Said Jakarta

Merdeka
Komite Eksekutif IHCS

Ecoline Situmorang
Ketua Komite Eksekutif

Gunawan
Sekretaris Jenderal

Nb:
Info Lebih Lanjut Hubungi Ridwan Darmawan (Direktur Institute for Social Justice/ISOJU – IHCS; 0815 14 284 109)

Seleksi Anggota BPK

2009-09-09T06:58:00.000-07:00

BPK Jangan Tercemar Anggota Bermasalah

Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan jangan tercemari anggota bermasalah. Untuk itu proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon anggota BPK akan memilih calon yang bersih.

"Lembaga itu jangan sampai tercemari kasus hukum," kata dia Anggota Komisi Keuangan EB Sinaga, Selasa malam, 8 September 2009.

Legislator Partai Demokrat itu berpendapat, ada tiga kriteria yang harus dipenuhi anggota BPK. Pertama, mempunyai integritas tinggi dan tidak diragukan integritasnya. Kedua, mempunyai kapabilitas, kemampuan akademis, pengalaman, dan memiliki visi misi yang jelas. Ketiga, mempunyai hati nurani, akhlak, dan budi pekerti.

Beberapa calon BPK diduga mempunyai permasalahan dengan hukum. Beberapa anggota Komisi Keuangan maju dalam pencalonan kursi anggota BPK, yaitu Muhammad Nurlif, Rizal Djalil, Yunus Yosfiah, Misbah Hidayat, dan Ali Masykur Musa.

Sementara yang mengundurkan diri dari perebutan kursi BPK adalah Ketua Komisi XI Achmad Hafiz Zawawi, Endin AJ Sefihara, dan Nursanita Nasution.

Nama-nama anggota Komisi XI itu banyak disorot karena keterliatannya dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom. Endin Seofihara telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus aliran dana BI. Sedangkan Achmad Hafiz zawawi, Ali Masykur Musa, Muhammad Nurlif dan Rizal Djalil beberapa kali dipanggil KPK sebagai saksi atas kasus serupa.

Meski hanya sebagai saksi, namun hal tersebut mempengaruhi stigma di masyarakat. Menurut Sinaga, Partai Demokrat akan mempertimbangkan stigma tersebut. Menurut dia lembaga terhormat harus diisi dengan orang yang kredibilitasnya tidak perlu diragukan.

"Partai Demokrat mempunyai kebijakan calon yang didukung untuk dinilai aspek hukum," katanya.

Menurut anggota Komisi XI Harry Azhar Aziz, dia akan memilih calon BPK yang bersih dari kasus hukum. Menanggapi beberapa anggota yang dipanggil KPK, dia menyatakan selama belum ditetapkan sebagai terdakwa, seseorang harus mendapatkan perlakuan yang sama.

"Tentunya kami memilih calon anggota yang bersih," katanya.

Mega Berharap Tak Ada Lagi Pemilih Fiktif

2009-07-05T14:53:00.001-07:00

Pasangan capres-cawapres Mega-Prabowo dan JK-Wiranto akan menemui KPU Senin 6 Juli besok untuk meminta agar KPU mengabulkan KTP bisa dipakai untuk nyontreng. Dengan demikian, diharapkan permasalahan yang menyangkut DPT dapat terjawab, sehingga tak ada lagi pemilih ganda dan fiktif.

"Harusnya data segera dibuka untuk masyarakat, sehingga tidak ada lagi masalah DPT, seperti digandakan atau fiktif," kata Mega saat jumpa pers di Gedung PP Muhamamdiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta, Minggu (5/7/2009).

Mega mengatakan, Indonesia pernah menyelenggarakan pemilu yang berlangsung secara lancar tanpa banyak dihadapkan banyak masalah seperti DPT. Dia pun berharap pada Pilpres 2009 juga berjalan lancar, dengan mengikutsertakan warga yang punya hak untuk menggunakan suaranya.

"Tentungya kami berdua sangat menginginkan, pemilu pertama dulu demokratis, maka sekarang ini pun kami harap bisa demokratis dalam waktu yang segini sempit," imbuh Mega yang tampil menggunakan baju warna ungu bermotif bunga-bunga.

"Sehingga sekiranya besok KPU bisa menerima, kita merasa sangat senang sekali untuk bisa menerangkan lebih detil," kata Mega.

Soal DPT, Prabowo Tunggu Kearifan KPU

2009-07-05T14:51:00.001-07:00

Jakarta - Meski kesal dengan persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun rupanya baik kubu Mega-Prabowo dan JK-Wiranto masih enggan memberikan gebrakan. Kedua kubu yang telah sepakat bersatu dalam permasalahan DPT ini masih menunggu penyelesaian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"KPU juga warga negara Indonesia, saya kira mereka juga arif dan akan memikirkan kepentingan bangsa," ujar cawapres dari Partai Gerindra, Prabowo usai mengadakan pertemuan di PP Muhammadiyah, Jk Raya Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/7/2009) malam.

Prabowo masih berharap jika pertemuan yang akan diselenggarakan hari ini antara KPU dengan kubu Mega dan JK dapat menghasilkan sebuah solusi yang bisa diterima kedua belah pihak.

"Ya kita lihat saja besok (hari ini), mereka janji kan segera membereskan permasalahan ini," jelas Prabowo.

Namun ketika ditanya langkah apa yang akan dilakukan jika KPU tidak melakukan apa yang diharapkan oleh kubu Mega maupun JK, Prabowo pun tidak memberikan jawabanya secara pasti.

"Yah nanti kita ketemu dulu dengan KPU. rencananya besok (hari ini) kita berempat akan bertemu KPU. nanti kita lihat saja," kilah Prabowo.

Dalam pertemuan di PP Muhammadiyah tersebut Mega-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto bertemu membahas persoalan DPT yang hingga kini belum selesai. Namun usai pertemuan baik Mega mapun JK mengunci rapat mulut mereka dari para pemburu berita yang sudah menunggu mereka di luar gedung

Prabowo Makan Nasi Jamblang dengan Tukang Becak

2009-06-20T22:00:00.000-07:00

Calon wakil presiden Prabowo Subianto makan bersama tukang becak dan warga miskin di warung nasi jamblang di Kota Cirebon, Minggu (21/6) pagi. Perwakilan tukang becak meminta agar setelah terpilih, Prabowo bisa memberikan perekonomian yang baik kepada rakyat kecil.

Prabowo datang bersama rombongan sekitar pukul 07.30 di warung nasi jamblang Mang Dul di dekat Pasar Gunung Sari, Kota Cirebon. Menu makanan yang dipilih Prabowo adalah tahu, tempe, cumi, dan sambal. Puluhan tukang becak dan warga pun berebut ingin berjabat tangan dan makan bersama Prabowo. Mereka terlihat sangat antusias.

"Aduh ganteng sekali ya Pak Prabowo. Tangannya juga halus," ujar ibu-ibu yang antusias berebut jabat tangan dengan Prabowo.

Seorang tukang becak wisata, Tomi (40), mengatakan sangat berharap Prabowo menjadi pemimpin bangsa yang memberi pencerahan bagi masyarakat kecil. Dia mengaku suka dengan konsep ekonomi kerakyatan yang ditawarkan Prabowo. Tomi, yang mewakili tukang becak di Kota Cirebon, siap mendukung kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Mega-Prabowo.

Sementara itu, Prabowo berterima kasih kepada masyarakat Cirebon. Dia ingin rakyat menggunakan hak pilihnya untuk memilih agar membawa perubahan bagi Indonesia. "Hak pilik kita menentukan nasib anak-anak kita nanti," ujar Prabowo.

Hashim: Alasan Boediono Soal Penjualan Aset Negara Tak Masuk Akal

2009-06-20T21:59:00.000-07:00

Pengusaha nasional Hashim Djojohadikusumo mengkritik pernyataan Cawapres Boediono yang tetap akan meneruskan kebijakan penjualan aset negara ke pihak asing, lantaran pengelolaannya selama ini tidak efisien dan tidak transparan. Alasan yang disampaikan pendamping Capres SBY itu dinilai tidak masuk akal.

"Kalau tidak mampu mengelola, kenapa tidak diserahkan ke yang mampu?" tandas Hashim dalam dua kesempatan berbeda, yakni saat deklarasi dukungan untuk Mega-Prabowo oleh Relawan Pembela Ibu Pertiwi di Hotel Sahid dan deklarasi dukungan untuk Mega-Prabowo dari Pemuda Demokrat di sekretariat Mega-Prabowo Media Centre, Jakarta, Sabtu (20/6).

Hashim mengungkapkan, jika pengelolaan aset negara selama ini tidak baik, tidak efisian, dan tidak transparan, maka semestinya yang harus dilakukan adalah mengganti pengelolanya - dalam hal ini adalah mengganti pemerintah. Bukan menjual aset-aset negara ke pihak asing.

"Apakah karena tidak mampu mengelola dengan baik, efisien dan transparan terus dijual? Yang diganti itu (mestinya) pemerintahannya. Bukan aset-aset BUMN lantas dijual. Ini tidak masuk akal sehat," tandas putera begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo tersebut.

Sebagaimana diketahui, di depan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB), Jumat (19/6), Boediono menegaskan bahwa dirinya akan meneruskan kebijakan privatisasi aset-aset negara ke pihak asing. Alasannya, karena birokrasi kita tidak mampu mengelola aset negara secara efisien dan transparan.

Agar lebih efisien, kata Budiono yang oleh banyak kalangan dinilai penganut paham ekonomi neo-liberal, maka diperlukan pihak luar yang dapat mengelola secara efisien melalui strategi kemitraan atau privatisasi. Pihak luar dinilai akan lebih transparan dan akuntabel.

Asing Kuasai 31%

Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dirilis belum lama ini, dari 14 BUMN yang tercatat di BEI, pihak asing telah menguasai saham 31%, setara dengan Rp 137 triliun. Asing menguasai sektor-sektor strategis seperti telekomunikasi, perbankkan, pertambangan dan migas, semen, serta farmasi.

Pada beberapa BUMN kategori blue chips, kepemilikan asing bahkan menyundul angka 40%. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, misalnya, 39,5% sahamnya kini dalam genggaman pihak asing. Demikian pula PT Semen Gresik Tbk sebanyak 39,21% dikuasai asing. Pun, Bank Rakyat Indonesia (BRI) - yang selama ini menjadi andalan para petani dan rakyat kecil - sahamnya telah dikuasi asing sebesar 35,39%.

Jika kebijakan privatisasi tetap diteruskan - sebagaimana sikap yang diambil Boediono - prosentase penguasaan asing terhadap aset-aset negara jelas akan semakin membengkak. Hal ini tentu amat merisaukan, karena berdasarkan analisis Lembaga Keuangan Morgan Stanley, 10 tahun mendatang BUMN-lah yang akan memegang kendali perekonomian suatu negara. Nah, bagaimana nasib Indonesia ke depan bila BUMN kian dicengkeram asing?

Mega-Prabowo Hidupkan Pembangunan Semesta Berencana ala Bung Karno

2009-06-20T00:52:00.000-07:00

Jakarta - Pasangan Mega-Prabowo akan melakukan transformasi pembangunan ekonomi dari ekonomi kolonial liberal menjadi ekonomi nasional kerakyatan, dengan menghidupkan kembali pembangunan semesta berencana yang digagas Bung Karno.

Demikian dikatakan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Eva Kusuma Sundari, dalam diskusi mingguan di sekretariat Mega Prabowo Media Centre (MPMC) Jln. Prapanca Raya Jakarta, Jum’at (19/6).

Eva menjelaskan, ekonomi kerakyatan adalah ekonomi alternatif yang sangat relevan dengan konstitusi, sementara pembangunan semesta berencana merupakan konsep pembangunan sikap mental rakyat untuk bangkit bersama dan mandiri memenuhi kebutuhannya.

"Jika dibanding dengan konsep neolib sangat bertolak belakang, karena neolib hanya mengejar pertumbuhan dan pendapatan saja," ujar anggota Komisi III DPR ini.

Sementara, di tempat yang sama, Direktur Megawati Institute Arif Budimanta, menyatakan, dalam sistem ekonomi kerakyatan, orientasi kebijakan pemerintah adalah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan.

Realisasinya, antara lain, dengan mengembangkan kredit mikro untuk rakyat kecil, menggenjot produksi pertanian, sekaligus meningkatkan nilai tukar hasil pertanian.

Prabowo: KPU Harus Adil

2009-06-18T03:14:00.000-07:00

Calon wakil presiden Prabowo Subianto meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertindak adil terhadap semua kandidat pasangan presiden dan wakil presiden dalam bursa Pilpres 2009.

"Masa jumlah pemilih meningkat, TPS malah dikurangi. Saya mengindikasikan ada keberpihakan KPU terhadap salah satu calon pasangan capres dan cawapres," katanya dalam jumpa wartawan di Jakarta, Kamis.

Prabowo khawatir pengurangan jumlah TPS tersebut berasal dari kantong-kantong massa Megawati-Prabowo, sehingga pengurangan itu dapat berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan yang diusung Partai Gerakan Indonesia Raya dan PDI-Perjuangan itu, pada Pilpres 2009.

"Sekarang, siapa coba yang berhak menentukan di lokasi mana saja TPS akan dikurangi. Jangan-jangan di daerah yang menjadi basis massa kami," ujarnya. Hal lain, yang dipertanyakan Prabowo adalah keputusan pengurangan TPS itu dikeluarkan KPU hanya beberapa hari menjelang Pilpres. "Ini kan dah jelas KPU tidak fair," tuturnya.

Terkait itu, pihak Megawati-Prabowo akan mengadukan hal itu ke Komisi Pemilihan Umum dan langsung bertemu dengan Ketua KPU Abdul Hafidz Ansyari

Mega: Pasar Tradisional Harus Dilindungi

2009-06-17T21:55:00.001-07:00

Capres PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengaku sebagai pelanggan setia Pasar Tanah Abang sebelum pasar tersebut terbakar, direnovasi, dan menjadi apik seperti sekarang ini.

Menurutnya, pasar tradisional merupakan cermin dari semangat kegotongroyongan. Ia pun menyatakan, keberadaan pasar tradisional harus dilindungi dan jangan tergilas oleh pasar-pasar modern.

Saat berdialog dengan perempuan pedagang di Pasar Tanah Abang Blok A, Rabu (17/6), Mega diminta komitmennya untuk tidak melakukan penggusuran terhadap para pedagang kecil. Atas permintaan ini, ia menegaskan tak akan memberikan kontrak politik atau janji-janji. Mega merasa telah menerapkan kebijakan yang ramah terhadap pedagang kecil semasa menjabat presiden medio 2001-2004.

"Ketika saya menjadi presiden, saya sudah membuat peraturan mengenai jarak pasar tradisional dan pasar besar. Pasar besar tidak boleh berdekatan dengan pasar tradisional," kata Mega.

Kebijakan ini, menurutnya, akan melindungi pedagang dan konsumen. Bahkan, lanjut Mega, perlu kebijakan tegas yang mengatur jenis barang yang dijual di kedua pasar itu. "Pasar besar itu menampung barang yang tidak ada di pasar tradisional, sekarang kan tidak. Pasar tradisional itu harus dilindungi, diperbaiki, dan direvitalisasi. Seperti Pasar Tanah Abang ini, yang sudah dikenal sampai mancanegara. Jangan digusur," ujarnya.

120 Ribu Produsen Susu Lokal Terancam Bangkrut

2009-06-17T21:40:00.001-07:00

Sebanyak 120 ribu produsen pemerah susu sapi lokal yang tergabung dalam 95 koperasi primer susu di bawah naungan Gerakan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) terancam bangkrut.
"Sudah banyak produsen susu yang menjual sapinya karena merasa usaha ini tidak lagi memberikan pendapatan yang layak," kata Direktur Operasional Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Rozak Astira, di Jakarta, Rabu (17/6).
Ia mengatakan, ancaman gulung tikar itu semakin dekat ketika Industri Pengolah Susu (IPS) menekan harga pembelian susu lokal agar kembali diturunkan untuk kedua kalinya.
Sebelumnya, harga pembelian susu lokal sudah diturunkan per 1 Mei 2009 sebesar Rp150 per liter dan akan kembali diturunkan Rp150 per liter pada 1 Juli 2009. "Kami minta pemerintah jangan diam saja menghadapi kondisi seperti ini," katanya.
Pihaknya secara khusus meminta agar Bea Masuk (BM) susu impor dinaikkan dari yang kini lima persen menjadi setidaknya 15 persen.
"Kami hanya ingin 'balance' jadi bea masuk susu impor itu idealnya 15 persen bukan 10 persen seperti yang sebelumnya kami usulkan," kata Rozak.
Hal itu mempertimbangkan kondisi saat ini yang meski BM susu impor telah dikembalikan pada angka 5 persen dari sebelumnya yang sempat nol persen pada Januari 2009, tetapi keputusan IPS untuk menekan harga pembelian susu lokal tetap berlaku.
Ia mengatakan, pihaknya menginginkan keseimbangan antara harga susu impor dan susu lokal agar terjadi "level playing field" yang seimbang.
Produsen susu impor pada masa lalu merasa lebih terlindungi lantaran ada kebijakan wajib serap industri pengolah susu namun kebijakan itu dihapus sejak 1998.
Soal kebijakan itu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah akan melanjutkan atau tidak. Pemberlakuan kebijakan itu berpotensi mampu meningkatkan populasi di mana margin yang didapat produsen susu lokal tergolong cukup untuk menambah populasi sapi.
Saat ini tingkat penyerapan produksi susu lokal oleh industri mencapai 97 persen dari produktivitas susu rata-rata 1,2 juta hingga 1,3 juta liter perhari.
"Sekarang yang jadi persoalan sebenarnya adalah harga sehingga perlu ada upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan peternak," katanya.
Rozak mencontohkan, pemerintah sebaiknya memberikan subsidi pakan yang pernah menjadi kebijakan pada masa lalu. "Kalau perlu ada kerja sama dengan Perhutani untuk menyediakan lahan rumput meskipun nanti ada kompensasi di mana kita harus bayar, itu tidak menjadi masalah," katanya.

Petani Cariu Butuh Alat Perontok

2009-06-16T12:52:00.000-07:00

CARIU - Kecamatan Cariu merupakan salah satu lumbung padi terbesar di Kabupaten Bogor yang memiliki 2.615 hektare lahan pesawahan. Produktivitas padinya rata-rata mencapai 6,1 ton per hektare. Namun, fasilitas pertanian seperti alat perontok padi (power pesher) sangat minim.

“Kecamatan ini baru memiliki satu unit alat perontok padi. Padahal, alat tersebut sangat membantu peningkatan produksi padi petani,” terang Ketua Kelompok Tani Berkah Saluyu Suparman, kemarin.

Karena itu, dia berharap pemerintah dapat membantu memberikan alat perontok padi tersebut. Sebab, penggunaan alat tersebut dapat mengurangi tenaga. Proses pemisahan padi pun menjadi lebih cepat.

Kepala Unit Pelaksana Teknik (UPT) Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) Kecamatan Cariu Uum Mulyana menerangkan, perontokan padi dengan menggunakan mesin memiliki banyak keuntungan. Misalnya, untuk areal satu hektare, tenaga yang digunakan cukup empat orang dan hanya memakan waktu empat hingga lima jam. “Sementara bila dikerjakan tradisional, satu hektare membutuhkan tenaga 15 orang dengan waktu enam jam,” kata Uum.

Selain lambat, merontokkan padi dengan cara manual membuat padi terbuang hingga 15 persen. (sal)

Mega-Prabowo Protes Penolakan Iklan Kampanye 'Bangkrut' di TV

2009-06-16T10:39:00.000-07:00

Jakarta - "Tingginya harga sangat menyengsarakan kita semua. Setiap pagi para pekerja tak mampu membeli bahan bakar minyak dan transportasi...Uang mereka terus menipis, setiap malam kekurangan pangan," itulah petikan iklan kampanye terbaru Mega-Prabowo yang berjudul 'Bangkrut'. Namun beberapa stasiun TV swasta menolak untuk menayangkan iklan tersebut.

Tim sukses pasangan Mega-Prabowo pun mencurigai ada intervensi kekuasaan untuk memaksa stasiun TV untuk tidak menayangkan iklan-iklan ini.

"Iklan-iklan pasangan Mega-Prabowo tidak bisa ditayangkan karena dianggap mengkritisi pemerintah. Semua stasiun TV menolak kecuali Indosiar," ujar sekretaris umum tim nasional kampanye Mega-Prabowo, Fadli Zon dalam jumpa pers di Mega-Prabowo Media Center, Jl Prapanca Raya, Jakarta Selatan, Selasa (16/6/2009).

"Padahal itu berdasarkan data-data yang akurat. Ini adalah fakta dan realita yang terjadi. Ini bukan black campaign. Kami curiga ini bukan keinginan stasiun TV itu, tetapi ada intervensi pihak-pihak tertentu," tambah Fadli.

Fadli menjelaskan iklan-iklan ini telah lulus sensor Lembaga Sensor Film (LSF). Namun ia heran mengapa stasiun-stasiun TV menolak untuk menayangkan iklan ini.

"Ini bentuk dari pengekangan kreativitas dan kebebasan berekspresi," tambahnya.

Fadli mengaku dengan ditolaknya pemutaran iklan ini, maka kesempatan masyarakat untuk mengetahui program Mega-Prabowo menjadi berkurang. Hal ini tentu berpengaruh bagi popularitas kedua pasangan ini.

"Hal ini akan dindaklanjuti oleh lembaga hukum kita. Kemungkinan kita akan mengadu ke Komisi Penyiaran Indonseia, DPR RI dan instansi-instansi yang lain," jelasnya.

Anggaran Alutsista dinaikan

2009-06-08T12:25:00.001-07:00

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung atas nama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai anggaran alat utama sistem senjata (alutsista) perlu dinaikkan menjadi dua digit dari saat ini.

Pramono menuturkan, menurut Calon Presiden PDIP-Partai Gerindra Megawati, prioritas Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat besar harusnya peralatan alutsistanya mesti menjadi sangat utama.

"Ibu (Megawati) minta anggarannya perlu dinaikkan dobel digit atau dua sampai tiga kali lipat dari Rp 50 triliun atau yang hanya 40 persen dari APBN, karena itu terlalu kecil," usai pemaparan visi dan misi Capres PDIP-Partai Gerindra di Jakarta, Senin, 8 Juni 2009.

Dia menambahkan, kalau Megawati terpilih kembali menjadi Presiden anggaran alutsista akan dilebihkan dan menjadi prioritas utama. "Pada saat Ibu menjadi presiden, alutsita diprioritaskan. Buktinya, terjadi pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia," ujar Pramono.

Sedang mengenai alutsista yang sudah tua, Pramono mengatakan Megawati menyarankan agar tidak dioperasionalkan lagi dan harus disimpan.

Pada kesempatan, dirinya juga mengungkapkan bahwa Megawati menilai jatuhnya kembali pesawat militer Indonesia menunjukkan kalau persoalan yang terkait dengan bangsa ini terus berlangsung berturut-turut, sehingga perlu perubahan. "Jatuhnya pesawat terus terjadi, yang terakhir Hercules dan hari ini Helikopter," tutur Pramono.

Mega-Prabowo Memerintah, Saatnya Berbicara Pemerataan Ekonomi

2009-06-02T16:10:00.000-07:00

Dalam kurun 40 tahun terakhir pemerintah hanya membicarakan soal pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, tanpa menyadarkan rakyat tentang pemerataan pembangunan dan ekonomi.Disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), HM Taufiq Kiemas, sekarang, melalui ekonomi kerakyatan yang diusung Mega-Prabowo saatnya untuk berbicara tentang ketiganya, stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Ekonomi yang menyentuh hati rakyat.

"Sebab yang rakyat minta itu cuma satu, negara yang gemah ripah rohjinawi. Dan itu sebabnya (perlu) stabilitas dan pemerataan. Masalah ekonomi kerakyatan basic needs (kebutuhan dasarnya adalah sandang, pangan dan papan rakyat," tutur bapak HM Taufiq Kiemas, didampingi Ketua Umum Gerindra, Ir. H Tommy Suhardi, kepada pers saat deklarasi Tim Kampanye Mega-Prabowo Provinsi DKI Jakarta di Cengkareng Indah, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (2/6),

"Ekonomi kerakyatan menurut kami, ya ekonomi yang menyentuh hati rakyat. Dulu, 40 tahun kita hanya berbicara masalah stabilitas, pertumbuhan. Dan kita juga nggak tahu kapan pemerataannya. Sekarang lebih hebat lagi," pungkas Ketua Deperpu PDI Perjuangan, HM Taufiq Kiemas didampingi Ketua Umum Partai Gerindra, Ir H Tommy Suhardi.[sfn/kin]

Mega-Pro Ikrar Setia Pada Pancasila

2009-05-31T13:40:00.000-07:00

Renungan suci ini digelar di TMP Kalibata, Jakarta, Senin 1 Juni 2009, pukul 00.00 WIB

Pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto menggelar renungan suci memperingati hari lahirnya Pancasila yang jatuh pada 1 Juni. Dalam renungan ini, Megawati dan Prabowo mengucapkan ikrar untuk tetap setia pada Pancasila.

Renungan suci ini digelar di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Senin 1 Juni 2009, pukul 00.00. Megawati Soekarnoputri memimpin langsung renungan yang dihadiri sekitar ribuan pendukung yang membawa obor.

Setelah itu, Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra membacakan ikrar Pancasila.

"Wahai pahlawan-pahlawan ku yang bersemayam di Makam Pahlawan ini dan di makam pahlawan di berbagai pelosok tanah air kita, perlu kusampaikan bahwa pada dini hari ini, kami berdiri bersama di sini untuk menyampaikan padamu bahwa kami tetap memperjuangkan segala sesuatu yang dahulu engkau perjuangkan dengan ikhlas dan amanah. Yang kau impikan dan kau perjuangkan dahulu adalah impian kami dan perjuangan kami. Kami berikrar, bahwa kepada kaum muda dan penerus bangsa ini akan kami yakinkan dan kami ajak untuk menatap masa depan Indonesia sejalan dengan impian mu, para pahlawanDengan Pancasila 1 Juni kita mandiri dan berharga diri."

Megawati akan Pimpin Peringatan Hari Lahir Pancasila

2009-05-30T10:20:00.000-07:00

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Hj Megawati Soekarnoputri, serta Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, H Prabowo Subianto, dijadwalkan untuk menghadiri acara renungan suci peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.Dalam acara yang dilangsungkan hari Minggu (31/5) dini hari, sekitar 10 menit sebelum pukul 00.00 WIB, 1 Juni, Ibu Hj Megawati Soekarnoputri, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai, akan bertugas sebagai inspektur upacara, sekaligus akan membacakan Pancasila.

Sementara itu, Bapak H Prabowo Subianto, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, akan membacakan ikrar Pancasila.

Selain akan dihadiri oleh fungsionaris, warga dan simpatisan kedua Partai, acara malam renungan suci peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni ini juga mengundang organisasi sayap kedua Partai.

Acara malam renungan suci kelahiran Pancasila ini merupakan acara hasil kerja sama kedua partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden "Mega-Prabowo", bukan oleh Tim Sukses.[sfn]

Munculnya Filsafat

2009-05-28T09:23:00.000-07:00

Filsafat, terutama Filsafat barat muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke 7 S.M.. Filsafat muncul ketika orang-orang mulai memikirkan dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka dan tidak menggantungkan diri kepada [agama] lagi untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini.

Banyak yang bertanya-tanya mengapa filsafat muncul di Yunani dan tidak di daerah yang beradab lain kala itu seperti Babilonia, Yudea (Israel) atau Mesir. Jawabannya sederhana: di Yunani, tidak seperti di daerah lain-lainnya tidak ada kasta pendeta sehingga secara intelektual orang lebih bebas.

Orang Yunani pertama yang bisa diberi gelar filsuf ialah Thales dari Mileta, sekarang di pesisir barat Turki. Tetapi filsuf-filsuf Yunani yang terbesar tentu saja ialah: Sokrates, Plato dan Aristoteles. Sokrates adalah guru Plato sedangkan Aristoteles adalah murid Plato. Bahkan ada yang berpendapat bahwa sejarah filsafat tidak lain hanyalah “Komentar-komentar karya Plato belaka”. Hal ini menunjukkan pengaruh Plato yang sangat besar pada sejarah filsafat.

Buku karangan plato yg terkenal adalah berjudul "etika, republik, apologi, phaedo, dan krito.

Tim Mega-Prabowo Tuding Materi dan Moderator Untungkan SBY-Boediono

2009-05-28T08:15:00.001-07:00

Lima topik debat pasangan capres-cawapres dan moderator yang disiapkan KPU dinilai menguntungkan pasangan SBY-Boediono. Tim kampanye Mega-Prabowo mengusulkan topik dan moderator baru sebagai penggantinya.

"Lima topik yang dipilih kiranya cenderung mengarahkan pada topik-topik kampanye dari salah satu calon, yakni SBY-Boediono, yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2005-2009. Oleh karenanya perlu dirumuskan topik-topik baru," kata anggota Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo, Arif Wibowo, dalam surat elektroniknya, Rabu (27/5/2009).

Limat topik yang disiapkan KPU adalah:

1 Strategi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan penegakan
supremasi hukum.

2 Strategi mengatasi kemiskinan dan pengangguran serta mewujudkan ketahanan
pangan.

3 Fokus kebijakan pembangunan Indonesia lima tahun kedepan, konsep dan
strateginya

4 Peningkatan mutu pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan
keharmonisan kehidupan beragama.

5 Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tiga topik pertama untuk debat capres, sedangkan 2 topik terakhir untuk debat cawapres. Tim kampanye Mega-Prabowo menilai topik itu menguntungkan SBY-Boediono karena menyangkut berbagai hal yang menjadi program pemerintah.

Karena itu mereka mengusulkan topik baru. Lima topik yang diusulkan tim kampanye
Mega-Prabowo adalah:

1 Pemerintah yang efektif (good governance and clean government) dan Negara hokum.

2 Kebudayaan Indonesia, pendidikan nasional, dan pembangunan karakter bangsa
dalam menghadapi tantangan global.

3 Membangun perekonomian bangsa dalam rangka mengatasi kemiskinan dan
pengangguran serta mewujudkan kedaulatan pangan dan energi.

4 Pembangunan manusia Indonesia yang sehat dan pengelolaan lingkungan hidup yang
berkelanjutan.

5 Pembangunan Indonesia dalam 5 tahun ke depan: konsep, kebijakan, dan strategi.

Moderator

Selain materi, tim kampanye Mega-Prabowo juga menuding moderator yang rencananya akan ditunjuk KPU cenderung menguntungkan SBY-Boediono. Karena itu mereka mengusulkan nama-nama lain sebagai moderator.

"Lima moderator yang ditunjuk oleh KPU kiranya belum mencerminkan kenetralan. Oleh karenanya perlu diajukan sejumlah moderator lain," kata Arif.

Lima moderator yang ditawarkan KPU adalah Rektor UI Gumilar Rusliwa Sumantri, Ekonom INDEF Aviliani, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Komarudin Hidayat, mantan Rektor UGM Sofyan Effendi, dan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Fachmi Idris.

Sedangkan beberapa nama yang diusulkan tim kampanye Mega-Prabowo antara lain ekonom UGM Revrisond Baswir, mantan dekan FISIPOL UGM Mochtar Mas'oed, mantan anggota KPU Ramlan Surbakti, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Komarudin Hidayat, dan Direktur Progam Magister Manajemen FE UI Rhenald Kasali.

Tim Mega-Prabowo Tuding Materi dan Moderator Untungkan SBY-Boediono

2009-05-28T08:15:00.000-07:00

Megawati Soekarnoputri Mengingatkan Media

2009-05-28T08:02:00.000-07:00

Calon Presiden Megawati Soekarnoputri mengingatkan media massa agar tetap menjunjung etika jurnalistik dengan tidak menunjukkan keberpihakan atau memanipulasi data.

"Tolong sampaikan hal-hal yang tidak dimanipulasi," katanya saat berdialog dengan wartawan di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/5).

Megawati mencontohkan salah satu media yang dalam pemberitaannya selalu memojokkan PDI Perjuangan. "Baginya tidak ada yang baik kita ini," kata Megawati.

Selain kerap memelintir ucapan narasumber dan data, Megawati melanjutkan, media juga kerap tak memuat komentarnya. "Daripada ngoceh tapi tidak masuk, ya diem saja,' kata Megawati.

Megawati juga mengaku heran dengan lonjakan perolehan suara Partai Demokrat pad apemilu legislatif 9 April lalu. "Kalau tiba-tiba dari sekian persen jadi sekian persen, saya mau tahu loh kiatnya," katanya.

Partai Demokrat pada pemilihan legislatif 2004 lalu memperoleh tujuh persen suara. Perolehan suara partai biru ini melonjak drastis pada pemilihan legislatif 2009 sebanyak 20 persen. Angka ini membuat Demokrat unggul diatas PDI Perjuangan yang memperoleh suara 14 persen, selisih sedikit dengan Partai Golkar.

Menurut dia, mengurus partai bukan perkara mudah. Apalagi jika partai tersebut sebesar PDI Perjuangan yang kadernya, kata Megawati, sulit diatur. "Membangun partai itu tidak mudah," kata Megawati. Sebab selain mengurus kader, membangun partai juga berarti memoles citra.

Megapun mengakui dirinya tak sehebat partai pesaing dalam membuat pencitraan. Ia mencontohkan salah satu partai yang membuat panggung besar saat deklarasi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Panggung dan tata letaknya, kata Megawati, ditangani para profesional. Sementara pihaknya, kata Megawati, "Boro-boro ngatur tempat, ngatur diri sendiri saja tidak beres."

Megawati berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden pada 8 Juli ini. Mega diusung PDI Perjuangan sedangkan Prabowo dari Partai Gerindra, yang semula mencalonkan mantan Komandan Jenderal Kopassus itu.

"Mega-Prabowo": Inferiority Complex di Elit Hasilkan Kebijakan yang Miskinkan Bangsa

2009-05-25T12:07:00.000-07:00

Infokom-Media PDI Perjuangan: Efek dan pengaruh masa penjajahan yang berlangsung hingga 350 tahun di Indonesia berakibat masih menyisakan persoalan kultural yang masih terasa hingga saat ini, yaitu terpuruknya mental bangsa. Keterpurukan dan rasa minder (inferiority) juga 'menjangkiti' kalangan elit bangsa sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan malah merugikan bangsa sendiri.

Hal tersebut diungkapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Gerindra, Hj Megawati Soekarnoputri dan H Prabowo Subianto, saat memaparkan visi, misi serta program di bidang kebudayaan yang diselenggarakan Federasi Teater Indonesia bertajuk "Kebudayaan dan Presiden" di Gedung Kesenian Jakarta, Minggu (24/05).

"Masa penjajahan 350 tahun itu juga membawa suatu pengaruh yang menurut luar biasa. Dalam pembangunan mental bangsa kita membangkitkan kembali harga diri bangsa ini," ungkap calon Presiden Ibu Hj Megawati Soekarnoputri, didampingi calon Wakil Presiden Bapak Prabowo Subianto.

Bapak Prabowo, dalam melengkapi pemaparan Ibu Mega, menjelaskan, keterpurukan mental karena efek penjajahan tersebut cukup besar, dan sangat terasa terutama di kalangan elit negeri. "Saya melihat itu berakibat cukup besar, khususnya terhadap elit bangsa , yaitu suatu rasa rendah diri, inferiority complex bawa sadar di kalangan elit kita," ungkap beliau.

Bentuk inferiority complex di kalangan elit tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang malah merugikan bangsanya sendiri, dan membuat bangsa Indonesia hingga saat ini menjadi bangsa yang lemah, dan selalu tunduk kepada kekuatan asing, dan meminta-minta.

"Kami memang sangat risau bahwa bangsa ini sedang dalam proses pemiskinan, dalam arti kekayaan-kekayaan kita tidak mampu kita jaga, termasuk kekayaan alam, lingkungan, ekonomi dan budaya sehingga kekayaan-kekayaan itu menglair ke luar negeri," ungkap cawapres H Prabowo Subianto seraya menjelaskan ekeses pemiskinan tersebut terhadap pemiskinan budaya Indonesia.

Hemat beliau, berlaku jujur dan berani mengakui bahwa bangsa kita pernah "kalah" dari kekuatan asing (penjajahan) di masa lalu dan mengakui bahwa kita memiliki kelemahan merupakan hal yang sangat penting untuk dapat menatap ke depan, tanpa terkukung rasa inferioritas complex tersebut.

"Kita harus jujur bahwa kita pernah kalah terhadap kekuatan-kekuatan asing. Dan keberanian untuk menatap muka kita sendiri di hadapan cermin, keberanian untuk mengakui bahwa kita punya kelemahan, saya kira sangat penting. Jangan sampai rasa rendah diri ini berkelanjutan terus menerus sehingga di masa mendatang kita terus merasa menjadi bangsa yang kalah."

Memperbaiki mental bangsa dan keluar dari 'syndrom inferiority complex' sebagai salah satu upaya membangkitkan kembali mental bangsa untuk mencapai kembali kebesaran bangsa merupakan suatu tantangan bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akrab dengan akronim "Mega-Prabowo" ini jika kelak diamanatkan oleh rakyat untuk memimpin bangsa periode 2009-2014.

"Saya kira ini tantangan bagi kita berdua. Kami tidak ingin melihat bangsa kita terus menjadi bangsa yang lemah, bangsa yang selalu tunduk kepada kekuatan asing, bangsa yang hanya bisa minta-minta bantuan luar negeri terus, bangsa yang selalu menjadi 'anak manis' di hadapan kekuatan-kekuatan dunia. Saya kira ini tantangan budaya bagi kita, untuk bangkit sebagai bangsa yang berdaulat, bangsa yang mandiri," papar Pak Prabowo

Lokasi Deklarasi Mega-Prabowo di Bantar Gebang Mulai Dibangun Tenda

2009-05-20T11:53:00.000-07:00

Jakarta - Deklarasi pasangan Mega-Prabowo akan digelar Minggu (24/5/2009) diatas tumpukan sampah di daerah Bantar Gebang telah dibangun tenda. Tempat itu akan menjadi saksi bagi meriahnya deklarasi pasangan Mega-Prabowo yang diusung PDIP-Gerindra.

Informasi yang dikumpulkan detikcom, ada 4 buah panggung besar yang akan dibangun serta sebuah jalan setapak yang nantinya akan dilewati oleh pasangan Mega-Prabowo menuju ke panggung. Temat ini akan dimeriahkan dengan berbagai acara kerakyatan dengan peserta para petani nelayan dan kaum miskin kota.

Lahan kosong dengan luas sekitar 1,5 hektar tersebut rencananya akan dijadikan tempat berkumpulnya massa yang menjadi saksi deklarasi pasangan Mega-Prabowo. 4 buah panggung besar yang masing-masing memiliki luas dan ketinggian berbeda akan memiliki fungsi dan makna tersendiri.

Panggung utama dengan luas sekitar 18x12 meter ini merupakan panggung utama terbesar. Diikuti 3 panggung lainnya yang memiliki luas rata-rata sekitar 12x8 m. Sedangkan mengenai ketinggian panggung dibangun bervariasi antara 60 meter, 1 meter, hingga 1,5 meter.

Pantauan detikcom dilokasi acara deklarasi, kerangka untuk 3 buah panggung telah tiba Selasa (19/5/2009) pagi. Sedangkan kerangka untuk satu panggung tambahan baru tiba Selasa malam.

"Satu untuk panggung utama, satu untuk tamu VIP, satu untuk paduan suara, dan satu lagi panggung tambahan, untuk hiburan mungkin," jelas salah seorang pekerja, Kentung kepada detikcom di TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Bantar Gebang, Bekasi, Rabu (20/5/2009).

Menurut Kentung, meskipun acara baru digelar pada tanggal 24 Mei mendatang, namun pengerjaanya terus dimulai dari sekarang. hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan acara secara matang dan maksimal."Mulai tadi malam kami mulai bekerja mendirikan panggung." terangnya.

Selain 4 panggung, akan dibangun juga sebuah jalan setapak sepanjang 25 meter yang memanjang dari pintu masuk menuju ke panggung utama. Jalan setapak yang akan dibangun dari ribuan conblock tersebut rencananya akan dilapisi dengan karpet merah yang dikhususkan untuk menjadi jalan utama bagi pasangan Mega-Prabowo menuju ke panggung utama.

"Target tanggal 22 Mei sudah harus selesai, kami bekerja selama 16,5 jam sehari mulai pukul 07.30 WIB hingga pukul 24.00 WIB," imbuh Kentung.

Kentung mengatakan bahwa sejak seminggu lalu lahan zona 3 telah dikeruk dan diratakan oleh pekerja lain dengan menggunakan alat berat. Pantauan detikcom pada Rabu malam (20/5/2009), pengerukan dan perataan tanah masih terus dilakukan.

Beberapa Eskavator tampak sibuk mengeruk dan menyingkirkan bebatuan besar yang menganggu. Sementara sebuah buldozer terlihat terus sibuk meratakan tanah yang sudah dikeruk sebelumnya. Beberapa pekerja yang berjumlah sekitar 14 orang terlihat sibuk memasang kerangka-kerangka panggung.

Megawati -Prabowo

2009-05-18T07:22:00.000-07:00

Ketua DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Senin (18/5), menyatakan, Tim Sukses Mega-Prabowo kini tengah siap-siap menggelar deklarasi pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya.

"Tinggal mencari waktu dan tempat yang paling tepat. Sejauh ini sudah beberapa alternatif yang kami terima," katanya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, usai menentukan Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum DPP PDI Perjuangan) sebagai calon wakil presiden (cawapres) dan Prabowo Subianto (Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra) selaku calon wakil presiden (cawapres), keduanya langsung memasuki banyak tahapan administratif menuju pencalonannya untuk maju di Pemilu Presiden (Pilpres).

"Secara resmi, deklarasi capres dan cawapres yang diusung PDI Perjuangan bersama Partai Gerindra itu akan dilakukan dalam waktu dekat, dengan memilih sebuah lokasi yang merepresentasikan situasi masyarakat yang harus kami perjuangkan harkat dan martabatnya dalam lima tahun ke depan," kata Tjahjo Kumolo lagi.

Sementara itu, mengenai pembentukan Tim Sukses Megawati-Prabowo atau yang sering di-'jargon'-kan 'Mega-Pro', menurut Tjahjo Kumolo, kini secara spontan terus terjadi hingga ke berbagai pelosok.

"Spontan saja terjadi. Ini memang hajatan rakyat, terutama kalangan yang memang ingin perubahan," katanya.

Dikatakan, selain tim sukses yang memang dibentuk bersama oleh kedua partai pengusung Mega-Pro, juga muncul tim-tim lainnya di kalangan masyarakat.

Misalnya dari Batam, telah muncul Barisan Pendukung Mega-Pro bentukan empat komunitas etnis (Sulawesi Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Papua). Begitu juga di Manado, ada kelompok yang menamakan diri 'Perjuangan Ke Arah Perubahan Bersama Mega-Pro'.

Waspadai Politik Uang pada Masa Tenang

2009-04-06T12:17:00.001-07:00

Masa tenang Pemilu Legislatif 2009 dimulai Senin (6/4) sampai Rabu (8/4). Badan Pengawas Pemilihan Umum meminta Panwaslu dan jajarannya meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan politik uang oleh partai politik peserta pemilu dan calon anggota legislatif.

”Apabila ada pelanggaran politik uang, Panwaslu harus berani bertindak tegas. Selain itu, kami sudah berkoordinasi dengan Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, dan asosiasi lain supaya tidak menyiarkan berita dan iklan terkait rekam jejak peserta pemilu dan caleg yang bernuansa kampanye,” tutur Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini, Minggu (5/4).

Ketua Panwaslu Jawa Timur Sri Sugeng Pujiatmikodi di Surabaya mengatakan, menjelang pemungutan suara pihaknya telah meminta Panwaslu kabupaten/kota hingga Panitia Pengawas Lapangan (PPL) untuk memetakan tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan dan tidak rawan. Dengan itu, pembagian tugas bisa dilakukan.

”Selain itu, Panwaslu juga harus selalu waspada dengan pergerakan kotak suara. Oleh karena itu, Panwaslu harus memantau penghitungan suara sampai selesai,” kata Sugeng.

Menurut Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto di Jakarta, masa tenang mesti dimanfaatkan para pemilih untuk memastikan siapa yang hendak dipilihnya pada 9 April nanti.

Menurut Didik, sebaiknya pula pada masa tenang tersebut para peserta pemilu menghentikan aksi kampanye yang terlarang.

Ratusan pelanggaran

Sepanjang masa kampanye terbuka telah terjadi 2.228 pelanggaran di seluruh Indonesia. Sebanyak 635 di antaranya adalah pelanggaran pidana pemilu dengan pelanggar terbanyak adalah partai-partai politik besar.

Menurut Ketua Bawaslu, selain pelanggaran pidana, terdapat 223 pelanggaran administratif dan 1.370 pelanggaran lain-lain. Pelanggaran pidana yang terbanyak dilakukan (62 persen atau 372 kasus) adalah pelibatan anak-anak.

Selain itu, tercatat pula pelanggaran pidana seperti penggunaan fasilitas negara (68 kasus), berkampanye di luar masa kampanye (51 kasus), politik uang (42 kasus), serta pelibatan dan mobilisasi PNS, perangkat desa, TNI (23 kasus).

Saat ini, dari 223 pelanggaran administratif, 153 kasus sudah ditindaklanjuti. Untuk 635 pelanggaran pidana, sebanyak 103 sudah diproses, sedangkan 256 pelanggaran lain-lain sudah diproses.

Menurut anggota Bawaslu, Wahidah Suaib, tindak lanjut pelanggaran masih terus dilakukan dan angka itu masih terus bertambah.

Partai politik peserta pemilu yang terbanyak melakukan pelanggaran adalah Partai Golkar dengan 158 pelanggaran. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menduduki tempat kedua dengan 116 pelanggaran dan 48 di antaranya adalah pelanggaran pidana. Partai Demokrat mencatatkan 115 pelanggaran dengan 51 pelanggaran pidana. Beberapa dugaan pelanggaran politik uang dilakukan calon anggota legislatif keluarga elite politik.

Mari kita legitimatkan hasil PEMILU dengan menolak golput, agar terpilih pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan keinginan dan idealisme mayoritas rakyat

2009-04-06T12:01:00.000-07:00

Kalau saja golongan putih mengungguli peraihan suara partai atau caleg manapun, ini berarti mayoritas warga negara sudah tidak lagi mengakui kedaulatan hukum dan penguasa negara. Bukan partai atau caleg mana yang terancam, melainkan NKRI akan mudah diilfiltrasi atau dimasukin oleh pihak-pihak yang ingin menguasainya karena dianggap kurang legitimet, termasuk sangat rawan untuk masuknya kekuatan asing ke republik tercinta atau adu domba dengan memprovokasi antara pro demokrasi dengan kaum fundamentalis.

Mari kita legitimatkan PEMILU dengan menolak golput, agar terpilih pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan keinginan dan idealisme mayoritas rakyat. Kita hindari konflik antar sesama anak bangsa agar pihak asing tidak campur tangan atas persoalan Indonesia, terlebih-lebih Amerika Serikat dan sekutunya yang dengan mudah akan beralasan melindungi keamanan dan keselamatan warganya di Indonesia. Camkan itu..

Oleh karenanya pergunakan hak pilih anda pada pemilu 9 april sebagaimana amanat UUD'45 dan UU Pemilu. Nasib bangsa dan negara ini ada di tangan kita semua. Jangan biarkan Pemilu 2009 dijadikan alat intervensi oleh pihak asing.

USAI KETEMU DPP PPP, MEGAWATI KE BLITAR

2009-03-18T15:07:00.000-07:00

MESKI acara bertemu kader dan massa partai di berbagai pelosok Tanah Air berlangsung dengan jadwal padat, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tetap membangun komunikasi politik dengan elite Parpol lain, termasuk bertemu para petinggi DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Kamis (19/3), sebelum menuju Blitar, Jawa Timur.

"Tujuannya jelas, untuk menjalin kebersamaan. Karena, tidak ada yang bisa berjalan sendiri untuk mengerjakan dan menyelesaikan berbagai masalah bangsa yang besar ini," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo kepada ANTARA, di Jakarta, Rabu, saat menjelaskan jadual kampanye Megawati Soekarnoputri.

Selain dialog di DPP PPP dan bertemu kader di beberapa tempat, pada Kamis sore itu juga Megawati Soekarnoputri bersama rombongan melanjutkan perjalanan ke Blitar

Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) DPP PDI Perjuangan, H Taufik Kiemas juga gencar melakukan silaturahim dengan beberapa tokoh politik dari berbagai latar, termasuk mengundang Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) guna maksud yang sama.

Basis
Sementara itu, sebagai calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI Nomor Urut Satu dari Dapil Jateng-1, Tjahjo Kumolo juga tergolong memiliki jadwal kerja maupun operasi politik sangat ketat.

Selain sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan, anggota Komisi I DPR RI ini pun mendapat amanat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di Parlemen.

"Hari Jumat (20/3), saya baru bisa turun lapangan lagi, yakni Yogyakarta. Sesuai skedul, saya akan berkampanye di Sleman dan Bantul pada hari Sabtu (21/3). Yogyakarta dan Jawa Tengah (Jateng) menjadi target saya, demi penguasaan basis partai," katanya.

Sesudah dari Yogyakarta, Tjahjo Kumolo ke Magelang, Jateng, untuk bertemu dan berbicara bersama para kader partai di sana.***

Dugaan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT)

2009-03-18T13:32:00.000-07:00

Dugaan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) akan didesak untuk dituntaskan. Sejumlah partai politik peserta pemilu berencana akan berkumpul membahas masalah tersebut pada Senin ( 23/3 ) pekan depan. Demikian dikatakan Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung, usai mendampingi Megawati bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto, Rabu ( 18/3 ) malam.

Partai-partai yang kemungkinan akan diundang, diantaranya Golkar, PPP dan Hanura. "Partai besar akan kita undang dan mengupayakan para tokoh bertemu hari Senin, karena ini persoalan kita semua," kata Pramono.

Sebelumnya, PDI Perjuangan menyangka bahwa manipulasi data hanya terjadi di Sampang dan Bangkalan saat Pilkada Jatim. Terakhir, modus yang sama juga ditemukan pada tiga kabupaten di Jatim untuk DPT pemilu legislatif. "Saat ini kami lagi menunggu tabulasi daerah lain," ujarnya.

Di setiap kabupaten, rata-rata ditemukan penggelembungan 25-27 persen. Namun, PDI Perjuangan baru menelusuri di sejumlah daerah yang menjadi kantong suaranya.

"Kita akan minta, selain parpol diberi hard dan soft copy, manipulasi juga harus dihilangkan dulu," kata dia.

MEGAWATI : Kampanye dengan Cara Damai

2009-03-14T13:14:00.000-07:00

MEGAWATI Ketua Umum PDI Perjuangan mengingatkan kader-kader PDI Perjuangan dalam berkampanye menjauhkan cara-cara kekerasan. Ia juga mengajak komponen bangsa melaksanakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dengan suka cita.

Dalam kampanye terbuka yang dimulai Senin (16/03) mendatang, harus dilakukan dengan damai meskipun ada perbedaan-perbedaan dalam menawarkan program partai untuk merebut dukungan.

MEGAWATI mengingatkan seluruh kader PDI Perjuangan menjauhkan cara-cara kekerasan supaya tidak menimbulkan rasa takut di masyarakat, roda perekonomian tidak terganggu.

Khusus bagi penyelenggara Pemilu, MEGAWATI minta konsisten dan adil. Jangan sampai aturan yang dibuat KPU semata-mata hanya untuk meloloskan partai tertentu. MEGAWATI juga menaruh perhatian carut marutnya DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang menjadi sumber sengketa. Berikut penjelasan MEGAWATI seperti dilaporkan JOSE reporter Suara Surabaya di Jakarta, Jumat (13/04), .

ARBI SANIT pengamat politik mengingatkan Parpol peserta Pemilu dan Caleg jangan memilih enaknya saja. Harus ikut mensosialisasikan cara-cara pemilihan suara yang nyatanya masih membingungkan

SERUAN PEMUDA UNTUK PEMUDA PAPUA UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

2009-03-14T12:35:00.000-07:00

Jayapura (ANTARA News) - Perhimpunan pemuda Kristen Papua yang terdiri dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), serta Forum Generasi Muda (FGM) Gereja Kristen Indonesia (GKI) , yang ada di Provisi Papua, meminta kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Umum Legislatif pada 9 April mendatang.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GAMKI, Theo Ayorbaba, SH, Msi, kepada ANTARA di Jayapura, Minggu.

Theo mengungkapkan, jumlah golongan putih (golput) di Provinsi Papua semakin meningkat akibat lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap anggota legislatif.

“Kita melihat ada kesalahan yang dilakukan para pemimpin sehingga membuat masyarakat merasa ditipu,” ujarnya.

Saat ini dengan adanya peraturan perundang-undangan nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, memungkinkan masyarakat untuk mengajukan mosi tidak percaya dan gugatan class action kepada pemimpin yang tidak bisa menyuarakan aspirasinya agar meletakan jabatannya.

Langkah awal yang harus dilakukan, lanjut Theo, adalah dibuatnya kontrak politik antara para calon anggota legislatif dengan masyarakat.

Hal ini dimaksudkan menjalin hubungan emosional antara orang yang dipilih dengan para pemilih.

Hal senada disampaikan pengurus Pusat GMKI Korwil XII Papua, Ben Ruatakurei.

Ia menambahkan, dalam waktu kurang dari 47 hari sebelum pemilu legislatif, pemuda Kristen akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar dipahami bahwa mereka juga harus ikut menentukan arah kebijakan dan pembangunan dengan menggunakan hak pilihnya.

“Antara lain dengan cara sosialisasi di tempat umum, diskusi dan konferensi pers. Sedang untuk masyarakat yang berada di daerah-daerah, kita akan mengaktifkan jaringan-jaringan pemuda Kristen yang ada di tempat tersebut,” tandasnya.

Sementara itu, ketua DPP FGM GKI di tanah Papua, Roberth Wanggai, menekankan tujuan sosialisasi bukan untuk mengintervensi hak politik masyarakat dalam pemilu, melainkan memberikan pemahaman mengenai pentingnya menggunakan hak pilih.

“Kita juga akan mendata nama-nama calon legislatif yang dianggap pantas untuk direkomendasikan pada masyarakat. Namun semua itu kembali pada pilihan masyarakat sendiri,” jelas Roberth.(

Tritunggal (Soekarno-Mohammad Hatta-Sutan Sjahrir)

2009-03-14T11:40:00.000-07:00

BUDIARTO SHAMBAZY

Salah satu alasan Tritunggal (Soekarno-Mohammad Hatta-Sutan Sjahrir) tak bertahan lama karena kepala mereka lebih keras daripada batu. Tak heran mereka mirip film kartun Tom and Jerry.

Hatta mengakhiri era keemasan Dwitunggal setelah mundur sebagai wapres tahun 1956 karena menganggap Soekarno makin otoriter. Soekarno amat menghormati Hatta, baik sebagai proklamator maupun administrator.

Soekarno memberikan peluang kepada Hatta—juga Sjahrir—memimpin kabinet sebagai perdana menteri. Kala itu ia sering melawat ke daerah menggalang kebinekaan ala Pancasila.

Tentu Soekarno pernah geram kepada Hatta. Saking jengkelnya, ia sempat keceplosan bahwa tanpa Hatta pun ia bisa membaca teks Proklamasi sendirian saja.

Ketika Republik genting menjelang pemberontakan PRRI/ Permesta 1957-1958, Hatta pergi ke sejumlah daerah membela Soekarno. Namun, kritik Hatta makin tajam setelah Soekarno memberlakukan Dekret 5 Juli 1959.

Hatta nekat minta izin ke Soeharto menjenguk Soekarno, sahabatnya yang sekarat. Soekarno siuman, mereka menangis sambil bergenggaman tangan dan dua hari kemudian Soekarno wafat.

Hubungan Hatta-Sjahrir bagus. Setelah menyelesaikan studi di Belanda, Hatta menyiapkan Sjahrir sebagai penggantinya, memimpin Perhimpunan Indonesia.

Namun, Hatta jengkel pada politicking Sjahrir yang ikut menghancurkan demokrasi parlementer sebelum Pemilu 1955. Akibatnya, Hatta ”ditendang ke atas” dari jabatan PM yang berkuasa jadi wapres ban serep.

Kekesalan Hatta tampak dari jawabannya atas pertanyaan basa-basi Sjahrir tentang tugas wapres. ”Saya sekarang mengurus PON (Pekan Olahraga Nasional) agar kita sehat, termasuk kamu,” sindir Hatta.

Soekarno dan Sjahrir ibarat air dan minyak yang mustahil dicampur. Saat bersua pertama kali di Bandung, Sjahrir secara terbuka mengkritik Soekarno yang memakai bahasa Belanda—bukan Indonesia—dalam rapat-rapat PNI.

Sjahrir dongkol tiap kali Soekarno mandi sambil bernyanyi karena suaranya sumbang. Soekarno suka meledek Sjahrir sebagai pejuang yang mengandalkan siaran radio-radio luar negeri.

Sjahrir ditangkap Soekarno 18 Januari 1962 dan disekap di penjara Madiun, RSPAD, Jalan Keagungan, dan RTM Budi Utomo. Ia dituduh terlibat dalam upaya pembunuhan Soekarno saat iring-iringan mobil Kepala Negara dilempari granat di Makassar, 7 Januari 1962.

Selain berbakat memimpin dan berotak cair, Tritunggal terbentuk karena tiga faktor. Kombinasi ketiga faktor itu membuktikan kelahiran Tritunggal sudah menjadi suratan sejarah (fate), bukan sekadar untung- untungan (luck).

Faktor pertama, politik etis Belanda yang membuka sekolah bagi pribumi. Tritunggal mengenyam pendidikan bermutu tinggi, termasuk Hatta dan Sjahrir yang belajar ke Belanda.

Kedua, kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang 1905 yang menaikkan gengsi Asia. Dan, ketiga, sukses revolusi Bolshevik di Rusia tahun 1917 yang meruntuhkan kekaisaran Rusia.

Kebebasan bangsa-bangsa yang baru kala itu merupakan ikhtiar bersama—bukan individual effort. Di Uni Soviet ada model triumvirat Vladimir Lenin (1870-1924), Joseph Stalin (1878-1953), dan Leon Trotsky (1879-1940).

Di China ada pula kepemimpinan trio Chiang Kai–shek (1887-1975), Mao Zedong (1893-1976), dan Zhou Enlai (1899-1976). Di India pun sama, ada Mahatma Gandhi (1869-1948), Ali Jinnah (1876-1948), dan Jawaharlal Nehru (1889-1964).

Tritunggal masuk ke Angkatan 1928 walau Sjahrir (1909-1966) jauh lebih muda dibandingkan dengan Soekarno (1901-1970) dan Hatta (1902-1980). Mungkin itu sebabnya Sjahrir tertakdir sebagai ”orang ketiga”.

Buku-buku yang mereka baca sama, begitu juga ideolog-ideolog yang mereka pelajari. Itu sebabnya partai-partai nasionalis yang mereka dirikan dan pimpin tak banyak berbeda, yakni PNI dan PNI Baru.

Sebagai pejuang, Soekarno dikenal mendambakan persatuan, Hatta memimpikan kedaulatan rakyat, dan Sjahrir bersikap nonkooperatif. Sebagai politisi, Soekarno orator pemukau massa, Hatta percaya demokrasi dimulai dari bawah, dan Sjahrir meyakini kaderisasi partai.

Sehubungan dengan peringatan 100 tahun kelahiran Sjahrir, saya sering ditanyai apa warisan PM pertama kita itu? Saya jawab, ”Ia tak meninggalkan warisan apa pun karena enggak punya duit.”

Soekarno ngutang untuk beli rumah, Hatta sampai wafat gagal membeli sepatu Bally. ”Wah, beda ya sama pemimpin sekarang,” tulis seorang pembaca.

Tritunggal adalah leaders (pemimpin), yang sekarang dealers (penjual). Pemimpin bersahabat dengan Nehru atau Mao, penjual berebut mau jumpa Barack Obama.

Saat kampanye Pemilu 1955, pemimpin menawarkan program konkret. Lihat billboard raksasa kampanye penjual: mengepalkan tangan kayak Chris John, mohon doa restu, pasang foto David Beckham, dan... melanggar aturan karena dipajang di jalan protokol.

Dari foto-foto zaman baheula, pemimpin tampak serupa dengan orang-orang biasa. Lihat lagi billboard penjual yang berdandan rapi jali kayak maneken.

Pemimpin mati-matian menjaga kekayaan alam. Penjual ya jualan migas di Freeport, Blok Cepu, dan Natuna.

Sebuah pepatah mengatakan, ”pemimpin adalah penjual harapan”. Teman saya dealer mobil bilang, ”Yang penting ané enggak rugi.”

Bersama, Parpol Halau Golput

2009-03-14T11:08:00.000-07:00

Bogor - Angka Golput yang tinggi menjadi permasalahan dalam setiap pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, perlu ditemukan solusi jitu untuk menekan angka Golput. Solusi menekan angka Golput yang dilakukan Bupati Bogor H Rachmat Yasin (RY) dengan memberikan rewards kepada camat yang bisa meningkatkan partisipasi pemilih hingga 90 persen mendapat respon positif dari para politisi.
Menurut Wakil Ketua Bidang OKK DPC Partai Golkar Kota Bogor Tauhid J Tagor, apapun upaya untuk menekan angka Golput adalah baik. Tingginya angka Golput, perlu dipecahkan dengan melibatkan peranserta seluruh elemen masyarakat, termasuk pengurus partai politik.

“Angka Golput bisa ditekan, jika semua pihak bisa bekerjasama melawannya dengan berbagai cara. Terobosan yang dilakukan Bupati Bogor perlu direspon dengan bijak, dan mungkin juga harus dicari terobosan-terobosan lain oleh para pengurus partai,” tutur Tagor kepada Jurnal Bogor, Jumat (13/3).
Dalam menekan angka Golput, DPC Partai Golkar Kota Bogor telah menyiapkan beberapa strategi. Salah satunya dengan menggencarkan sosialisasi tentang pentingnya menggunakan hak pilih pada Pemilu 2009 kepada masyarakat secara door to door.
“Dalam setiap kesempatan bertemu dan bersilaturahmi dengan warga, kami selalu menyempatkan menyosialisasikan tatacara memilih, termasuk mengingatkan masyarakat bahwa hak suara dalam pemilu menentukan masa depan bangsa dan negeri ini,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Patriot Kota Bogor Beninu Agrobie, Pemilu disebut sukses, jika angka masyarakat yang menggunakan hak pilihnya tinggi dibandingkan angka Golput. Oleh karena itu, peran pengurus partai politik dalam menekan angka Golput, sangatlah penting.
“Partai sangat membutuhkan suara masyarakat. Oleh karena itu, pengurus partai harus bahu membahu membantu Pemerintah dan KPU dalam menekan angka Golput. Angka Golput tinggi menandakan masyarakat sudah tidak percaya atau ragu-ragu dengan figur caleg tersebut. Untuk itu pula, caleg harus bisa meyakinkan masyarakat, bukan dengan janji, namun dengan bukti,” ujar Beninu.
Beninu menambahkan, belum lama ini seluruh pengurus partai politik peserta pemilu 2009 di Kota Bogor telah melakukan kesepakatan untuk membantu KPU menekan angka Golput dan mengecam organisasi masyarakat yang mengajak masyarakat untuk Golput.
“Kami mengecam siapa saja yang mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu ini. Pokoknya, siapa yang mengajak Golput akan berhadapan dengan Patriot,” tegasnya.
Sementara itu, menurut Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bogor Yocie Gusman, untuk mengantisipasi Golput, kinerja dewan dan partai harus ditingkatkan.
“Jika kinerja dewan dan partai bagus, maka otomatis Golput berkurang. Ikhtiar mengiming-imingi hadiah boleh-boleh saja, meskipun kurang tepat, harusnya KPU mempercepat dan memperluas sosialisasi, sedangkan partai-partai memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat,” ujar Yocie.
Perang melawan Golput semakin memanas. Beragam unsur masyarakat sepakat menjadikan Bogor sebagai barometer politik nasional dengan menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2009.
Komitmen tersebut mengemuka dalam acara Bincang Malam yang secara langsung disiarkan RRI Bogor, tadi malam. Dalam acara tersebut tampak hadir Komandan Korem 061/SK Kolonel Inf. Agus Sutomo, Kapolwil Bogor Kombes Pol Agung Sabar Santoso, Ketua KPU Kota Bogor Agus Teguh, Ketua Panwaslu Ir Rudi, Ketua Bogor Political Club (BPC) Devia Sherly SH, Kepala LPP RRI Bogor Nuning, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemda Kota dan Kabupaten Bogor.
“Saya optimis Bogor bisa jadi barometer, sebab sebenarnya masyarakat sangat antusias menyambut Pemilu. Adapun mengenai kalangan yang berpihak pada Golput, saya rasa itu hanya segelintir,” ungkap Danrem Kolonel Inf. Agus Sutomo kepada Jurnal Bogor, Jumat (13/3).
Agus mengatakan, TNI memiliki komitmen kuat untuk mengantarkan Bogor menuju penyelenggaraan Pemilu yang sukses. Akan tetapi, tetap menjaga netralitas dengan menghargai beberapa batasan.
“Kendati mendampingi Polri dalam pengamanan, tapi kami punya batasan dengan berada minimal radius 100 meter dari Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ini intruktsi langsung dari pusat, setiap prajurit dilengkapi buku saku tentang batasan pengamanan,” jelasnya.
Dikatakan Agus, telah diadakan apel gelar pasukan di Stadion GOR Pajajaran pada 11 Maret 2009, yang melibatkan TNI, Polri, Linmas, pimpinan partai, dan KPU. “Secara organisasi, koordinasi sudah mantap, semua berjalan baik,” ujarnya.
Selan itu, lanjutnya, akan disiagakan 9 SSK atau 900 prajurit pada pemungutan suara 9 April 2009 mendatang. “Jadi, 400 personel terjun ke lapangan, sedangkan 500 siaga di tempat. Selain itu, istri dan anak TNI tidak boleh Golput, itu untuk memompa partisipasi politik masyarakat,” jelasnya.

Stop Izin Bangunan Baru di Puncak

2009-03-14T10:55:00.001-07:00

CISARUA - MENJAMURNYA bangunan liar di kawasan Puncak, terutama hutan lindung, membuat Pemkab Bogor berang. Secara tegas, Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturahman tidak mengizinkan bangunan baru di Puncak.

“Tahun ini tidak ada izin mendirikan bangunan (IMB) baru di Puncak,” tegas Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturahman saat Jumat keliling (Jumling) di Masjid Al Jabar Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua, kemarin.

Menurut dia, langkah itu dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Menteri Lingkungan Hidup soal kelestarian Puncak yang dinilai semakin semrawut. “Kita akan menertibkan yang belum tertib,” katanya.

Dia menyatakan akan berusaha menghijaukan kembali Puncak seperti sedia kala. “Kita akan menggalakkan program pertanian bukan pabrik,” ucapnya. Pemkab Bogor juga telah bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) guna mendukung program pertanian dan penghijauan.

Dalam Jumling tersebut, pemkab memberikan bantuan dana Rp20 juta. Sementara dewan penasihat MUI Kabupaten Bogor Agus Salim memberikan 50 bibit pohon jati kepada warga Cibeureum. (luc)

8 PROGRAM AKSI MEGA PRABOWO

2009-03-14T06:25:00.000-07:00

Rangkaian visi misi dan program utama Mega Prabowo selanjutnya diterjemahkan secara lebih detail ke dalam Program Aksi yang merupakan program dan kegiatan yang langsung akan diluncurkan bila mendapat mandat dari rakyat melalui PEMILU 2009 dan yang menjadi janji atau kontrak politik pada saat kampanye. Program Aksi ini lebih detail, terukur dan langsung menyelesaikan permasalahan pokok dan tantangan utama pembangunan nasional 5 (lima) tahun mendatang. Sementara program sektoral atau bidang atau kementerian lainnya akan disusun kemudian dalam rencana kerja pembangunan pemerintah hasil PEMILU 2009.

Program-program aksi yang akan dilaksanakan merupakan program-program konkrit dan dalam jangka pendek yang diharapkan menjawab permasalahan dan tantangan utama perekonomian nasional yaitu mencapai kedaulatan yang bermartabat sekaligus masyarakat yang adil dan makmur sekaligus mampu memberikan dorongan besar (big push) bagi pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Tantangan utama perekonomian nasional dalam lima tahun ke depan meliputi penciptaan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan nilai tambah ekonomi serta menciptakan karakter bangsa yang berkepribadian dalam budaya.

Secara ringkas, Program Aksi yang dirumuskan dalam Visi Misi Program Visi Misi Mega Prabowo 2009-2014 ini terdiri dari 8 Program Aksi yang pada pokoknya ditujukan untuk kemakmuran rakyat, atau yang disebut sebagai 8 Program Aksi Untuk Kemakmuran Rakyat. Program Aksi tersebut adalah :

Menjadikan Kekayaan Negara Untuk Kemakmuran Rakyat.
Mencapai Perekonomian Yang Berdaulat, Adil dan Makmur.
Melaksanakan Ekonomi Kerakyatan.
Membangun Kedaulatan Pangan dan Energi.
Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Tegas dan Efektif dalam melayani masyarakat
Menciptakan sumberdaya manusia bangsa yang unggul, berpendidikan, sehat dan berkepribadian dalam budaya melalui Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan.
Menjaga Kelestarian Alam dan Lingkungan Hidup.
Membangun Infrastruktur Untuk Rakyat Di Pedesaan Melalui Delapan Program Desa.

Selanjutnya ke-8 (delapan) program aksi yang juga merupakan agenda prioritas diatas akan dicapai melalui beberapa kegiatan atau proyek atau kebijakan yang dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

1. Menjadikan Kekayaan Negara Untuk Kemakmuran Rakyat

Kemampuan dan efektifitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal dan moneter menjadi sangat sulit karena sebagian besar anggaran belanja pemerintah terpaksa terpakai untuk membayar pokok dan bunga utang luar negeri. Sementara banyak program membutuhkan pembiayaan anggaran pemerintah seperti untuk pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya.

Potensi ekonomi dari pengelolaan sumberdaya alam nasional juga relatif belum dapat dikuasai dan secara berdaulat dimanfaatkan oleh negara untuk kemakmuran rakyat, seperti minyak dan gas, batubara, emas, perak, dan lain-lain. Badan usaha milik negara (BUMN) juga sebagai salah satu ujung tombak pelaku ekonomi nasional belum dapat dioptimalkan sebagai agen pembangunan nasional. Nilai tambah dari kelimpahan sumberdaya alam nasional juga relatif belum dikuasai oleh negara. Sumberdaya pembiayaan terutama dari perbankan BUMN masih belum berpihak langsung dan efektif terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan, dan belum menjadi agen pembangunan bagi pembangunan sektor riil dan pembangunan daerah.

Untuk itu maka akan dilaksanakan program-program aksi berikut ini:

Menjadwalkan kembali utang luar negeri dan mengalihkannya untuk membiayai program pendidikan, kesehatan, pangan dan energi, yang murah serta ramah lingkungan.
Menyelamatkan kekayaan negara dengan meninjau kembali kontrak pemerintah yang merugikan kepentingan nasional.
Menghentikan penjualan aset negara yang strategis dan atau yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Mewajibkan eksportir nasional yang menikmati fasilitas pembiayaan ekspor impor dari negara untuk menyimpan dana hasil ekspornya di bank dalam negeri.
Melarang penyaluran kredit bank pemerintah untuk membangun perumahan dan apartemen mewah, mall, serta proyek-proyek mewah lainnya.

2. Mencapai Perekonomian Yang Berdaulat, Adil dan Makmur

Tujuan dasar dari kehidupan berbangsa dan bertanah air Indonesia adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur ini maka salah satu strategi dan target utama adalah dengan menciptakan perekonomian yang mampu tumbuh relatif tinggi, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan. Tetapi tidak cukup itu saja, tetapi pembangunan ekonomi tersebut dapat dicapai bila terdapat kedaulatan dalam perekonomian nasional.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, berkesinambungan, dan berwawasan lingkungan dan yang disertai dengan kedaulatan di bidang perekonomian maka pemerintah yang tegas dan efektif dapat mengarahkan strategi, kebijakan dan program pembangunan ekonomi kepada keadilan perekonomian. Tanpa pertumbuhan, bagaimana kita dapat menciptakan keadilan, dan tanpa pertumbuhan dan keadilan bagaimana kita bisa menciptakan kemakmuran. Ketiga hal ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. Untuk mencapai hal tersebut maka akan dilaksanakan program aksi sebagai berikut:

Menjadikan BUMN sebagai lokomotif dan ujung tombak kebangkitan ekonomi.
Membangun industri pengolahan untuk memperoleh nilai tambah.
Meningkatkan pendapatan per kapita dari USD 2000 menuju USD 4000
Membangun sarana dan prasarana tranportasi massal

3. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan

Salah satu tantangan utama perekonomian nasional sampai saat ini adalah ketidakadilan dan ketidakmerataan baik hasil pembangunan maupun lapangan usaha. Kelompok ekonomi dominan dalam perekonomian malah makin terpinggirkan seperti petani, nelayan, buruh, dan pedagang kecil tradisional. Paradigma perekonomian yang dijalankan saat ini kurang memberi ruang dan kesempatan kepada pelaku ekonomi ini untuk bisa berusaha dan mendapatkan pendapatan yang layak.

Untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi maka perlu segera dikembangkan program aksi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan berusaha yang riil bagi para petani, nelayan, buruh dan pedagang kecil tradisional. Maka akan dilaksanakan program aksi berikut ini:

Prioritas penyaluran kredit perbankan kepada petani, nelayan, dan pedagang tradisional dan pedagang kecil.
Memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil.
Melindungi pedagang pasar tradisional dengan melarang pembangunan pasar swalayan berskala besar yang tidak sesuai dengan undang-undang.
Melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh, termasuk buruh migran (TKI dan TKW).
Modernisasi pasar tradisional untuk pedagang tradisional danpedagang kecil.
Meningkatkan anggaran untuk petani, nelayan, buruh, pedagang tradisional dan pedagang kecil.
Memberikan jaminan sosial untuk fakir miskin, penyandang cacat dan rakyat terlantar.

4. Membangun Kedaulatan Pangan dan Energi

Kedaulatan pangan merupakan hidup mati dan nasib bangsa di masa mendatang. Kedaulatan pangan juga merupakan landasan dasar yang kokoh untuk mencapai kemajuan dan ketangguhan perekonomian nasional. Kedaulatan pangan pada dasarnya kondisi yang lebih baik dan lebih tinggi dari hanya sekadar swasembada. Dengan konsep kedaulatan, dicita-citakan pencapaian kondisi dimana penyediaan sarana produksi dan pasar domestik dapat dikuasai, bukan malah didominasi oleh impor seperti yang berlangsung sampai saat ini.

Dengan kelimpahan sumberdaya baik manusia, alam, iklim, dan teknologi maka kedaulatan pangan bukan sesuatu yang tidak mungkin. Hanya diperlukan keberpihakan dan kemauan politik yang disertai manajemen kedaulatan pangan yang efektif. Pencapaian kedaulatan pangan di masa mendatang juga diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan usaha yang sangat luas bagi petani dan pelaku ekonomi pedesaan lainnya.

Bersama dengan kedaulatan pangan, perekonomian nasional serta kemajuan bangsa dan negara akan sangat ditentukan juga oleh pencapaian kedaulatan energi nasional. Kedaulatan energi yang akan dikembangkan dimasa mendatang berbasis pada pengembangan energi alternatif (seperti panas bumi dan tenaga air) dan energi terbarukan (seperti bioetanol).

Pengembangan kedaulatan energi berbasis energi alternatif dan terbarukan ini disamping memenuhi kecukupan energi domestik tapi juga diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan berusaha bagi jutaan petani dan penduduk yang terutama bertempat tinggal di pedesaan. Bersama dengan ini maka dapat dikurangi ketergantungan dan dominasi importasi bahan bakar minyak (BBM).

Program aksi dalam rangka membangun kedaulatan pangan dan energi adalah sebagai berikut:

Mencetak 2 juta hektar lahan baru untuk peningkatan produksi beras, jagung, kedele, tebu yang dapat mempekerjakan 12 juta orang.
Membangun pabrik pupuk Urea dan NPK milik petani dengan total kapasitas 4 juta ton.
Membangun Pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air (10.000 MW).
Mendirikan kilang-kilang minyak pabrik bioethanol dan pabrik DME (pengganti LPG).
Mencetak 4 juta hektar lahan untuk aren (bahan baku bioethanol) yang dapat mempekerjakan 24 juta orang. Pembukaan lahan ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor bahan bakar nabati setelah 7 tahun masa tanam (4 juta hektar hutan aren menghasilkan sekitar 56 juta mt ethanol/tahun).

5. Menyelenggarakan Pemerintah Yang Tegas, Bersih dan Efektif dalam melayani rakyat

Seluruh upaya pembangunan nasional akan dapat berjalan dengan baik dan berhasil mencapai tujuan pembangunan bila dalam pelaksanaannya mampu diciptakan pemerintahan yang tegas dan efektif. Ketegasan menjadi syarat karena dalam implementasi program dan pelaksanaan kebijakan terdapat banyak sekali konflik kepentingan dan kompleksitas, dan tidak ada yang mampu menjawab kepentingan dan menyenangkan seluruh pihak pemangku kepentingan. Untuk itu diperlukan ketegasan dalam memilih pelaksanaan program dan keteguhan dalam perjuangan mencapai tujuan program. Untuk itu maka dalam rangka menciptakan pemerintah yang tegas dan efektif akan dilaksanakan program aksi:

Meningkatkan kesejahteraan aparatur negara.
Mempercepat reformasi birokrasi.
Penegakan hukum dan pelaksanaan korupsi tanpa pandang bulu.

6. Pendidikan Kesehatan dan Kebudayaan.

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia terutama dari sisi kualitas pendidikan. Semakin tinggi kualitas sumberdaya manusia dari sisi pendidikan, yang dapat diukur dari tingkat partisipasi sekolah dan tingkat melek huruf penduduk serta level pendidikan masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka dirasakan betul bahwa implementasi UU Badan Hukum Pendidikan sangat menyulitkan masyarakat terutama tingkat menengah ke bawah karena pendidikan menjadi relatif mahal dan sulit dijangkau terutama di perkotaan dan di daerah sub-urban.

Disamping itu, penetapan pajak pada buku pelajaran sekolah juga membuat alat dan sarana belajar bagi anak didik juga menjadi relatif mahal sehingga sulit untuk dijangkau oleh rumah tangga berpendapatan rendah. Hal ini merupakan isu utama dalam bidang pendidikan.

Aspek kualitas sumberdaya manusia lain yang juga strategis dalam pembangunan nasional adalah kualitas kesehatan masyarakat. Dalam pengalaman pembangunan sebelumnya telah terbukti efektifitas program PKK, Posyandu dan Puskesmas, sehingga untuk itu program-program ini akan dilanjutkan.

Pertumbuhan penduduk nasional yang relatif tinggi belakangan ini perlu mendapat perhatian karena sudah perlu untuk ditekan pada tingkat yang lebih rendah. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mengakibatkan pertumbuhan pendapatan per kapita riil penduduk tertekan walaupun mampu dicapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Program utama untuk menekan pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif tinggi adalah dengan melaksanakan kembali program Keluarga Berencana. Kualitas pertumbuhan fisik anak-anak juga harus menjadi perhatian utama dalam rangka menciptakan sumberdaya manusia usia sekolah nasional yang baik.

Program aksi untuk bidang pendidikan kesehatan dan kebudayaan ini antara lain:

Wajib belajar 12 tahun dengan biaya negara.
Mengganti Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP).
Menghapus pajak buku pelajaran dan menghentikan model penggantian buku pelajaran setiap tahun.
Membagi sedikitnya 1 juta laptop kepada mahasiswa, guru dan pelahar.
Memberikan beasiswa dan fasilitas kredit untuk membiayai mahasiswa potensial yang kurang mampu.
Melaksanakan kembali program KB (Keluarga Berencana).
Meningkatkan peran PKK, Posyandu, dan Puskesmas.
Menempatkan sarjana dan dokter baru melalui program pemerintah terutama di kantong-kantong kemiskinan.
Menggerakan Revolusi Putih dengan menyediakan susun untuk anak-anak miskin.
Mengembangkan karakter bangsa yang berkepribadian dalam bidang kebudayaan dan melestarikan peninggalan serta warisan budaya bangsa.

7. Kelestarian Alam dan Lingkungan Hidup

Kerusakan dan kualitas yang rendah dari lingkungan alam dan hidup saat ini sudah semakin parah serta perlu mendapat perhatian serius. Perlu mendapat perhatian serius karena pertama dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, menciptakan bencana alam dan perubahan iklim, tetapi juga merupakan potensi lapangan pekerjaan dan berusaha. Hal ini semakin potensial dengan makin diperhatikannya aspek kualitas lingkungan secara global dan telah menjadi salah satu komoditas baru dalam pergaulan internasional.

Dimasa mendatang potensi lahan baik dari hutan yang terlantar dan rusak atau dari daerah aliran sungai yang gundul serta lingkungan yang tercemar akan dikelola menjadi salah satu program aksi. Termasuk juga pengamanan dan perlindungan plasma nutfah nasional sebagai aset bangsa. Program aksi untuk bidang ini antara lain:

Melakukan penghijauan kembali 59 juta hektar hutan yang rusak serta konservasi aneka ragam hayati dan hutan lindung.
Mengamankan dan merehabilitasi daerah aliran sungai.
Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan.
Melindungi flora dan fauna sebagai bagian dari aset bangsa.

8. Membangun Infrastruktur untuk Rakyat di Pedesaan melalui Delapan Program Desa

Salah satu keberpihakan dan pilihan strategis dalam rangka menciptakan keadilan baik itu dalam hasil dan peran serta pembangunan nasional terutama untuk pembangunan daerah adalah dengan membangun infrastruktur yang langsung dapat memenuhi kebutuhan rakyat yang sebagian besar masih tinggal dan berusaha di daerah pedesaan. Dan salah satu kebutuhan dasar yang selama ini terabaikan dan kurang diberi keberpihakan adalah ketersediaan, kualitas, dan pengembangan infrastruktur dasar pedesaan.

Dengan pembangunan infrastruktur pedesaan terutama infrastruktur dasar maka diharapkan akan mendorong dan menarik kemajuan serta peningkatan kegiatan ekonomi produktif dan dengan demikian dapat diharapkan terciptanya lapangan pekerjaan dan berusaha baru di pedesaan.

Untuk itu maka akan dilaksanakan program aksi sebagai berikut:

Listrik dan air bersih desa.
Bank dan lembaga keuangan desa.
Koperasi desa, lumbung desa, pasar desa.
Klinik desa.
Pendidikan desa.
Infrastruktur pedesaan dan daerah pesisir.
Rumah sehat pedesaan.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Mega-JK Bangun Kekuatan

2009-03-13T11:18:00.000-07:00

Jakarta, - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Jusuf Kalla bersama Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri sepakat untuk membangun pemerintahan yang kuat pada masa datang.

Keduanya yakin, hanya dengan pemerintahan yang kuat, kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Jalan Imam Bonjol, Kamis (12/3), itu Kalla ditemani Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh, Wakil Ketua DPP Partai Golkar Agung Laksono, dan Ketua DPP Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu.

Adapun Megawati ditemani Ketua Dewan Pertimbangan Pusat DPP PDI-P Taufik Kiemas serta putrinya, Puan Maharani.

Lima butir kesepakatan tertulis yang berjudul ”Kesepakatan Dua Tokoh” itu dibacakan bergantian oleh Sekjen DPP Partai Golkar Soemarsono dan Sekjen DPP PDI-P Pramono Anung.

Menurut Kalla, tujuan pertemuan itu jelas. ”Sesuai dengan tujuan kita semua dalam berbangsa dan berpolitik, yaitu bagaimana mencapai bangsa yang besar, maju, dan rakyatnya sejahtera. Dalam kerangka itu tentu dibutuhkan pemerintahan yang kuat dan melalui pemilu jujur dan adil,” katanya.

Sementara Megawati menilai pertemuan itu merupakan kesepakatan dua tokoh yang diharapkan dapat terus berproses. ”Saya bilang, waktu ditanya pers kemarin mengenai pertemuan ini, masalah ketemu atau tidak ketemu dengan para tokoh, itu masalah momen. Semoga, kalau kita bisa menyatukan persepsi, pertemuan ini bisa terus dilanjutkan,” papar Megawati.

Ini pertemuan kedua yang dilakukan Kalla-Mega. Pertemuan pertama berlangsung saat Idul Fitri tahun lalu, dengan Kalla mendatangi Megawati di kediamannya di Jalan Teuku Umar.

Tidak ada capres-capresan

Saat ditanya pers apakah dibicarakan juga mengenai pembagian kekuasaan antara posisi calon presiden dan wakil presiden, Megawati menjawab, ”Tadi kami makan enak. Jadi, belum ada urusan capres-capresan. Saya tadi bilang kepada Pak Kalla, saya pilih nasi goreng kampung karena dari kampung itulah yang enak.” Ucapan Megawati itu disambut tertawa Kalla.

Meski berkali-kali ditanya mengenai arah pertemuan menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden Juli mendatang, baik Kalla maupun Megawati selalu mengelak.

”Pertemuan berdua ini diharapkan akan dapat menghasilkan suasana dalam kampanye maupun pemilihan presiden. Seperti, tentunya, masyarakat dan media tahu akhirnya kulminasinya di pemilu presiden yang akan dilakukan Juli mendatang, sehingga apa pun di pengujung tahun 2009 akan ada proses demokrasi yang dinamikanya cukup tinggi. Namun, tetap aman dan damai serta jujur dan adil.”

Tentang kelanjutan dua parpol itu, Megawati menyatakan, pertemuan akan berlanjut di tingkat DPP, sebelum 16 Maret 2009.

Adapun Kalla menyatakan, penentuan koalisi merupakan kewenangan partainya. ”Kami tidak bicarakan hal-hal di luar kewenangan partai. Sikap formal Golkar akan disampaikan seusai pemilihan legislatif,” tuturnya.

Positif

Capres usungan Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, menilai pertemuan Megawati-Kalla merupakan bentuk komunikasi politik yang baik dan perlu dilakukan. ”Saya kira bagus ya, saling berkomunikasi politik seperti itu antartokoh bangsa. Saya juga beberapa kali ketemu dengan sejumlah tokoh, seperti Ibu Megawati dan yang lain. Berdemokrasi kan artinya juga saling berkomunikasi,” ujar Prabowo.

Prabowo mengelak menjawab pertanyaan soal ke mana kecenderungan pihaknya akan ”merapat” dalam konteks koalisi di tengah sejumlah fenomena ”blok politik” seperti Blok M (Megawati), Blok J (Jusuf Kalla), atau Blok S (SBY). ”Lha, kok pake blok-blokan segala sih? Kalau Blok P memangnya ada belum, ya? Ha-ha-ha,” ujar Prabowo.

Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menghargai pertemuan politik Partai Golkar dengan PDI-P. Demokrat setuju dan sejalan dengan isu yang dibahas Golkar dan PDI-P.

”Kami selalu menghargai pertemuan-pertemuan politik Golkar dan PDI-P sejak dahulu sampai sekarang meskipun status Golkar ada di dalam pemerintahan, sedangkan PDI-P jelas partai oposisi. Kami tidak pernah mempersoalkannya karena komunikasi politik adalah hal yang baik dan biasa saja,” ujar Anas.

Demokrat melihat pertemuan itu lumrah dan bukan sesuatu yang baru karena telah dirintis jauh sebelumnya saat pertemuan Golkar dan PDI-P di Medan dan Palembang tahun 2008.

Tradisi baru

Pengamat politik Indria Samego menilai silaturahim yang dilakukan sejumlah pemimpin parpol menjelang pemilu legislatif merupakan tradisi baru dalam politik Indonesia. ”Hal ini tidak terjadi di Pemilu 2004. Meskipun adakalanya tidak mengagendakan sesuatu, ini memberikan pengalaman positif bagi politik nasional,” ujarnya.

Menurut Indria, pertemuan pimpinan parpol juga merupakan iklan politik yang efektif dan bisa membuat rakyat makin tertarik untuk ikut memilih. Perkembangan yang menarik ini bisa melahirkan agenda pertemuan baru dan melahirkan alternatif calon presiden.

PKB Apresiasi Pertemuan JK-Mega

2009-03-13T11:15:00.000-07:00

JAKARTA--MI: Ketua Dewan Tanfidz DPP PKB Muhaimin Iskandar menilai langkah Jusuf Kalla dan Megawati untuk membentuk sebuah pemerintahan yang kuat sebagai terobosan yang bagus.

Hal itu diungkapkannya kepada Media Indonesia di Jakarta, Jumat (13/3). "Langkah itu bagus, sehingga pemerintahan yang akan datang adalah yang didukung mayoritas kursi di parlemen. Dan di beberapa negara yang politiknya stabil juga seperti itu," kata Muhaimin.

Untuk itu, PKB mendukung semua langkah parpol, bukan hanya Golkar-PDIP untuk memperkuat pemerintahan kedepan. "Ya tentu PKB mendukung langkah penguatan semacam itu. Tapi tidak kemudian kami mau ngeblok, kita masih melakukan komunikasi dengan semua pihak," tegasnya.

Selain itu, Muhaimin juga berujar bahwa kedua belah pihak belum membicarakan kesepakatan mengenai capres/cawapres. "Yang penting kebersamaan paham dulu," tukasnya.

Sedangkan, Sekretaris Jendral PPP Irgan Chairul Mahfiz masih meragukan kedua poros tersebut akan bergabung. "Golkar dan PDIP ibarat air dan api, ini hanya semacam aliansi sesaat saja," tegas Irgan. Dikatakannya, bahwa pertemuan itu belum memberikan gambaran jelas apakah akan melakukan koalisi.

Semua tentu masih menghitung standing power setelah pemilu legislatif. Juga sebelumnya, Golkar-PDIP sudah beberapa kali bertemu, baik di Medan dan Palembang. "Jadi dari pertemuan itu tidak ada yang baru dan spesial," tuturnya.

Namun, langkah mereka dapat dijadikan cerminan dalam membangun kesepahaman antardua parpol yang selama ini cenderung bertolak belakang. "Ini budaya baru dalam mencairkan suasana politik, dan semua parpol sebaiknya membangun komunikasi serupa," imbuhnya.

Prabowo Nilai Koalisi Golkar-PDIP Signifikan

2009-03-13T11:12:00.000-07:00

AKARTA--Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto menilai makin eratnya Partai Golkar-PDIP akan berdampak signifikan bagi kerukunan bangsa karena dua partai tersebut memiliki massa yang cukup fanatik.

"Komunikasi politik Golkar-PDIP sangat bagus, biar bangsa rukun," kata Prabowo di sela-sela deklarasi Gerakan Muslim Indonesia Raya di Jakarta, Jumat (13/3).

Prabowo menyatakan apapun yang baik bagi bangsa dan rakyat harus disambut gembira semua kalangan.

Gerindra menurutnya, juga akan melakukan komunikasi politik dengan partai mana saja termasuk Golkar dan PDIP. "Kita terbuka dengan siapa saja untuk kepentingan rakyat dan bangsa," paparnya.

Prabowo mengaku kedekatan PDIP-Golkar tidak menjadi ancaman bagi partai dan apres lainnya. "Kita sama-sama maju melalui rakyat, biar rakyat yang menetukan," cetusnya.

Sementara itu mantan pentolan PPP dan PBR, Zainuddin MZ yang sebelumnya kondang sebagai dai sejuta umat, bergabung dengan Partai Gerindra.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan Zainuddin termasuk salah seorang deklarator Gerakan Muslim Indonesia Raya (Gemira), organisasi sayap yang didirikan Gerindra. Gemira dipimpin putra Zaenuddin MZ, Fikry Haekal.

"Beliau deklarator, tentu otomatis jadi kader Gerindra," tutur Muzani seraya menyatakan Zaenuddin MZ sebagai Ketua Dewan Pembina Gemira. Muzani menyatakan sebelumnya Gerindra juga membentuk organisasi sayap Kristen Indonesia Raya (Kira). "Semua golongan akan kita rangkul," cetus Muzani.

FPDIP DPRDSU : PARIPURNAKAN SEGERA PANSUS PROTAP

2009-03-11T09:58:00.000-07:00

Penasihat F-PDI Perjuangan DPRD Sumut Budiman P Nadapdap SE meminta Pansus Protap (Panitia khusus Propinsi Tapanuli) mengajukan hasil pembahasan final pembentukan Protap ke rapat paripurna dewan, sebagai pertanggung-jawaban Pansus kepada DPRD Sumut, agar nantinya tidak jadi temuan pelanggaran hukum.
“Hasil pembahasan terhadap pembentukan Protap harus segera diparipurnakan demi menghindari terjadinya temuan, karena Pansus bekerja menggunakan APBD Sumut yang harus dipertanggung-jawabkan,” ungkap Budiman P Nadapdap, SE kepada wartawan, Jumat (6/3) di Medan.
Apalagi, kata Ketua Satgas DPD PDI-P Sumut itu, Pansus Protap yang diketuai Drs H Banuaran Ritonga, dibentuk tahun 2007 oleh DPRD Sumut dengan menggunakan dana APBD Sumut yang nota bene uang rakyat, tapi sampai sekarang hasilnya belum juga diparipurnakan.
Bahkan, lanjut Budiman yang juga anggota Pansus Protap, Pansus sudah melakukan studi banding ke beberapa propinsi baru, seperti Propinsi Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan juga ke Jakarta bertemu Mendagri melalui Dirjen Otda (Otonomi daerah) Depdagri.
Menurut Budiman, memparipurnakan hasil kerja Pansus Protap sangat penting, agar semua pihak baik anggota dewan maupun masyarakat mengetahui secara fair masalahnya. Apalagi berdasarkan peraturan di lembaga legislatif, hasil Pansus wajib diparipurnakan.
“Persoalannya bukan layak atau tidak layak Protap dibahas, tapi untuk menyikapi aspirasi masyarakat Tapanuli yang menginginkan pemekaran otonomi daerah. Kita tak ingin masyarakat menduga-duga dan mereka-reka terhadap pemekaran Propinsi Tapanuli,” kata Ketua Komisi E ini.
Karena, papar Caleg DPRD Sumut Dapem VIII ini, persoalannya bisa menjadi bias, sebab masyarakat ingin sekali mengetahui hasil kerja Pansus yang tentunya bisa dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan dan peraturan yang ada.
Terpenting lagi, tambah Budiman mengingatkan, Pansus Protap yang menggunakan APBD Propsu tidak menjadi temuan KPK, karena anggaran yang sudah dilaksanakan harus dipertanggung jawabkan dengan hasil kerja di lapangan. (Tim/u)

Target PDIP Kota Bogor 14 Kursi DPRD

2009-03-11T09:32:00.000-07:00

Bogor - PDIP Bogor punya target tinggi. “Pada Pemilu 1999 PDIP Kota Bogor mendudukkan 12 wakilnya di kursi DPRD. Pemilu 2009 ini saya yakin 14 kursi bisa diraih,” tutur Ketua DPC PDIP Bogor Tubagus Rafli Mukti kepada Jurnal Bogor kemarin.
Rafli menambahkan, kepotimisannya mampu mengembalikan kejayaan PDI-P seperti pemilu beberapa tahun lalu itu, selain karena melihat mesin partai yang tengah panas serta semakin kuatnya struktur partai dari mulai tingkat paling atas sampai tingkat paling bawah, pencalonan kembali Megawati Soekarno Putri sebagai calon presiden (capres) mendatang telah memberikan semangat tersendiri.
“Kekuatan PDI-P semakin besar, terutama setelah Bu Mega maju kembali sebagai capres. Selain itu PDI-P memiliki massa pendukung fanatik yang dikenal dengan sebutan biar gepeng asal banteng. Artinya biar susah, tetap pilih PDI-P, itulah yang membuat saya semakin yakin PDI-P mampu mengembalikan kejayaannya pada Pemilu 1999 lalu,” ujarnya.
Terkait masalah kantung-kantung suara PDI-P Kota Bogor, lanjutnya, mengaca keberhasilan PDI-P dalam Pilkada lalu menandakan kantung suara PDI-P masih terjaga utuh dan merata di seluruh wilayah.
“Enam puluh delapan kelurahan yang tersebar di enam kecamatan di Kota Bogor telah terbentuk struktur kepengurusan PDI-P, dengan telah terbentuknya struktur di seluruh wilayah tersebut saya yakin pundi-pundi suara PDI-P yang tersebar tetap aman,” jelasnya.

Sintong: Banyak Peristiwa yang Disamarkan

2009-03-11T09:28:00.001-07:00

Jakarta: Letjen (Purn) Sintong Panjaitan meluncurkan buku 'Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando' yang ditulis oleh Hendro Subroto setebal 520 halaman।

"Selain berisi pengalaman hidup juga pengalaman tugas dan berbagai peristiwa penting dalam sejarah ABRI," kata Sintong ketika menyampaikan kata sambutan di Balai Sudirman, Jakarta (11/3).

Menurut Sintong, buku ini diterbitkan atas desakan keluarga, terutama istrinya, teman, dan para senior tentara, untuk mengungkapkan kebenaran sesungguhnya di balik peristiwa-peristiwa bersejarah. "(Karena) banyak pengalaman yang perlu diungkap, banyak peristiwa yang disamarkan," ujar mantan Staf Khusus Presiden Habibie ini.

Sintong mengatakan banyak kebohongan yang dibagikan kepada publik oleh para pejabat Orde Baru. "Ada yang bisa mengatakan dan menguraikan tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Padahal saya terlibat secara fisik dan masih hidup," katanya.

Menurut Sintong, peristiwa apapun tidak boleh dihapus dan harus tetap dicatat sebagai bagian dari sejarah. "Ini merupakan barang bukti yang berharga demi masa depan," ujarnya.

Bahkan mantan Panglima Daerah Militer Udayana ini mengatakan, buku ini tidak untuk mencari kesalahan dan bukan untuk menghakimi orang lain. "Ini murni sebagai pelajaran supaya kesalahan masa lalu tidak diulangi di masa depan," kata dia.

Acara peluncuran yang dihadiri oleh beberapa tokoh nasional ini mendapat pengawalan cukup ketat. Selain polisi, beberapa anggota Provost Komando Pasukan Khusus dengan baret merah juga turut berjaga-jaga.

Beberapa tokoh yang hadir antara lain; Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md, Ketua Komisi Hukum DPR Trimedya Panjaitan, Sutiyoso, Akbar Tanjung, Rizal Ramli, dan mantan Presiden Abdurahman Wahid.

Karangan bunga yang menghiasi pelataran Balai Sudirman di antaranya berasal dari Ilham Habibie, Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Adhyaksa Dault, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, Kepala Bappenas Paskah Suzetta, dan Gubernur Lemhanas Muladi.

Kapolri Ingatkan Titik Rawan Konflik

2009-03-11T09:22:00.000-07:00

Jakarta - POLRI mewaspadai sejumlah wilayah rawan menjelang Pemilu 2009, yang perlu dicermati dari aspek keamanannya. Secara nasional, wilayah rawan tersebut meliputi Aceh, Maluku, dan Papua. Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri juga minta agar aparat tak lengah sedikit pun terhadap wilayah kategori aman di tingkat kabupaten dan kota lainnya di Tanah Air.

Guna memberikan rasa aman kepada masyarakat, yang punya hak politik, Polri juga menggelar pasukan di tiga titik Indonesia, yakni Lapangan Monas Jakarta, Makassar, dan Aceh. Dengan demikian, diharapkan konstituen dapat menyalurkan hak politiknya, tanpa dibayangi rasa kekhawatiran akan gangguan keamanan.
“Kami tetap memberikan perhatian pengamanan untuk wilayah-wilayah lainnya, termasuk wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori aman, jangan sampai lengah sedikitpun,” tandas Kapolri di Jakarta, Selasa (10/3).
Pola pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2009, jelas Bambang, diperketat dengan menempatkan dua anggota Polri, 10 anggota Linmas untuk 5 TPS bagi TPS dengan kategori aman.
Sedangkan untuk TPS rawan I, diterjunkan dua anggota Polri, empat anggota Linmas untuk dua TPS. Untuk TPS rawan II, diterjunkan dua anggota Polri, 4 anggota Linmas untuk 1 TPS. Dengan demikian, diharapkan Pemilu 2009, dapat berjalan dengan aman dan lancar.
Selain kekuatan tersebut, untuk pengaman pemilu, Polri juga mendapat bantuan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Jumlah anggota TNI yang ditempatkan guna pengamanan pemilu tersebut terdiri atas satu satuan setingkat batalyon (300 orang) untuk tingkat Polda tipe A. Untuk Polda tipe B, ditempatkan anggota TNI sebanyak dua satuan setingkat kompi (200 orang).
Untuk Polwiltabes ataupun Poltabes, ditempatkan pasukan TNI sebanyak satu satuan setingkat kompi (100 orang), sedangkan untuk tingkat Polres, ditempatkan anggota TNI sebanyak satu satuan setingkat peleton (30 orang).
“Sementara ini, kami mewaspadai dan menjaga kondusivitas keamanan di wilayah hukum Papua, Maluku dan Aceh,” tandas Kapolri. Dikatakan Bambang, terkait kondisi keamanan di wilayah Maluku menjelang Pemilu 2009, Polda tersebut telah melakukan permintaan penambahan jumlah pasukan Brimob. Jumlah pasukan yang dikirim berjumlah dua satuan setingkat kompi (SSK). Pasukan ini akan ditempatkan di wilayah itu hingga 20 Oktober 2009.
Selain itu, Bambang juga mengatakan, pihaknya telah menggelar operasi khusus kepolisian di wilayah hukum Aceh, yang bertujuan menjaga kondusivitas keamananan di wilayah tersebut.
Kamis (12/3) besok, Polri akan melaksanakan gelar pasukan pada tiga tempat di Indonesia. Keempat titik itu, masing-masing Lapangan Monas, Jakarta yang akan dihadiri kekuatan pasukan dari Polda Metro Jaya, Polda Banten dan Polda Jawa Barat. Di tempat ini, upacara itu akan dipimpin langsung oleh Kapolri.
Untuk Wilayah Timur akan dilaksanakan di Makassar dengan Irwasum Polri Komjen Jusuf Mangga Barani sebagai inspektur upacara, sedangkan wilayah Barat Indonesia gelar pasukan itu akan dilakukan di Aceh, dan akan dipimpin oleh Kabaintelkam Mabes Polri Irjen Saleh Saaf.

JK-Mega Bertemu di Rumah Makan

2009-03-11T09:14:00.000-07:00

AKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akhirnya memenuhi undangan Partai Golkar untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla. Kalla dan Mega dijadwalkan makan siang bersama di rumah makan Jakarta Pusat besok (12/3).

Pertemuan pemimpin dua partai besar tersebut sebelumnya direncanakan berlangsung Senin (10/3) di rumah kontrakan di Jalan Ki Mangun Sarkoro Menteng Jakarta Pusat. Namun, kubu Mega meminta pertemuan diundur karena Mega belum kembali dari Libya.

Mega juga meminta tempat pertemuan diubah ke tempat yang lebih netral karena rumah kontrakan tersebut persis di sebelah rumah wakil presiden Jalan Diponegoro.

“Jadi tempat pertemuan bukan (kantor DPP Partai Golkar) di Slipi atau (kantor DPP PDI Perjuangan) Lenteng Agung,” ujar Staf Khusus Wakil Presiden Muchlis Hasyim, kemarin.

Mukhlis mengakui pertemuan tersebut memang inisiatif Partai Golkar, bukan pertemuan antara pribadi Mega dan Kalla. Keduanya bertemu dalam konteks sebagai ketua umum partai dan bukan pribadi.

“Karena masalah pribadi antara Megawati dan Jusuf Kalla sudah selesai dalam silaturahmi lebaran Jusuf Kalla ke kediaman Megawati tahun lalu,” terangnya.

Dalam pertemuan kedua tokoh nanti, Kalla hanya akan didampingi Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh dan Sekjen Partai Golkar Soemarsono. Sementara Megawati juga akan didampingi Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan Taufik Kiemas dan Sekjen Pramono Anung Wibowo.

Dalam pertemuan itu kedua pemimpin akan membahas sejumlah masalah bangsa dan perkembangan demokrasi, termasuk persatuan seluruh partai politik. Agenda pertemuan kedua pemimpin partai itu direncanakan akan mengupayakan persatuan seluruh partai untuk bersama-sama mengatasi masalah bangsa.

“Persatuan antarpartai itu penting untuk mencegah perseteruan politik seperti yang sekarang terjadi, yakni Thailand juga terjadi di Indonesia,” papar Muchlis.

Komunikasi politik untuk membahas kebaikan bangsa dinilai kedua pemimpin perlu dilakukan sebelum pemilu legislatif. Dalam pertemuan sebelum pemilu legislatif, kedua partai bisa saling menjelaskan agenda politik dan prioritas program yang akan dilakukan ketika berkuasa. Sementara itu, pertemuan yang dilakukan setelah pemilu legislatif, setelah kedua partai tahu perolehan suara, biasanya akan berujung pada sharing kekuasaan.

“Jadi kedua pemimpin partai akan lebih banyak membahas agenda-agenda untuk rakyat, bukan persoalan siapa capres dan siapa cawapres. Kita tidak bisa membahas koalisi tanpa tahu apa agenda untuk rakyat dan program prioritas masing-masing partai,” tuturnya.

Mukhlis tak menampik pertemuan kedua pemimpin partai terbesar itu akan dikaitkan dengan rencana koalisi kedua partai di pemilu presiden. Namun, dia meyakinkan dalam pertemuan resmi pertama dua partai akan lebih banyak membicarakan platform kebangsaan, bukan kepentingan kekuasaan.

Rencana pertemuan Kalla dengan Mega besok dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono. Dia menegaskan bahwa pertemuan nanti hanya silaturahmi politik biasa dan belum tentu ada pembicaran mengenai koalisi. “Intinya, ini hanya sebatas untuk menurunkan suhu politik yang mulai menghangat,” tandasnya.

Sementara itu, ditemui di kediamannya, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan, saat ini semua simulasi koalisi sebenarnya masih di tataran wacana. Wujud konkritnya baru akan tampak setelah pemilu legislatif.

“Namanya juga politik. Tentunya kami melihat perkembangan. Semua itu ada aturannya,” ujar Mega.

Sekjen PDIP Pramono Anung pun menegaskan bahwa PDIP masih membuka pintu untuk bekerjasama dengan semua parpol. Tak terkecuali Partai Golkar sebagai salah satu parpol besar yang cukup kuat. “Komunikasi secara langsung dengan Golkar dulu kan masih di tingkat Pak Taufik (Ketua Dewan Pertimbangan Pusat/Deperpu PDIP) dan saya. Nah, sekarang sudah waktunya antartokoh utama di dalam parpol-parpol ini,” tegas Pram -begitu dia akrab disapa.

Pram melihat situasi politik nasional kian dinamis. Selain dengan Golkar dan JK, PDIP dan Mega juga sudah memiliki agenda silaturahmi dengan jajaran PPP dan Suryadharma Ali. “PKS juga ingin membuka dialog dengan PDIP dan Mega untuk membahas persoalan bangsa,” tandasnya.

Bagaimana tanggapan kubu Partai Demokrat? Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum hanya menanggapi enteng. Dia menganggap pertemuan tersebut hanyalah komunikasi dan silaturahmi politik biasa serta sesuatu yang baik untuk dilakukan kedua partai. “Komunikasi dan silaturahmi jauh hari sebelum pemilu legislatif dan pilpres adalah hal yang bermanfaat,” katanya.

Pertemuan itu pun dianggapnya bukan sesuatu yang baru. Di Medan dan Palembang, kedua partai sudah bertemu dan menggagas koalisi. Saat itu Partai Golkar adalah partai pendukung pemerintah sementara PDIP merupakan oposisi.

Namun, mantan ketua PB HMI itu menilai Partai Demokrat tidak pernah melihatnya sebagai ancaman. “Kami pun tidak pernah mempersoalkan, ya karena komunikasi politik adalah hal yang baik dan biasa saja,” ujarnya. (noe/pri/aga)

Soekarno Menggugat

2009-03-09T11:43:00.000-07:00

Oleh Asvi Warman Adam*

Tidak banyak diketahui umum bahwa tahun 1965-1967 Presiden Soekarno sempat berpidato paling sedikit sebanyak 103 kali. Yang diingat orang hanyalah pidato pertanggungjawabannya, Nawaksara, yang ditolak MPRS tahun 1967. Dalam memperingati 100 tahun Bung Karno, tahun 2001 telah diterbitkan kumpulan pidatonya. Namun, hampir semuanya disampaikan sebelum peristiwa G30S 1965.

Kumpulan naskah ini diawali pidato 30 September 1965 malam (di depan Musyawarah Nasional Teknik di Istora Senayan, Jakarta) dan diakhiri pidato 15 Februari 1967 (pelantikan beberapa Duta Besar RI). Pidato-pidato Bung Karno (BK) selama dua tahun itu amat berharga sebagai sumber sejarah. Ia mengungkapkan aneka hal yang ditutupi bahkan diputarbalikkan selama Orde Baru. Dari pidato itu juga tergambar betapa sengitnya peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Di pihak lain, terlihat pula kegetiran seorang presiden yang ucapannya tidak didengar bahkan dipelintir. Soekarno marah. Ia memaki dalam bahasa Belanda.

Konteks pidato

Periode 1965-1967 dapat dilihat sebagai masa peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Dalam versi pemerintah, masa ini dilukiskan sebagai era konsolidasi kekuatan pendukung Orde Baru (tentara, mahasiswa, dan rakyat) untuk membasmi PKI sampai ke akarnya serta pembersihan para pendukung Soekarno.

Mulai tahun 1998 di Tanah Air dikenal beberapa versi sejarah yang berbeda. Selain menonjolkan keterlibatan pihak asing seperti CIA, juga muncul tudingan terhadap keterlibatan Soeharto dalam "kudeta merangkak", yaitu rangkaian tindakan dari awal Oktober 1965 sampai keluarnya Supersemar (Surat perintah 11 Maret 1966) dan ditetapkannya Soeharto sebagai pejabat Presiden tahun 1967. "Kudeta merangkak" terdiri dari beberapa versi (Saskia Wieringa, Peter Dale Scott, dan Subandrio) dan beberapa tahap.

Substansi pidato

Setelah peristiwa G30S, Soekarno berusaha mengendalikan keadaan melalui pidato-pidatonya.

"Saya komandokan kepada segenap aparat negara untuk selalu membina persatuan dan kesatuan seluruh kekuatan progresif revolusioner. Dua, Menyingkirkan jauh-jauh tindakan-tindakan destruktif seperti rasialisme, pembakaran-pembakaran, dan perusakan-perusakan. Tiga, menyingkirkan jauh-jauh fitnahan-fitnahan dan tindakan-tindakan atas dasar perasaan balas dendam."

Ia juga menyerukan "Awas adu domba antar-Angkatan, jangan mau dibakar. Jangan gontok-gontokan. Jangan hilang akal. Jangan bakar-bakar, jangan ditunggangi". Dalam pidato ia menyinggung Trade Commission Republik Rakyat Tiongkok di Jati Petamburan yang diserbu massa karena ada isu Juanda meninggal diracun dokter RRT. Padahal, beliau wafat akibat serangan jantung. Soekarno menentang rasialisme yang menjadikan warga Tionghoa sebagai kambing hitam.

Dalam pidato 20 November 1965 di depan keempat panglima Angkatan di Istana Bogor BK mengatakan, "Ada perwira yang bergudul. Bergudul itu apa? Hei, Bung apa itu bergudul? Ya, kepala batu." Tampaknya ucapannya itu ditujukan kepada Soeharto. Pada kesempatan yang sama Soekarno menegaskan, "Saya yang ditunjuk MPRS menjadi Panglima Besar Revolusi. Terus terang bukan Subandrio. Bukan Leimena�. Bukan engkau Soeharto, bukan engkau Soeharto, dan seterusnya (berbeda dengan nama tokoh lain, Soeharto disebut dua kali dan secara berturut-turut).

Mengapa Soekarno tak mau membubarkan PKI, padahal ini alasan utama kelompok Soeharto menjatuhkannya dari presiden. Karena dia konsisten dengan pandangan sejak tahun 1925 tentang Nas (Nasionalisme), A (Agama), dan Kom (Komunisme). Dalam pidato ia menegaskan, yang dimaksudkan dengan Kom bukanlah Komunisme dalam pengertian sempit, melainkan Marxisme atau lebih tepat "Sosialisme". Meskipun demikian Soekarno bersaksi "saya bukan komunis". Bung Karno juga mengungkapkan keterlibatan pihak asing yang memberi orang Indonesia uang Rp 150 juta guna mengembangkan "the free world ideology". Ia berseru di depan diplomat asing di Jakarta, "Ambassador jangan subversi."

Tanggal 12 Desember 1965 ketika berpidato dalam rangka ulang tahun Kantor Berita Antara di Bogor, Presiden mengatakan tidak ada kemaluan yang dipotong dalam peristiwa di Lubang Buaya. Demikian pula tidak ada mata yang dicungkil seperti ditulis pers.

Peristiwa pembantaian di Jawa Timur diungkapkan Soekarno dalam pidato di depan HMI di Bogor 18 Desember 1965. Soekarno mengatakan pembunuhan itu dilakukan dengan sadis, orang bahkan tidak berani menguburkan korban.

"Awas kalau kau berani ngrumat jenazah, engkau akan dibunuh. Jenazah itu diklelerkan saja di bawah pohon, di pinggir sungai, dilempar bagai bangkai anjing yang sudah mati."

Dalam kesempatan sama, Bung Karno sempat bercanda di depan mahasiswa itu, "saya sudah 65 tahun meski menurut Ibu Hartini seperti baru 28 tahun. Saya juga melihat Ibu Hartini seperti 21 tahun."

Gaya bahasa Soekarno memang khas. Ia tidak segan memakai kata kasar tetapi spontan. Beda dengan Soeharto yang memakai bahasa halus tetapi tindakannya keras. Di tengah sidang kabinet, di depan para Menteri, Presiden Soekarno tak segan mengatakan "mau kencing dulu" jika ia ingin ke belakang . Ketika perintahnya tidak diindahkan, ia berteriak "saya merasa dikentuti". Pernah pula ia mengutip cerita Sayuti Melik tentang kemaluannya yang ketembak. Namun, di lain pihak ia mahir menggunakan kata-kata bernilai sastra, "Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, dan menggelorakan samudera agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2 � sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita."

Dalam pidato 30 September 1965 ia sempat mengkritik pers yang kurang tepat dalam menulis nama anak-anaknya. Nama Megawati sebetulnya Megawati Soekarnaputri, bukan Megawati Soekarnoputri. Demikian pula dengan Guntur Soekarnaputra.

Di balik pidato

Apa yang disampaikan Soekarno dalam pidato-pidatonya merupakan bantahan atas apa yang ditulis media. Monopoli informasi sekaligus monopoli kebenaran adalah causa prima dari Orde Baru. Umar Wirahadikusumah mengumumkan jam malam mulai 1 Oktober 1965, pukul 18.00 sampai 06.00 pagi, dan menutup semua koran kecuali Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha. Koran-koran lain tidak boleh beredar selama seminggu. Waktu sepekan ini dimanfaatkan pers militer untuk mengampanyekan bahwa PKI ada di belakang G30S.

Meski masih berpidato dalam berbagai kesempatan, pernyataan BK tidak disiarkan oleh koran-koran. Bila Ben Anderson di jurnal Indonesia terbitan Cornell mengungkapkan hasil visum et repertum dokter bahwa kemaluan jenderal tidak disilet dalam pembunuhan di Lubang Buaya 1 Oktober 1965, jauh sebelumnya Soekarno dengan lantang mengatakan, 100 silet yang dibagikan untuk menyilet kemaluan jenderal itu tidak masuk akal.

Dalam pidatonya terdengar keluhan. Misalnya, di Departemen P dan K orang-orang yang mendukung BK dinonaktifkan. Sebetulnya seberapa drastiskah merosotnya kekuasaan yang dipegangnya?

Presiden Soekarno masih sempat melantik taruna AURI dan berpidato dalam peringatan 20 tahun KKO. Paling sedikit Angkatan Udara, Marinir, dan sebagian besar tentara Kodam Brawijaya masih setia kepada Bung Karno. Tetapi kenapa ia hanya sekadar berseru "jangan gontok-gontokan antarangkatan bersenjata". Kenapa ia tidak memerintahkan tentara yang loyal kepadanya untuk melawan pihak yang ingin menjatuhkannya?

Soekarno tidak ingin terjadi pertumpahan darah sesama bangsa. Dalam skala tertentu, yang tidak diharapkan Bung Karno itu telah terjadi setelah ia meninggal . Demikian pula yang kita lihat hari ini di Aceh. Sebuah wilayah yang pada tahun 1945 para ulamanya menyerukan rakyat mereka untuk berdiri di belakang Bung Karno. (*Dr Asvi Warman Adam Sejarawan LIPI)

Panwas: Prabowo Kampanye!

2009-03-09T11:24:00.000-07:00

Panitia pengawas Pemilu Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menilai sunatan massal dalam memperingati HUT Partai Gerindra di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Jumat (6/3) siang, merupakan kegiatan kampanye.

"Kegiatan yang dihadiri Prabowo Subiyanto di Bantul itu melanggar aturan kampanye pemilu," kata Ketua Panwaslu Bantul, Tentrem Widodo.

Ia mengatakan, kegiatan di rumah keluarga mantan Presiden Soeharto itu jelas melanggar aturan kampanye tertutup karena menghadirkan simpatisan atau massa sebanyak lebih dari 500 orang.

"Pada acara tersebut juga ada pesan kampanye untuk memilih Partai Gerindra dan Prabowo Subiyanto sebagai calon presiden, serta membagikan stiker. Ini sudah merupakan bentuk kampanye," katanya.

Sesuai aturan, kata Tentrem, kampanye di tingkat kabupaten maksimal dihadiri 250 orang, dan diselenggarakan di tempat tertutup. "Saat ini kampanye terbuka belum dimulai. Tetapi jika kegiatan tersebut merupakan kampanye tertutup, maka yang hadir tidak boleh lebih dari 250 orang, karena diselenggarakan di tingkat kabupaten," katanya.

Karena itu, Panwaslu Bantul akan segera meminta panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan (Panwascam) Sedayu membuat laporan mengenai kegiatan Partai Gerindra tersebut. "Kami minta paswascam segera membuat laporan mengenai kegiatan Partai Gerindra di Sedayu, sehingga bisa segera ditangani," katanya.

Ia menambahkan, pelanggaran yang dilakukan Partai Gerindra ini lebih bersifat administratif, bukan pelanggaran pidana. "Kami akan mengumpulkan bukti tambahan lain untuk memperkuat dugaan adanya pelanggaran kampanye tertutup," katanya.

Prabowo: bakti sosial

Prabowo Subiyanto sendiri menyatakan bahwa kegiatan yang digelar di Dusun Kemusuk itu tidak melanggar aturan kampanye karena dilakukan di tempat tertutup di bawah tenda.

"Ini bukan kampanye. Kami hanya mengadakan kegiatan bakti sosial yaitu sunatan massal. Kami sudah mengantongi izin untuk menyelenggarakan kegiatan ini," katanya. MSH

Sumber: Kompas

Mencontreng Gambar Parpol atau Caleg?

2009-03-09T11:20:00.001-07:00

Beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi telah memutuskan pemberlakuan suara terbanyak dalam mekanisme penentuan pemenang dalam persaingan antarcalon anggota legislatif. Namun, pada kenyataannya dalam simulasi pemilu oleh lembaga survei, mayoritas pemilih masih cenderung mencontreng tanda partai dibandingkan memilih nama calon pada surat suara.

Dari hasil survei terlihat, 44 persen responden lebih memilih lambang partai politik pada lembar surat suara. Sementara hanya 36 persen saja yang mencontreng pada calon anggota legislatif. Dari jumlah itu, 12 persen memilih mencontreng keduanya. Ini menunjukan masih banyak warga masyarakat yang belum sepenuhnya paham perihal sistem suara terbanyak.

Masih dari hasil survei, juga bisa diketahui hubungan tingkat pendidikan pemilih dengan kecenderungan memilih partai politik atau calon anggota legislatif. Ternyata, jumlah mereka yang memilih calon semakin tinggi persentasenya pada kelompok yang memiliki tingkat pendidikan baik.

Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka rasionalitas memilih calon anggota legislatif semakin jelas terlihat. Berbeda halnya dengan mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah, cenderung untuk memilih gambar partai politik.(ADO)

Munculnya Filsafat

2009-03-09T11:13:00.001-07:00

Buku karangan plato yg terkenal adalah berjudul "etika, republik, apologi, phaedo, dan krito.

GAPOKTAN "Pada Makmur" Usahatani Nenas -- Petani Hortikultura Mengharapkan Subsidi Pupuk dari Pemerintah

2009-03-09T11:03:00.000-07:00

Prospek agribisnis hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, dan biofarmaka) di masa sekarang dan mendatang cukup menjanjikan. Betapa tidak. Dengan pengembangan hortikultura merupakan komoditi sumber pendapatan tunai meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja, menghemat atau meningkatkan devisa negara, dan lain-lain.

Namun demikian keberhasilan pengembangan usaha agribisnis hortikultura sangat tergantung pada peran serta seluruh jajaran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah/dinas atau instansi terkait, perguruan tinggi, pemerhati, stakeholder dan khususnya petani itu sendiri. Oleh karena itu dengan anggaran pemerintah yang sangat terbatas, kunci keberhasilan pengembangan agribisnis hortikultura adalah memberdayakan dan menggerakkan swasta atau pelaku usaha, petani, asosiasi dan lain-lain.

Swadaya Masyarakat
Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) “Pada Makmur” dari Desa Asto Mulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, merupakan salah satu kawasan swadaya agribisnis hortikultura yang patut dicontoh di daerah lain. Tanpa bantuan dari pemerintah kegiatan swadaya pengembangan agribisnis hortikultura di daerah tersebut telah berkembang cukup baik, sehingga patut dicontoh daerah lainnya.

Gapoktan “Pada Makmur” yang merupakan gabungan dari 32 kelompok tani dengan jumlah anggota kelompok 35 s/d 50 orang setiap kelompok memiliki 7 kelompok kawasan tanaman nenas seluas 263 hektar. Ketujuh kelompok tani tersebut adalah KT Sinjai dengan luas lahan 40 hektar dan 50 orang anggota, KT Tani Makmur 29 hektar dan 50 orang anggota, KT Sami Roso 28 hektar dan 48 orang anggota, KT Usaha Bersama 25 hetkar dan 48 orang anggota, KT Karya Maju 33 hektar dan 49 orang anggota, KT Nenas 30 hektar dengan anggota 50 dan KT Barokah 48 hektar dengan anggota 37 orang.

Petani anggota kelompok berusaha tani sejak tahun 1987 dengan varietas nenas Madu atau nenas Batu yang asal mulanya dibawa dari Banyuwangi. Volume tanaman nenas yang diusahakan petani berkisar antara 36.000 s/d 40.000 batang per hektar dengan umur panen pertama 1,5 tahun s/d 2 tahun dan sekali tanam akan mengalami panen 3-4 kali. Sejak tahun 1987 petani tidak pernah menggunakan bibit dari luar Desa Asto Mulyo dengan harga Rp. 100/batang. Pada umumnya petani mempergunakan bibit dari pertanaman mereka sebelumnya, baru kalau kurang membeli dari petani lainya.

Subsidi Pupuk
“Sebagaimana petani tanaman padi, kami petani hortikultura juga mengusulkan kepada pemerintah untuk memperoleh subsidi pupuk dan melakukan distribusi sendiri kepada anggota kelompok”, kata Sugeng Purwoko Ketua Gapoktan “Pada Makmur” saat dilakukan temu wicara dengan Dirjen Hortikultura di Lampung pada kesempatan Pekan Raya Hortikultura, baru-baru ini.

Nasib Buruh Pertanian Selalu Termarginalkan

2009-03-09T09:31:00.000-07:00

LEBIH separuh usia yang menginjak lima puluh tahun, dijalani hanya mengandalkan mata pencaharian sebagai buruh tani. Tak ada yang pantas dibanggakan, sebab buruh tani ternyata hanya mampu sekadar menjadi penyambung hidup, tak kurang dan tak lebih.

Sukandar (50), warga Desa Kasmaran, Kecamatan Widasari, Kab. Indramayu, tetap setia menekuni profesinya itu. Tukang nderep atau tani bawon, begitu biasanya masyarakat di daerah sentra pangan terbesar di Jawa Barat itu menyebutnya.

Tiga puluh tahun lebih Sukandar bergelut dengan lumpur sawah dan kasarnya kulit jelagah padi. Namun tingkat ekonominya tak beringsut barang sedikitpun ke arah lebih baik.

"Pribe maning, lamun bli mengkenen bli bisa mangan (Bagaimana lagi, kalau tidak begini-menekuni profesi buruh tani- tidak bisa makan)," tuturnya.

Sukandar dan buruh tani lain adalah kelompok masyarakat paling marginal. Orang-orang miskin yang tak tersentuh (untouchable) berbagai kebijakan pemerintah di sektor pertanian.

Jumlahnya mencapai jutaan jiwa. Di Jabar, buruh tani tersebar di sentra-sentra pertanian di sepanjang pantai utara (pantura) meliputi Kab. Cirebon, Indramayu, Subang, dan Karawang.

Merekalah yang selama ini menggerakkan proses produksi pertanian. Dari mulai mengolah tanah, pembibitan, penanaman, pemupukan, penyemprotan hama, pembersihan gulma sampai dengan panen dan penjemuran gabah.

Wilayah kerja mereka hanya sebatas on farm tadi. Setiap keringat yang dikucurkan, mereka dibayar dengan segala macam upah, dari upah harian selama prapanen, sampai bagi hasil atau sistem sadon saat panen dengan komposisi umumnya 5 : 1. Itu berarti setiap lima kuintal gabah, sang buruh tani berhak atas satu kuintal gabah sebagai upah.

"Rata-rata saat musim panen sekarang, sehari cuma dapat satu kuintal. Beda dengan dulu, kalau dulu bisa dapat tiga kuintal. Jumlah tukang nderep makin banyak," ujar Wardi (42), buruh tani warga Rambatan Wetan, Sindang, Indramayu.

Seperti dikatakan Wardi, jumlah buruh tani semakin tahun semakin bertambah banyak. Hamparan sawah satu hektare, bila dulu panen digarap tidak lebih dari tiga puluh orang. Sekarang bisa dikerjakan lima puluh hingga enam puluh orang.

Secara otomatis, pendapatan tiap buruh tani menjadi berkurang karena harus dibagi dengan lainnya yang sama-sama butuh makan. Dengan kata lain, tingkat ekonomi buruh tani yang sudah di bawah, belakangan ini makin terperosok.

K.H. Amsori, pemerhati masalah sosial Indramayu mengatakan, membengkaknya jumlah buruh tani bersamaan terjadinya pergeseran sosial di wilayah pertanian di Pantura Jabar. Fenomena ini juga menjadi tren perubahan sosial di sentra pertanian secara nasional di mana ketimpangan struktural diawali penguasaan aset pertanian yang menumpuk ke segelintir orang.

Lewat proses tadi, pengertian "petani" semakin kabur, bahkan maknanya tereduksi hanya sebagai objek oleh jargon politik kekuasaan. Sebab, bila sebutan petani ialah orang yang ikut dalam proses produksi pertanian, fakta yang ditemui mereka adalah buruh tani, orang yang hanya punya modal tenaga dan tidak memiliki tanah.

Pemilik sesungguhnya hasil produksi (gabah dan beras) jarang ikut dalam proses produksi. Mereka itu tuan tanah selaku pemilik modal produksi atau bandar/tengkulak yang menguasai aset pasar gabah dan terutama beras.

"Karenanya menggelikan bila tingginya harga beras dan gabah dihubungkan dengan kesejahteraan petani. Pertama makna petani itu sudah kabur. Kedua, buruh tani yang sering disebut petani itu hanyalah pekerja pertanian yang dibayar. Dia bukan pemilik hasil produksi. Jadi kalau harga gabah dan beras tinggi, yang sejahtera itu tengkulak atau bandar," tutur Amsori.

Ketimpangan struktural yang merupakan proses pemiskinan di sentra pertanian itu terus berjalan sampai hari ini. Bahkan rambu-rambu penguasaan tanah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960, tak pernah jadi pegangan.

"Jangan heran bila satu keluarga memiliki puluhan, bahkan ratusan hektare sawah. Padahal UUPA melarang penumpukan tanah pertanian dimiliki oleh satu tangan, termasuk ada larangan orang memiliki sawah di luar kecamatan tempat tinggalnya," ujarnya.

Para pengambil kebijakan, termasuk wakil rakyat, tak hanya abai, tetapi juga tidak paham dengan proses pemiskinan sistemik di desa-desa itu. Kepemilikan aset produksi pertanian yang timpang itu terus memembengkakkan jumlah buruh tani yang dulu sebenarnya petani gurem, petani yang memiliki sawah dengan luas terbatas.

Buruh tani inilah kaum marginal yang tak pernah tersentuh kebijakan pemerintah. Pergeseran sosial akibat ketimpangan penguasaan aset produksi itu, membuat istilah "petani" telah relatif kehilangan relevansi sosiologisnya. Sungguh menggelikan bila politisi lalu berteriak sebagai pembela petani. (Agung Nugroho/"PR")***

Mega-Prabowo Teken Kontrak Politik dengan Buruh

2009-03-09T08:57:00.000-07:00

Peringatan hari ulang tahun ke-108 Bung Karno di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (6/6), akan dihadiri oleh calon presiden Megawati Sukarnoputri dan calon wakil presiden Prabowo Subianto. Prabowo Subianto sudah tiba di lokasi. Kabarnya, tidak lama lagi Megawati juga akan segera sampai di Rengas Dengklok. Tampak pula Guntur Sukarnoputra dan Halida Hatta, putri Bung Hatta.

Sejak pagi ratusan orang sudah mendatangi Lapangan Rengas Dengklok. Rencananya, acara ini akan dihadiri 150 ribu buruh dari Jabodetabek dan Banten. Mereka tergabung dalam sembilan serikat kerja. Pasangan Mega-Prabowo akan menandatangani kontrak politik dengan buruh. Dua poin utama isi kontrak politik adakah penghapusan sistem kontrak dan oustsourcing, dan menjadikan 1 Mei sebagai hari libur nasional.

Semula, acara akan dimulai pukul 15.00 WIB. Namun, karena Prabowo sudah datang acara kemungkinan besar akan dipercepat. Acara diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya, pembacaan teks Pancasila, pembacaan riwayat Bung Karno, orasi Guntur Sukarnoputra, menyanyikan Tanah Airku, kemudian dilanjutkan kontrak politik dengan buruh. Sebelum kontrak politik diteken, Mega maupun Prabowo akan memberikan orasi politik dan menjawab permintaan buruh.

Megawati diperkirakan akan mengunjungi rumah tempat naskah proklamasi dirumuskan. Rumah tersebut sudah dijual oleh keturunan pemilik sebelumnya. Kunjungan Megawati ini juga untuk menegaskan status kepemilikan rumah tersebut.(DOR)

Tarian Jaipong Seni Tari Asal Jawa Barat

2009-03-09T08:12:00.000-07:00

Jaipongan adalah seni tari yang lahir dari kreativitas seorang seniman asal Bandung, Gugum Gumbira. Ia terinspirasi pada kesenian rakyat yang salah satunya adalah Ketuk Tilu menjadikannya mengetahui dan mengenal betul perbendaharan pola-pola gerak tari tradisi yang ada pada Kliningan atau Bajidoran atau Ketuk Tilu. Sehingga ia dapat mengembangkan tarian atau kesenian yang kini di kenal dengan nama Jaipongan.

Karya Jaipongan pertama yang mulai dikenal oleh masyarakat adalah tari “Daun Pulus Keser Bojong” dan “Rendeng Bojong” yang keduanya merupakan jenis tari putri dan tari berpasangan (putra dan putri). Awal kemunculan tarian tersebut semula dianggap sebagai gerakan yang erotis dan vulgar, namun semakin lama tari ini semakin popular dan mulai meningkat frekuensi pertunjukkannya baik di media televisi, hajatan, maupun perayaan-perayaan yang disenggelarakan oleh pemerintah atau oleh pihak swasta.

Dari tari Jaipong ini mulai lahir beberapa penari Jaipongan yang handal seperti Tati Saleh, Yeti Mamat, Eli Somali, dan Pepen Dedi Kirniadi. Kehadiran tari Jaipongan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap para pencinta seni tari untuk lebih aktif lagi menggali jenis tarian rakyat yang sebelumnya kurang di perhatikan. Dengan munculnya tari Jaipongan ini mulai banyak yang membuat kursus-kursus tari Jaipongan, dan banyak dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk pemikat tamu undangan.

Di Subang Jaipongan gaya “Kaleran” memiliki ciri khas yakni keceriaan, erotis, humoris, semangat, spontanitas, dan kesederhanaan. Hal itu tercermin dalam pola penyajian tari pada pertunjukannya, ada yang diberi pola (Ibing Pola) seperti pada seni Jaipongan yang ada di Bandung, juga ada pula tarian yang tidak dipola (Ibing Saka), misalnya pada seni Jaipongan Subang dan Karawang. Istilah ini dapat kita temui pada Jaipongan gaya kaleran, terutama di daerah Subang.

Tari Jaipongan pada saat ini bisa disebut sebagai salah satu tarian khas Jawa Barat, terlihat pada acara-acara penting kedatangan tamu-tamu dari Negara asing yang datang ke Jawa Barat, selalu di sambut dengan pertunjukkan tari Jaipongan. Tari Jaipongan ini banyak mempengaruhi pada kesenian-kesenian lainnya yang ada di Jawa Barat, baik pada seni pertunjukkan wayang, degung, genjring dan lainnya yang bahkan telah dikolaborasikan dengan Dangdut Modern oleh Mr. Nur dan Leni hingga menjadi kesenian Pong-Dut.

Pertanian terpadu

2009-03-09T07:45:00.000-07:00

Integrasi Peternakan dengan lahan Pertanian

Salah satu upaya untuk mewujudkan pengembangan ekonomi daerah tertinggal yakni dengan cara pembangunan kawasan produksi berbasis komoditas unggulan. Peternakan sapi potong dapat menjadi salah satu komoditas unggulan yang layak dikembangkan guna meningkatkan pendapatan masyarakat daerah tertinggal.

Selama ini, sebagian besar pola peternakan sapi potong rakyat masih menggunakan pola tradisional dan belum tersentuh inovasi teknologi tepat guna. Masyarakat masih menganggap ternak sapi hanya sebagai alat bantu dalam pengolahan lahan pertanian. Cara beternak yang masih individual dengan pola pemeliharaan di dekat rumah tinggal dan pemberian pakan seadanya mengakibatkan populasi ternak dan produktifitasnya relatif kurang berkembang. Pola pemeliharaan ternak sapi potong rakyat selama ini perlu diubah guna mempercepat peningkatan produktifitasnya.

Pertanian organik terpadu berbasis peternakan terbukti sangat menguntungkan. Integrasi ternak dengan lahan pertanian merupakan upaya percepatan pengembangan peternakan dengan penerapan keterpaduan antar komoditas ternak dengan usaha tanaman pangan, perkebunan dan perikanan yang saling menguntungkan berupa limbah usaha tanaman pangan, perkebunan dan perikanan yang digunakan sebagai pakan ternak untuk ternak dan kotoran ternak dalam bentuk kompos yang digunakan untuk meningkatkan kesuburan lahan pertanian.
Kegiatan pertanian terpadu membutuhkan bahan organik dalam jumlah banyak. Dari kegiatan penggemukan sapi potong dapat dihasilkan bahan organik berupa pupuk kandang dan pupuk cair. Sebagai gambaran, dari 3 ekor sapi dapat dihasilkan kotoran yang dapat dipakai untuk memupuk 5 Ha sawah per tahun. Selain itu, dengan teknologi sederhana kotoran ternak dapat juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif menjadi biogas. Pada beberapa peternakan sapi rakyat di Pangalengan pemanfaatan kotoran ternak sudah digunakan sebagai bahan bakar alternatif.

Nasib Nelayan Tradisional di Proyek CTI

2009-03-09T07:11:00.000-07:00

16 Mei 2009, Oleh Aliansi Manado
Setelah komitmen Indonesia akan menetapkan 20 juta ha kawasan konservasi laut hingga 2020. Kegiatan konservasi bak sebuah industri dan komoditas baru yang terus meluaskan jangkauannya. Untuk pencapaian target itu, Indonesia terlibat dalam inisiatif segitiga karang atau Coral Triangle Initiatives (CTI), yang mengikutkan 89,15% perairan Indonesia. Lantas, bagaimana nasib nelayan tradisional terkait proyek CTI?
***
Setelah komitmen Indonesia menetapkan 20 juta ha kawasan konservasi laut hingga 2020. Kegiatan konservasi bak sebuah industri dan komoditas baru yang terus meluaskan jangkauannya. Untuk pencapaian target itu, Indonesia terlibat dalam inisiatif segitiga karang atau CTI, yang mengikutkan 89,15% perairan Indonesia.

Pembangunan kawasan konservasi kini, terkesan mengejar kuantias, bukan lagi kualitas. Oleh karenya, program ini cenderung dipaksakan, bahkan mengabaikan relasi sosio-ekologis nelayan, sumberdaya ikan dan laut sekitarnya. Tak heran, banyak kasus klaim sepihak dalam penetapan Kawasan Konservasi Laut.

Terkini, demi mengejar momentum dan agenda WOC, bersama tiga LSM Konservasi internasional, yaitu Conservation International, World Wildlife Fund, The Nature Conservacy, pemerintah menetapkan lebih 3 juta hektar Kawasan Konservasi Laut di Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur. Nelayan setempat telah menolak tegas. Mereka menyebutkan tidak ada proses konsultasi dalam penentapannya, serta mengancam sosio-kultural kegiatan perikanan tradisional setempat.

Hal serupa terjadi kawasan konservasi laut lainnya, seperti Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur, Taman Nasional Taka Bonerate di Sulawesi Selatan, Taman Nasional Togean di Sulawesi Tengah, Taman Nasional Bunaken di Sulawesi Utara dan Taman Nasional Wakatobi di Sulawesi Tenggara.

Jika upaya konservasi identik dengan penggusuran nelayan, berbeda halnya perlakuan mereka terhadap industri pariwisata. Dalam National Plan of Action CTI, industri pariwisata justru tujuan sejak awal. Proyek ini menyebutkan sebagai pembangunan ekonomi melalui cagar laut, yang diterapkan dengan dua pendekatan: pertama, sistem tarif masuk di kawasan Raja Ampat, Kaimana; kedua, promosi pariwisata bahari bekerjasama dengan sektor swasta. Jauh hari sebelumnya, ekspansi industri pariwisata mudah ditemukan dihampir seluruh kawasan konservasi laut. Di Taman Nasional Komodo, TNC kabarnya memiliki 60 persen saham PT Putri Naga Komodo, pengelola wisata satu-satunya di pulau Komodo.

Dengan "menguasai" terumbu karang sekitar 89 persen kawasan CTI, industri pariwisata akan menjamur di kawasan konservasi. Dalam banyak pengalaman, pengelolaan kawasan konservasi dan bisnis wisata di Indonesia, setali tiga uang meningkatnya upaya privatisasi kawasan perairan pesisir. Payung kebijakannya pun sudah tersedia, UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP-PPK). Undang-undang ini memperkenalkan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3), di mana salah satunya untuk kegiatan pariwisata.

Mudah diramalkan. Target ambisius penetapan Kawasan Konservasi Laut sepihak dan ekspansi industri kepariwisataan didalamnya, membuat wilayah kelola nelayan makin mengerut. Alih-alih menjadi sumber penghidupan nelayan tradisional, laut bergeser menjadi komoditas untuk masyarakat dunia (global goods).

Tak hanya itu, proyek CTI beresiko memperparah kondisi perikanan kawasan CT-6, dengan alpanya upaya bersama regional menghentikan praktek pencurian ikan dikawasan itu, merevisi produksi dan jumlah ekspor perikanan serta prioritas pemenuhan konsumsi domestik.

Sebab, semua aksi akan diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan di kawasan coral triangle, sepaket meluaskan kerjasama perdagangan. Indonesia bermaksud meningkatkan produksi perikanan tangkap rata-rata 10 persen per tahun, hingga 2014. Upaya itu didukung oleh regulasi sektoral, seperti Undang Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (PWP-PPK) dan Undang Undang No. 31/2004 tentang Perikanan untuk pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, pengembangan sertifikasi produk perikanan dan permodalan; melakukan eksploitasi atas tuna; serta perdagangan ikan karang dan hiasan dari karang.

Ke depan untuk melayani kebutuhan ikan negara-negara industri, disiapkan Port State Measures di pelabuhan-pelabuhan perikanan nasional, guna memperluas jangkauan pasar ekspor, melalui kerjasama perdagangan bilateral maupun multilateral. Dua yang sudah disepakati Indonesia, yaitu AANZ bersama ASEAN, Australia, New Zealand, juga Australia-Indonesia, Indonesia-Jepang melalui IJEPA, singkatan dari Indonesia Japan Economic Partnership Agreement.

Bisa ditebak, kesepakatan CTI justru akan mengabaikan kasus-kasus perampokan sumber ikan itu. Tapi justru meneruskan penangkapan berlebihan, over fishing dan over exploitation. Pemenuhan konsumsi domestik akan makin gigit jari. Upaya eksploitasi dibarengi peningkatan kapasitas pengambilan ikan dengan memperbanyak kapal motor di atas 5 GT, menambah armada pelabuhan, memaksimalkan pemasaran dengan dalih peningkatan pendapatan nelayan.

Aliansi Manado
WALHI/ FoE, JATAM, KIARA, Perkumpulan KELOLA, YSN, AMMALTA, Institut Hijau Indonesia, KPNNI, SINAR, PKP2M, SEAFish, COMMIT dan KAU
Kontak media Luluk uliyah 08159480246

Partai Demokrat Tak Akan Lindungi Siapa Pun

2009-03-09T05:56:00.001-07:00

JAKARTA, SENIN — Partai Demokrat (PD) kini sudah mempersiapkan sanksi pemecatan terhadap anggota fraksinya, Jhony Allen Marbun, jika dalam penyelidikan yang dilakukan KPK bisa membuktikan secara hukum yang bersangkutan mendapat uang Rp 1 miliar. Kini, Demokrat masih menunggu keputusan resmi dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

"Sekarang ini, kami masih menunggu KPK dalam menindaklanjuti keterlibatan yang bersangkutan (Jhony Alen). Jika terbukti, maka tidak akan ada ampun. Cuma jangan terlalu dipolitisasilah, kasihan keluarganya kalau belum terbukti apa-apa tapi sudah mengesankan menyudutkan yang belum tentu bersalah," kata Sekertaris Fraksi PD Shutan Batoegana kepada Persda Network, Jumat (6/3).

Demokrat, kata Shutan tak akan melindungi siapa pun bila KPK dapat membuktikan secara hukum. "Pak SBY sendiri sudah menyatakan komitmennya memberantas segala macam korupsi. Jadi, kita akan tetap pegang teguh komitmen ini. Tapi kan, masalahnya harus jelas dulu, bisa dibuktikan tidak oleh KPK yang bersangkutan memang menerima. Kalau menerima, pasti tidak ada ampun, pecat," tegas Shutan.

"Dulu, Sarjan Taher saja kita tindak tegas, kita pecat. Sebagai anggota fraksi dan sebagai anggota partai. Kemarin memang, Pak Syarif (Ketua FPD) tanya Jhony Allen ada di mana. Katanya ada di dapil (daerah pemilihan), dan sampai sekarang memang susah dikontak. Nanti, kalau beliau sudah pulang, kita akan klarifikasi langsung. Kami tidak mau kasus ini malah terkesan ada black campaign yang dilakukan pihak-pihak tertentu," Shutan menjelaskan.

Pascatertangkapnya Abdul Hadi Djamal, salah satu anggota Fraksi PAN bersama pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Darmawati setelah menerima uang 90.000 dollar AS dan Rp 54,5 juta dari Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti Surabaya Hontjo Kurniawan, KPK terus melakukan penyelidikan kepadanya yang diduga ikut terlibat.

Hadi dalam keterangannya menyebutkan, uang yang ia terima dari Hontjo bukanlah yang pertama. Pada Ferbuari lalu, Hadi mengaku mendapat Rp 1 miliar untuk diteruskan kepada Jhony Allen. (Persda Network/yat)

PKS-Demokrat Akan Gelar Pertemuan

2009-03-09T05:34:00.000-07:00

JAKARTA, SENIN - Setelah mengundang pengurus teras DPP Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Rabu (11/3) berencana akan menghadirkan pimpinan Partai Demokrat di DPP PKS, Jakarta. Pertemuan pun dipastikan untuk penjajakan awal jelang koalisi di parlemen dan pemerintahan.

Hal ini ditegaskan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring usai mengikuti peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (9/3).

Tifatul mengemukakan, pertemuan yang akan digelar sekitar pukul 19.00 WIB akan menghadirkan Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo, Ketua DPP Bidang Politik Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Ketua bidang Departemen Sumber Daya Manusia DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng. "Mereka ini sudah confirm hadir," ujarnya.

Menurut Tifatul, ketiga pengurus teras DPP Partai Demokrat bakal hadir bersama Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. "Presiden Yudhoyono ada kemungkinan hadir juga. Kita tunggu saja," tukas Tifatul.

Menyangkut isi pertemuan, Tifatul mengaku, pertemuan sebagai penjajakan awal untuk melihat kemungkinan berkoalisi dengan Demokrat pada Pemilu dan Pilpres 2009 mendatang. "PKS inikan sedang mencari arah koalisi dengan siapa, dan belum ada putusan dengan siapa. Kita sedang mengumpulkan bahan. Petanya sudah ada, tinggal menjalankan peta jalan damai saja," urainya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengamini pertemuan antara PKS dan Demokrat pada pekan ini. Namun, dia tidak bisa menjamin apakah Presiden Yudhoyono akan menyempatkan diri hadir pada pertemuan tersebut.

"Belum tahu apakah beliau akan hadir. Kita lihat nanti," sergahnya.

Ahmad menyatakan, Partai Demokrat tidak akan membawa proposal ke PKS untuk mengikat dalam koalisi bersama. "Ini silaturahmi, dan belum ada proposal untuk berkoalisi," tandasnya.

Ahmad menambahkan, Partai Demokrat akan membahas masalah koalisi setelah hasil pemilihan legislatif diketahui. "Setelah Pemilu baru kita tahu arahaya. Sekarang belum ditentukan arahnya," sergahnya.

Sebelumnya, PKS telah mengundang Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla untuk berdikusi di DPP PKS. Namun pertemuan antara Golkar dan PKS ini teras hambar lantaran tidak ada satupun komitmen awal untuk menjalin koalisi di parlemen dan pemerintahan mendatang.

Pileg Makin Dekat, Para Caleg "Main Kotor"

2009-03-08T11:13:00.000-07:00

KEDIRI - Persaingan politik sesama calon anggota legislatif (caleg) di Kabupaten Kediri menjelang pelaksanaan pemilu legislatif semakin memanas. Bahkan, kompetisi yang terjadi, sudah mengarah pada tindakan yang bersifat destruktif atau merusak.

Misalnya beberap caleg saling menurunkan paksa atribut politiknya. Yakni atribut yang berbentuk poster, spanduk hingga baliho.
Menurut keterangan Ketua KPUD Kabupaten Kediri Agus Edi Winarto, pihaknya sudah menerima laporan tentang kompetisi "kotor" tersebut. KPUD juga diminta untuk segera turun tangan.

"Hanya saja laporan yang kami terima sifatnya lisan, bukan laporan resmi. Pelapor meminta KPU untuk mengusut. Namun karena laporan ini lisan, kami belum bisa mengambil langkah apapun," ujarnya kepada wartawan, Minggu (8/3/2009).

Laporan yang disampaikan kepada KPUD, modus pengrusakan ini dengan cara menyewa orang-orang bayaran yang masuk dalam tim sukses. Orang-orang ini yang bergerak "menyerang" caleg lain yang dianggap menjadi rival.

"Kita telah melakukan penyelidikan, termasuk meminta caleg yang merasa dirugikan untuk segera membuat laporan resmi," terangnya.

Ketua Panwaslu Kabupaten Kediri Muhammad Anas dikonfirmasi terpisah mengakui sudah mendengar adanya laporan tersebut. Namun kendati demikian, sama dengan pendapat KPUD, menurut Anas pihaknya akan melangkah setelah ada laporan resmi.

"Kompetisi kotor ini paling banyak terjadi di daerah pemilihan yang dianggap sebagai dapil neraka. Kami sudah mendengarnya. Hanya saja belum bisa melangkah sebelum ada laporan resmi, termasuk belum bisa menyebutkan caleg-caleg yang dirugikan ini," terangnya.

Data KPUD Kabupaten Kediri menyebutkan, jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam pileg 2009 di Kabupaten Kediri sebanyak 1.213.768 orang. Jumlah pemilih yang menentukan 50 kursi DPRD Kab Kediri ini tersebar di 8 daerah

Jangan Percaya Hasil Survei

2009-03-07T15:14:00.000-08:00

Warung Kopi Giras Wak Doso seperti biasa sangat ramai. Yudi Gembul, Cak Pri, Wawan, Mbah Badi, Om Josep, Mat Ali, dan para pelanggan lainnya di luar kebiasaan sudah ngumpul bareng nyangkruk menikmati Kopi Giras ala Gresik.
Sambil nyruput kopi, mereka menikmati menu tetap warung Wak Doso yaitu berbagai macam gorengan, sego sadukan, kerupuk dan berbagai macam jenis kacang. Mereka bisa datang bersamaan ke warung karena baru selesai mengikuti jalan sehat yang digelar warga kampung, murni jalan sehat, bukan jalan sehat politik yang digelar partai atau para caleg yang akhir-akhir ini memang tertarik menggelar event itu plus kemudian dilanjutkan dengan fogging.
Dan seperti biasa diskusi ala perkopen pun dimulai, bahasannya mulai membalas kekalahan Persebaya di Gorontalo, pertarungan Chris John, kekalahan Liverpool yang kebetulan klub pujaan Mbah Badi, hingga nyrempet-nyrempet soal politik terutama yang paling hot saat ini yaitu soal hasil survei dari berbagai lembaga survei yang ada.
“Sakjane lembaga survei iku mbelo sopo,” Mbah Badi membuka pembicaraan. “Ya... yang mbayar Mbah,” sahut Om Josep dengan logat Bataknya yang kental. “Kalo harganya jelas ya pasti sesuai dengan pesanan,” tambah Om Josep.
“Yo...memang ngono, tapi onok lembaga survei sing bener sebab deweke gak dibayar, tapi pancen untuk keperluan survei masyarakat,” kata Cak Pri, si juragan becak yang akhir-akhir ini mulai tertarik dengan politik pasca perhelatan Pilgub Jatim. Cak Pri mulai tertarik politik apalagi kalo ada pemilihan karena saat Pilgub Jatim lalu, becaknya laris manis ditempeli striker salah satu calon. Dari order itu Cak Pri mengaku mendapat pendapatan lebih dari Rp 2 juta.
Mendengar pembicaraan ketiga pelanggannya, Wak Doso pun ikut nimbrung. “Laopo ngurus survei, gak ngefek awake dewe yo tetep koyok ngene. Sing ribut soal survei iku wong keblinger, itung-itungan sing bener siji tambah siji yo loro. Gak onok sebab ngono-ngene siji tambah siji dadi papat,” sergah Wak Doso.
Wawan si mahasiswa abadi Unair dan Yudi Gembul sang wartawan, hanya senyam-senyum mendengar debat ala perkopen ini. Dalam hati, Wawan membenarkan ucapan Wak Doso, dia pun teringat para dosennya yang ikut-ikutan membuat lembaga survei dan ujung-ujungnya diomeli orang banyak. Demikian juga dengan Yudi yang pada banyak kesempatan bergaul dengan orang-orang dari lembaga survei yang ada di Indonesia ini.
Hangatnya pembicaraan tentang survei di warung Wak Doso ini bermula dari berita soal survei yang dilakukan LSI. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengejutkan banyak pihak. Angkanya berbanding terbalik dengan survei yang digelar Lembaga Riset Informasi (LRI). Padahal, waktu survei nyaris bersamaan dan obyeknya pun sama. 'Perang' antarlembaga pun pecah.
Metode, waktu survei, serta sampling error LRI dan LSI boleh sama, bahkan cenderung identik. Namun, hasil surveinya berbeda satu sama lainnya. Bagai siang dan malam. Tak pelak, keduanya pun terlibat ‘perang’ untuk mempertahankan kesahihan hasil kerjanya.
Survei terbaru LSI pada 8-18 Februari 2009 terhadap jumlah sampel 2.455 dengan margin of error +/- 2,4% pada tingkat 95% menunjukkan Partai Demokrat masih berada di atas dengan 24,3% suara. Posisi kedua ditempati PDI Perjuangan dengan 17,3% dan Golkar posisi ketiga mendapatkan 15,9% suara.
Sementara itu, Survei LRI yang waktunya hampir bersamaan pada 8-16 Februari 2009, dengan error sampling 2,23% pada tingkat kepercayaan 95% menunjukan, Golkar menempati posisi pertama dengan 20,1%. Posisi kedua ditempati Demokrat 15,5% dan posisi ketiga diraih PDIP 15,3%.
Peristiwa ini bukan kali pertama. Sebelumnya, LSI Saiful Mujani dengan LSI Denny JA juga sama dalam periode survei Desember. LSI Saiful Mujani menempatkan Partai Demokrat sebagai jawara jika pemilu dilakukan saat survei dengan meraih 23% disusul PDIP 17%, dan Partai Gokar 13%. Sedangkan LSI Denny JA sebaliknya, jawara pemilu justru berada di PDIP dengan meraih 31%, disusul Partai Demokrat 19%, dan Partai Golkar 11%.
Mencermati perbedaan antarlembaga survei dengan metodologi survei yang hampir sama, Chief Executive Indonesian Polical Marketing Research (IPMR), Taufik, menyebutkan terletak dari tidak jelasnya status lembaga survei. “Harusnya diperjelas apakah independen pollster atau campaign pollster,” tegasnya..
IPMR sendiri mengklaim sebagai lembaga survei independen yang memang berbeda dengan lembaga survei lainnya. IPMR yang menjadi bagian sayap Mark Plus menjual hasil surveinya kepada partai politik yang tertarik. Hasil survei juga tidak diumumkan ke publik.
Menurut Taufik, dengan tidak jelasnya status lembaga survei, sulit bagi publik untuk tidak bersyakwasangka kepada lembaga survei politik. IPMR yang juga tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik (Persopi) dalam pertemuan beberapa waktu lalu juga mengusulkan hal serupa tentang kejelasan status lembaga survei. “Lebih baik terbuka saja, agar tidak ada salah persepsi,” tegasnya.
Menurut Taufik, perbedaan survei antarlembaga sangat dipengaruhi dengan obyek responden di sebuah wilayah. Menurut dia, di sebuah provinsi, dengan berbeda kecamatan atau desa, jelas memiliki perbedaan hasil. Apalagi, sambungnya, jika obyek disesuaikan dengan pendukung partai tertentu.
“Harus dilihat surveinya dimana, wilayah mana, basis partai apa, siapa kepala daerahnya dan faktor lainnya. Meski sama-sama random, jelas berbeda hasilnya,” ujarnya.
Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persopi) Andrinof Chaniago menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil dua lembaga yang melakukan survei dalam waktu bersamaan namun hasilnya berbeda. “Dalam waktu dekat kami akan panggil kedua lembaga survei itu. Kami akan buat forum internal kenapa kok berbeda (hasilnya), padahal waktunya bersamaan,” tegasnya.
Menurut Andrinof yang juga Direktur Eksekutif Cirus Surveyor Grup ini, kedua lembaga tersebut akan dimintai keterangan perihal metodelogi yang dipakai serta pertanyaan apa yang dipakai sehingga muncul jawaban seperti hasil survei tersebut. “Jadi saat ini tidak bisa menduga-duga perihal hasil survei kedua lembaga itu,” katanya.
Ia juga mengaku, secara internal sudah disepakati bagi seluruh anggota Persopi untuk menyebutkan status lembaga survei, apakah independen atau bagian dari kampanye partai politik tertentu. “Secara prinsip sudah disepakati, tinggal tunggu pengesahan,” cetusnya.
Penertiban lembaga survei harus segera dilakukan, apalagi menjelang pelaksanaan Pemilu 2009. Hasil survei yang berbeda seperti LSI dan LRI semuanya seperti peneror pikiran pemilih. Lembaga survei saat ini tak bedanya seperti serangan fajar yang mempengaruhi pikiran publik untuk memilih partai politik tertentu. So, untuk sementara Mari Kita Tidak Percaya Hasil Survei. (*).

PDI-P Bantah Belum Laporkan Rekening Dana Kampanye

2009-03-07T14:51:00.000-08:00

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, membantah bahwa partainya belum melaporkan rekening khusus dana kampanye, seperti disinyalir Bawaslu.

Tjahjo mengatakan, DPP PDI Perjuangan sudah mengirimkan laporan nomor rekening tersebut pada tanggal 6 Agustus 2008.

“DPP sudah pernah mengirimkan nomor rekening partai melalui surat No 740 /EX/DPP/VIII/ 2008 tanggal 6 Agustus 2008,” demikian bunyi pesan singkat Tjahjo, yang diterima Kompas.com, Sabtu (7/3).

Isi surat tersebut, jabar Tjahjo, berisi informasi mengenai pelaksana kampanye, nama juru kampanye nasional (Jurkamnas) dan nomor rekening dana kampanye yaitu 0353098044.

“Kemudian DPP mengirimkan lagi surat baru No 853 /EX/DPP/III/ 2009 tanggal 5 Maret 2009 dengan saldo awalnya juga,” tambah Tjahjo./kcm

Flashback Pemilu 2004

2009-03-07T13:53:00.000-08:00

Koalisi Demokrat-Golkar sesungguhnya tidak dimulai semenjak Pemilu 2004, tetapi ketika JK meraih kursi tertinggi di Partai Beringin itu dengan menyingkirkan Akbar Tandjung. Saat Pemilu 2004, Golkar berhasil meraih kembali gelar juara Pemilu setelah di tahun 1999 dikalahkan oleh PDIP. Dengan modal kemenangan Pemilu, Golkar pun mengajukan sendiri calon presidennya untuk merebut Istana Negara. Golkar akhirnya membuat konvensi agar penyaringan terhadap figur-figur yang siap menjadi presiden dapat dilaksanakan secara terbuka dan dinilai oleh publik. Konvensi ini mencuatkan nama Wiranto, yang akhirnya menjadi calon presiden dari Golkar, berpasangan dengan Salahuddin Wahid. Selama proses konvensi, JK sebenarnya juga turut serta sebagai bakal calon presiden dari Golkar, tetapi namanya tidak semencuat Wiranto, Akbar Tandjung, ataupun Prabowo. JK pun akhirnya mengundurkan diri dari konvensi untuk berpasangan dengan SBY yang telah lama dideklarasikan sebagai calon presiden dari Demokrat. Keputusan JK untuk menjadi pasangan SBY tidak didukung secara institusional oleh Golkar, meski tidak dapat dipungkiri banyak kader Golkar yang turut “membelot” untuk mendukung pasangan SBY-JK, bukannya Wiranto-Gus Solah. Pilpres 2004 pun berlangsung, pasangan SBY-JK berhasil menempati urutan teratas dalam putaran pertama pilpres, sedangkan Wiranto-Gus Solah hanya menempati urutan ketiga sehingga tidak dapat lolos ke putaran selanjutnya. Menanggapi kekalahan dari calon yang diusungnya, Golkar membuat manuver politik dengan membuat Koalisi Kebangsaan, yang mendukung pasangan Mega-Hasyim. Koalisi itu terdiri dari 4 Partai yang tidak ikut dalam gerbong SBY di Pilpres, yaitu PDIP, Golkar, PPP, dan PDS. Koalisi yang sesungguhnya sangat kuat ini (karena menyatukan dua partai pemenang pemilu, yang ditotalkan dapat melebihi 1/2n+1 kursi di DPR) ternyata tidak dapat membendung popularitas SBY-JK, seperti yang telah diprediksi sebagian besar lembaga-lembaga survei. SBY-JK memenangkan Pilpres 2004 putaran kedua dengan perolehan 60% suara, mengalahkan Koalisi Kebangsaan pendukung Mega-Hasyim yang hanya berhasil mendulang 40% suara.

Beberapa saat setelah Pilpres 2004, konstalasi politik di Senayan masih belum berubah. Golkar masih berada di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung, dan terlihat sebagai partai oposisi. Bahkan pada saat itu, JK menyatakan bahwa kondisi yang ada sangat baik dalam konteks berdemokrasi, karena memungkinkan adanya cheks and balances antara eksekutif dengan yudikatif. Tetapi setelah SBY-JK dilantik untuk menduduki Istana Negara, JK melakukan manuver politik dengan mencalonkan diri dalam Kongres Partai Golkar sebagai calon Ketua Umum, bersaing dengan Akbar Tandjung. Di atas kertas, Akbar Tandjung diperkirakan dapat memenangkan kembali kursi Ketua Umum, namun JK berhasil membuat kejutan dengan mengambil banyak suara dari DPC yang sebelumnya menjadi pendukung Akbar dan berhasil merebut kursi nomor satu di Partai Beringin. Dari titik inilah Golkar secara otomatis berpindah perahu dari oposisi menjadi partai pemerintah, meskipun tanpa kontrak politik seperti yang dibuat oleh Demokrat dengan PKS.

Tolak Politisi Busuk dan Politik Uang

2009-03-07T13:31:00.000-08:00

MEDAN, SABTU - Ratusan aktivis perempuan dan puluhan caleg perempuan dari daerah pemilihan Sumatera Utara menghimbau masyarakat menolak politisi busuk dan politik uang. Mereka menggelar demontrasi damai di jalanan Kota Medan setelah sebelumnya berdikusi di Pendopo Lapangan Merdeka, Medan Sabtu (7/3). Aksi ini juga merupakan rangkaian perayaan Hari Perempuan Sedunia yang jatuh hari Minggu besok.

Perayaan kali ini difokuskan untuk memberi dukungan para caleg perempuan yang menghadapi banyak hambatan, seperti dana yang minim.

Selepas diskusi di Pendopo Lapangan Merdeka, para caleg dan aktivis berkampanye damai dengan jalan kaki dari Lapangan Merdeka menuju Bundaran Mayestik, Medan. Sepanjang jalan mereka membagikan stiker bertuliskan Apapun Partainya, Pilih dan Menangkan Perempuan .

Para aktivis yang tergabung dalam Pendukung Penguatan Perempuan itu juga menyerukan agar masyarakat tidak golput, namun memilih caleh perempuan. Hindari caleg yang terlibat dalam korupsi, kekerasan, premanisme, perselingku han, pemalsuan identitas, dan tindak tak terpuji lainnya. Selama ini terbukti caleg perempuan tidak kotor dalam berpolitik.

Koordinator Jaringan Aktivis Perempuan/Pendukung Penguatan Perempuan Sumut mengatakan tuduhan yang menyatakan politik uang telah membuat masyarakat pragmatis dalam menentukan pilihannya dan apatis dan memilih golput. Para pemilih yang kurang memperoleh sosialisai akan banyak mengalami kebingungan karena pemilih boleh mencontreng parpol, nomor, atau nama caleg yang jumlahnya sangat banyak.

Sejumlah polisi yang menjaga demonstrasi mengatakan sangat senang jika yang berdemonstrasi adalah para perempuan, sebab mereka tertib dan teratur.

Kalla Merapat ke PDIP

2009-03-07T13:29:00.000-08:00

JAKARTA – Upaya Golkar untuk menceraikan M Jusuf Kalla (Kalla) dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus berlangsung. Meski di kubu Jusuf Kalla ada kelompok yang terus berupaya mempertahankan duet presiden-wakil presiden itu, tapi internal Golkar dan orang-orang di sekitar Kalla terus melakukan langkah penggiringan agar Kalla hengkang dari SBY.

Kemarin, misalnya, Kalla terang-terangan mengakui bahwa dirinya sebagai Ketua Umum DPP Golkar mengundang Ketua Umum DPP PDIP Megawati untuk berkunjung ke Slipi (Kantor DPP Golkar). Padahal, sebelumnya kontak antarparpol banteng dan beringin itu hanya dilakukan dewan penasihat DPP Masing-masing.

“Kali ini kita undang (Megawati, red),” tegas Kalla. Meski demikian, Kalla menolak menjelaskan agenda pertemuan tersebut. Dia tak bersedia menjawab ketika wartawan bertanya apakah pertemuan itu membahas rencana koalisi pada pemilu presiden. “Tadi kan janji tidak tanya yang sulit-sulit,” elaknya.

Sumber koran ini yang dekat dengan Jusuf Kalla mengakui bahwa pertemuan tersebut memang inisiatif Golkar. Namun, pertemuan terancam dibatalkan bila Megawati tidak bersedia datang ke Slipi.

Selain dengan PDIP, kata sumber, komunikasi politik dilakukan dengan PPP. Hari ini (7/3) Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dan 30 pengurus teras DPP PPP akan bertandang ke DPP Partai Golkar. “Tetapi, minus Bachtiar Chamsyah,” lanjutnya.

Berbeda dengan Suryadharma Ali yang aktif melakukan komunikasi politik dengan sejumlah calon presiden, Bachtiar Chamsyah sejak awal menyatakan bahwa PPP akan mendukung SBY kembali menjadi presiden.

Sebelumnya, Suryadharma juga bertandang ke kediaman resmi Jusuf Kalla untuk membahas koalisi antara Golkar dan PPP. “Ibarat listrik, PPP dan Golkar itu sudah nyambung setrumnya, jadi gampang kalau kedua partai akan berkoalisi,” ujar Suryadharma ketika itu. (noe/mk)

Substansi RUU PDTK juga Harus Lindungi Petani Tembakau

2009-03-07T13:07:00.001-08:00

Infokom-Media PDI Perjuangan: Substansi RUU Pengendalian Dampak Tembakau terhadap Kesehatan (RUU PDTK) yang saat ini masih di bahas di DPR RI selayaknya dapat lebih arif mengatur kemaslahatan masyarakat, termasuk para petani tembakau yang berpotensi dirugikan lewat RUU tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI Perjuangan) DPR RI, Aria Bima, menjelaskan bahwa dengan adanya RUU ini, telah menimbulkan konflik di masyarakat tingkat bawah.

Selain itu, menurutnya petani merasa terancam bila undang-undang tersebut disahkan. "Petani terancam sumber pendapatannya," katanya di ruang lobby Paripurna, Selasa (3/3).[*/sfn]

Waspadai Pemimpin 'Gelembung Sabun'

2009-03-05T14:18:00.000-08:00

Hati-hati, menjelang pemilu legislatif maupun pilpres, sejumlah pemimpin "instan" atau pemimpin model "gelembung sabun" bermunculan. Lihatlah, banyak orang menganggap enteng untuk menjadi pemimpin. Beramai-ramailah mereka berebut jadi pemimpin lewat pilkada maupun caleg. Mereka menganggap menjadi pemimpin bisa serbacepat. Punya duit, maju pilkada atau caleg, jadilah pemimpin.

Dalam benak mereka, menjadi pemimpin cukup meraih suara banyak yang sekaligus melegitimasi kepemimpinan mereka. Modal menjadi pemimpin cukup memasang baliho di perempatan jalan, keluar masuk kampung memperkenalkan diri, dan mencitrakan diri sebagai dermawan dengan melakukan "barter" paket sembako dan suara pemilih. Sungguh mereka beranggapan jadi pemimpin itu bisa serbacepat.

Serbacepat, dan serbagampang ini menyerupai gelembung sabun yang cepat membesar, tetapi tak berisi. Gelembung itu membuat orang tertarik, sesungguhnya kosong melompong, hampa, dan semu.

Pemimpin model gelembung sabun tentu jauh dari sosok beretika maupun berkarakter. Di sini yang dominan adalah pragmatisme politik. Jangan kaget jika dewasa ini pragmatisme politik bukan lagi gejala sesaat, tetapi sudah mengakar di kalangan elite politik.

Pragmatisme politik diwarnai dimensi Machiavelli yang menolak relasi etika dan politik. Machiavelli menegaskan politik semata-mata strategi sebuah pertarungan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Etika adalah pilihan yang sangat tidak strategis dalam politik harian. Etika menjadi berguna saat berfungsi sebagai pemanis sebuah tindak kekerasan politik.

Sosok Ideal

Bagi kebanyakan tokoh pemimpin Indonesia, menjadi pemimpin itu ternyata bukan serbacepat, tetapi dilalui dengan gemblengan yang berliku.

Mari becermin pada pemimpin Agus Salim. Ia yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, meninggalkan beberapa keteladanan. Di antara keteladanan itu yakni terdapat keteguhan memegang etika dan mempertahankan karakter. Sosok Haji Agus Salim acap kali digambarkan bahwa di balik tubuh kecil dengan janggut putih yang lebat itu terdapat berbagai kelebihan. Sebagai pemimpin, ia dikenal beretika dan berkarakter.

Dikatakan beretika karena ia jelas-jelas memenangi pertarungan antara idealisme dan godaan kekuasaan. Memimpin, bagi Agus Salim, adalah menderita. Godaan kekuasaan setelah kemerdekaan ditepisnya semata-mata menjaga kepekaan terhadap penderitaan rakyat.

Tujuan kemerdekaan adalah masyarakat adil dan makmur. Ia terus memelihara etika berpolitik, tanpa harus hanyut ke dalam permainan busuk. Ia menyaksikan kebusukan itu sembari mengingatkan, "Jika kebiasaan tuan-tuan berkubang dalam dosa dan dusta ini diteruskan, risikonya hanya satu: Indonesia akan gulung tikar."

Kemudian dijuluki berkarakter, karena ia tegas dengan sikapnya. Semisal, ia justru yang pertama kali berpidato dalam bahasa Melayu/Indonesia pada sidang Dewan Rakyat (Volksraad) sehingga menggegerkan Belanda. Padahal ia menguasai beberapa bahasa asing, termasuk Belanda. Salim keluar dari dewan itu pada tahun 1923 karena menganggap Volksraad sebagai "komedi omong".

Berbudi Bawa Leksana

Dalam filsafat modern, dipahami tiga nilai etik dasariah, yakni berkehendak baik, keadilan dan pengembangan diri. Bagi Paul Ricoueur, pakar hermeneutika Prancis, etika politik mengincar hidup baik bersama. Dari pendekatan filsafat, akan diketahui bahwa etika politik merupakan manajemen hidup bersama yang baik. Sebuah tata hidup yang mematangkan prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan solidaritas.

Demi kebaikan bersama, seorang pemimpin beretika akan menyisihkan pragmatisme politik. Mereka semata-mata memperhatikan makna akuntabilitas, sebuah makna yang mengandung semangat "dari rakyat untuk rakyat", bahwa politikus yang accountable akan menyadari dirinya berasal dari rakyat, dan karena itu sewajarnya bila berkewajiban mengembalikan sesuatu yang diperolehnya itu kepada rakyat.

Sosok Agus Salim bisa digambarkan dengan unen-unen yang berbunyi berbudi bawa leksana. Karakter berbudi bawa leksana ini diberikan kepada pemimpin yang setiap ucapannya dilaksanakan dengan penuh konsekuen dan tanggung jawab. Sikap berbudi bawa leksana akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, karena pemimpinnya akan menjalankan semua peraturan dengan penuh dedikasi demi kemaslahatan rakyat. Pada akhirnya tentu berujung pada pemerintahan yang berwibawa dan bersih, kemudian masyarakat menemukan apa yang disebut sebagai tepa tuladha, yakni sosok yang bisa diteladani.

Adakah sosok Agus Salim sekarang ini? Adakah tepa tuladha bagi masyarakat? Sayang memang jika sekarang ini sulit mencari jejak Agus Salim. Lihat saja penggalan hidup Agus Salim, saat ia menduduki posisi pejabat tinggi (menteri muda dan menteri) setelah Indonesia merdeka, tetapi hidupnya tak pernah berubah. Kata Prof. Schermerhorn dalam catatan hariannya, "Orang tua (Agus Salim) yang sangat pandai ini seorang jenius dalam bidang bahasa, mampu berbicara dan menulis dengan sempurna dalam paling sedikit sembilan bahasa. Mempunyai hanya satu kelemahan, yaitu selama hidupnya melarat."

Bandingkan dengan politikus sekarang ini. Dugaan banyak orang bahwa berpolitik merupakan mata pencaharian kian mendekati kebenaran jika melihat fakta-fakta belakangan ini. Wajar jika menganggap gampang jadi pemimpin, walau hasilnya sekadar pemimpin model gelembung sabun itu.

Tinggal kembali ke masyarakat. Akankah membiarkan calon pemimpin "gelembung sabun" meraih kursi kekuasaan? Suara rakyat adalah penentu, dan sudah barang tentu saatnya memberikan suara itu kepada calon-calon pemimpin yang mendekati idealitas. Memang sulit mencari sosok Agus Salim, tetapi setidaknya mendekati sosok itu sudah memberikan jaminan bagi kehidupan bangsa yang lebih baik.

Pengetahuan umum : Penemuan baru - Vaksinasi instant dan universal

2009-03-05T13:54:00.000-08:00

Ilmuwan

Amerika dibidang ilmu Bio-Kimia telah berhasil menciptakan

methode vaksinasi yang seketika (instant) dan universal, yang berarti vaksinasi ini tidak membutuhkan waktu lama

untuk menjadikan antibodies bisa aktif dalam melawan virus, bakteri, racun atau sel kanker seperti vaksinasi yang kita

kenal sampai sekarang, misalnya vaksinasi Flu membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu untuk menjadi aktif. Disamping itu metode vaksinasi baru ini bisa diprogram untuk melawan

bermacam macam penyakit dalam spektrum yang besar.

Prinsipnya

adalah menginjeksikan bahan kimia yang akan menjadi adapter bagi antibodies untuk

mengenal struktur permukaan penyebab penyakit ( virus,bakteri dll ), sehingga

tidak perlu lagi menantikan sampai terbentuknya antibodies yang khusus bisa

mengenal struktur permukaan sel suatu penyebab penyakit, karena adapter ini

akan melekat pada sel sel antibodies yang sudah ada. Mereka tidak lagi menanti

sampai ada „perintah“ atau „berita“ bahwa ada „musuh“ menyerang dan membentuk reseptor yang cocok untuk

mematikan sel sel atau molekul molekul penyebab penyakit itu.Mereka bisa

langsung menyerang pendatang dengan menggunakan adapter yang disuntikkan

kebadan.

Suatu

kemajuan pesat dan luar biasa dibidang vaksinasi yang sudah sejak lama

diimpikan oleh para ahli vaksinasi,kedoktera n dan biologi .

Instant and

universal vaccine.

Scripps research scientists engineer new instant immunity

Published: Monday, March 2, 2009 - 17:39 in Health

& Medicine

Learn more about: carlos barbas engineer immunity research

scientists scripps

research vaccination

The experiments, thus far performed

only in mice, appear to overcome a major drawback of vaccinations – the lag

time of days, or even weeks, that it normally takes for immunity to build

against a pathogen. This new method of vaccination could potentially be used to

provide instantaneous protection against diseases caused by viruses and

bacteria, cancers, and even virulent toxins. The work is being published in the

Early Edition of the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

the week of March 2, 2009.

The team, led by Scripps Professor

Carlos Barbas, III, Ph.D., tested the vaccination method – called covalent immunization

– on mice with either melanoma or colon cancer.

The scientists injected these mice

with chemicals specifically designed to trigger a programmable and

"universal" immune reaction. They developed other chemicals,

"adapter" molecules," that recognized the specific cancer cells.

Once injected into the animal, the adapter molecules self-assembled with the

antibodies to create covalent antibody-adapter complexes.

"The antibodies in our vaccine

are designed to circulate inertly until they receive instructions from

tailor-made small molecules to become active against a specific target,"

Barbas says. "The advantage of this method is that it opens up the

possibility of having antibodies primed and ready to go in the time it takes to

receive an injection or swallow a pill. This would apply whether the target is

a cancer cell, flu virus, or a toxin like anthrax that soldiers or even

civilian populations might have to face during a bioterrorism attack."

Only those mice that received both

the vaccine and the adapter compound generated an immediate immune attack on

the cancer cells that led to significant inhibition of tumor growth. This is

the first time that such a covalent vaccine has been successfully designed and

tested – typically, antibodies do not bind to chemicals in this covalent

fashion.

The current breakthrough builds on

work the Barbas laboratory has been engaged in for the past few years on

chemically programmed monoclonal antibodies, a new class of therapeutics that

the group invented. In this type of therapy, small, cell-targeting molecules

and non-targeting catalytic monoclonal antibodies self-assemble to target

pathogens. Monoclonal antibodies are produced in the laboratory from a single

cloned B-cell – the immune system cell that makes antibodies – to bind to a

specific substance. Three clinical trials are now under way by Pfizer to test

the therapeutic effectiveness of this new type of therapy in cancer and

diabetes. The antibodies in the antibody-adapter complex are monoclonal

antibodies engineered to link themselves to adapter molecules.

The Search for the Ideal

Vaccination

The practice of vaccination has

been extraordinarily successful in controlling certain diseases, but there are

drawbacks. Vaccine development can be an educated guessing game – in the case

of the flu, for example, scientists must study worldwide outbreak patterns to

anticipate which type of flu might strike a particular area. In addition, the

most common vaccination strategies use whole proteins, viruses, or other complex

immunogens – not just the specific part of the macromolecule that is recognized

by the immune system – to elicit an immune response, which makes for wasted

immune activity. Then there is the body's own kinetics – the time it takes to

mount a disease-relevant immune response to immunogens limits the speed with

which immunity can be achieved. Finally, age-related declines in the ability to

mount strong immune responses to biological-based vaccines present another

challenge to the effectiveness of such vaccines.

Barbas's chemical-based – rather

than biological based – approach to vaccine development addresses many of these

challenges.

"Our approach differs from the

traditional vaccine approach in the sense that when we design an

antibody-adapter compound we know exactly what that compound will react

with," Barbas says. "The importance of this is best exemplified with

HIV. In current vaccines, many antibodies are generated against HIV, but most

are not able to target the active part of the virus."

In the near term, Barbas will apply

his covalent vaccination approach to HIV, cancer, and infectious diseases for

which no vaccines currently exist. A particular focus will be creating adapter

molecules specific to these diseases.

"We believe that

chemistry-based vaccine approaches have been underexplored and may provide

opportunities to make inroads into intractable areas of vaccinology, "

Barbas says.

In addition to Barbas, co-authors

of the paper, "Instant immunity through chemically programmable

vaccination and covalent self-assembly, " are Mikhail Popkov (who is first

author), Beatriz Gonzalez, and Subhash C. Sinha, all of The Scripps Research

Institute.

Source: Scripps Research Institute

[Non-text portions of this message have been removed]

__._,_.___

Messages in this topic (1) Reply (via web post) | Start a newtopic

Messages

_________________________

SASTRA-PEMBEBA SAN, wacana sukasamasuka sastrakitakita

MARKETPLACE

From kitchen basics to easy recipes - join the Group from Kraft Foods

Yahoo! Groups

Change settings via the Web (Yahoo! ID required)

Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch format to Traditional

Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

Recent Activity

Sultan-Hidayat Ungguli SBY-JK

2009-03-05T13:44:00.001-08:00

YOGYAKARTA, KAMIS — Pasangan Sultan Hamengku Buwono X dengan Hidayat Nur Wahid sebagai calon presiden dan calon wakil presiden menjadi duet paling elektabel atau kemungkinan dipilih paling tinggi di DI Yogyakarta. Duet Sultan HB X dan Hidayat ini berhasil mengungguli pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Demikian hasil survei yang dilakukan Cakrawala Nusantara Consultant, sebuah lembaga survei di Yogyakarta yang dipaparkan kepada pers, Kamis (5/3) di Yogyakarta.

Direktur Cakrawala Nusantara Consultant Budi Santoso mengatakan, dari hasil survei yang dilakukan 17-21 Februari dengan jumlah responden 1.065 orang yang tersebar di DIY diketahui, tiga pasangan capres dan cawapres yang memiliki nilai tertinggi yaitu Sultan-Hidayat (26,2 persen), Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (20,32 persen), dan Megawati-Sultan (17,67) persen. Pasangan lainnya, Yudhoyono-Hidayat (9,93 persen) dan Yudhoyono-Sultan (7,51 persen).

Meskipun pasangan Sultan-Hidayat menjadi paling unggul sebagai capres-cawapres, tetapi capres paling populer tetap dipegang SBY (23,19 persen). Sultan berada diperingkat kedua mengungguli Megawati (18,4 persen), sedangkan Megawati 8,26 persen. Prabowo menempati urutan keempat (1,97 persen). Sebesar 43,93 persen responden menyatakan belum menentukan pilihan.

"Meski popularitas dengan elektabilitas mempunyai keterkaitan, tetapi popularitas tinggi tidak selalu diikuti dengan tingkat elektabilitas tinggi pula," ungkap Budi.

Sultan ternyata masih lebih populer sebagai cawapres. Sultan menjadi tokoh paling populer menjadi cawapres dengan berada di urutan pertama (38,76 persen), Kalla (27,52 persen), Hidayat (9,3 persen), Prabowo (5,81 persen), Din Syamsudin dan Sutiyoso sama (0,78 persen), dan Sri Mulyani yang mulai diwacanakan menjadi pendamping Yudhoyono ada di paling bawah (0,39 persen).

Budi mengatakan, survei itu dilakukan sebelum Kalla menyatakan kesiapannya sebagai capres. Karena itu, Kalla masih dipersepsikan publik sebagai cawapres. "Kalau survei dilakukan setelah kesiapan Jusuf Kalla mungkin saja hasilnya akan berbeda," katanya.

Dari hasil survei diketahui, alasan memilih Sultan adalah karena Sultan Raja Yogyakarta (30,1 persen), kejujuran dan kesederhanaan (18,37 persen), peduli dengan rakyat (13,78 persen), bisa membawa perubahan (14,29 persen), pengayom warga Yogyakarta (13,27 persen), dan alasan lainnya 10,19 persen. Adapun alasan para pemilih memilih SBY adalah kinerja bagus (23 persen), melanjutkan kepemimpinan (17 persen), karena program yang ditawarkan (16,6 persen), pengalaman memimpin (15,38 persen), dan pemberantasan korupsi berhasil (10,93 persen).

Budi menambahkan, keraguan responden memilih Sultan sebagai capres adalah karena Sultan belum memiliki kendaraan politik yang akan membawa menjadi capres. Hal itu menjadi kelemahan HB X di mata pemilih.

"Kalau sudah ada kejelasan kekuatan politik yang akan mengusung, konstelasi pasti berubah. Itu akan signifikan memengaruhi hasil survei. Masalah ini menjadi pekerjaan rumah tim Sultan untuk menggaet dukungan politik riil," ujar Budi.

Surat Suara Tiba di Bogor

2009-03-05T13:42:00.001-08:00

BOGOR - Logistik pemilu legislatif Kota Bogor berupa 2.112 dus surat suara DPR RI dan DPD tadi malam sekitar pukul 21:30 tiba di Bogor dan untuk sementara disimpan di Gedung Pusat Pengembangan Islam Bogor (PPIB).

Ribuan surat suara itu diangkut menggunakan dua truk tronton dari percetakan CV Ganeca Exact Bandung dengan pabrik produksinya di Cikarang.

Surat suara anggota DPR RI yang seharusnya berjumlah 1.263 dus baru dikirim 1.152 dus sedangkan surat suara untuk anggota DPD hanya 960 dus, dimana setiap dusnya terdiri dari 500 lembar. Total surat suara yang diterima tadi malam sebanyak 1.056.000 lembar.

Jumlah itu berarti masih ada kekurangan sekitar 414 dus surat suara DPR RI dan DPD yang rencananya dikirim berbarengan dengan surat suara untuk anggota DPRD Kota/Kabupaten dan anggota DPRD Provinsi.

Setiap dus suara diberi tanda berbeda, yakni surat suara DPR RI diberi strip kuning, DPD strip merah, DPRD Provinsi strip biru dan DPRD Kabupaten dan Kota strip hijau.

“Untuk waktu pengiriman sisa surat suara masih belum diketahui kapan. Tapi, yang jelas percetakan berjanji tidak akan melewati batas waktu yang ditentukan, yakni H-21,” ujar anggota KPU Divisi Logistik Edi Kholki kepada Radar Bogor ketika memantau langsung kedatangan surat suara tersebut.

Setelah menerima logistik tersebut, KPU dengan dibantu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan masyarakat akan menyortir surat suara yang diperkirakan memakan waktu hingga tiga hari.

Selesai penyortiran akan dilakukan rapat pleno, dimana hasilnya akan mengembalikan surat suara yang rusak atau reject pada percetakan untuk diganti yang baru.

“Pengiriman gelombang kedua nanti dipastikan akan lebih banyak logistik yang didistribusikan karena dari total jumlah surat suara akan ditambahkan 2 persen untuk surat suara cadangan,” terang Edi. (iko/rit)

2009-03-05T13:24:00.001-08:00

SBY Tak Populer di Kalangan Buruh
Kalah oleh Megawati dan Jusuf Kalla

JAKARTA - Suara buruh dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009
mengisyaratkan tidak bulat ke capres tertentu. Survei nasional yang
dilakukan Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu itu menyebutkan
bahwa 80,6 persen responden menyatakan tak ingin SBY terpilih lagi.

Dalam survei yang khusus memotret suara kaum buruh tersebut, hanya
17,6 persen yang menginginkan sebaliknya. Sisanya, 2,2 persen, memilih
untuk abstain.

''Senang atau tidak, inilah faktanya,'' ujar Ketua Presidium FSP BUMN
Bersatu FX Arif Poyuono saat memaparkan hasil survei lembaganya di
Hotel Aston, Jakarta, kemarin (22/1). Dia menambahkan, gencarnya
gerakan populis dari SBY akhir-akhir ini ternyata tak berpengaruh
besar pada persepsi kaum buruh.

Kekecewaan kaum buruh terhadap kebijakan pemerintah soal perburuhanlah
yang diperkirakan menjadi penyebabnya. Survei tersebut mengungkap,
79,4 responden menganggap kebijakan pemerintah buruk, terutama
menyangkut penetapan upah buruh. Hanya 9,6 persen yang menyatakan
tetap, 9,3 persen menilai baik, dan 1,7 persen abstain.

''Harus diakui bahwa banyak kebijakan SBY soal buruh yang memang tidak
populis, terkesan tidak berpihak pada buruh,'' ujarnya. Misalnya, kata
Arif, keluarnya SKB empat menteri beberapa waktu lalu yang memancing
protes luas dari kalangan buruh di hampir seluruh daerah.

Namun, di bagian lain survei, SBY muncul sebagai tokoh yang paling
sering diperbincangkan menjelang pemilu. SBY paling sering dibicarakan
34,9 persen responden, disusul Megawati Soekarnoputri (14,2 persen),
Jusuf Kalla (14,4 persen), Prabowo Subianto (12,8 persen), dan
beberapa tokoh lain.

''Ini menarik, SBY paling banyak dibicarakan buruh. Tetapi, mengingat
tingkat keterpilihannya, sepertinya yang dibicarakan adalah hal-hal
negatif,'' ujar Arif.

Lantas, siapa yang dianggap paling bisa memperbaiki nasib buruh?
Survei itu mengungkap, Megawati menduduki posisi puncak. Capres PDI
Perjuangan tersebut dipilih 30,7 persen responden. Jusuf Kalla
membayangi di bawahnya dengan 19,6 persen, baru kemudian SBY 12,7
persen, dan tokoh-tokoh lain.

Mantan anggota KPU Mulyana W. Kusumah menilai, survei itu menjadi
menarik karena hanya dilakukan di internal buruh. "Kalau survei ini
serius, kebenarannya akan lebih tinggi karena homogenitas responden
juga lebih tinggi ketimbang survei pada umumnya," ujarnya.

Dia pun memahami tingginya angka responden yang menyatakan tak akan
memilih SBY lagi pada 2009. ''Sebab, selama ini, anggota kabinet dan
jajaran pemerintah di bidang perburuhan memang terkesan kurang
berkomunikasi dengan buruh,'' tambahnya. Akibatnya, lanjut Mulyana,
buruh tidak mengetahui program positif pemerintah di bidang
perburuhan. (dyn/mk)

2009-03-05T13:16:00.001-08:00

'Khilafah' atau Demokrasi?

Gugun El-Guyanie

Sekjen Lembaga Kajian Keagamaan dan Kebangsaan PW GP Ansor Yogyakarta

Tepatnya 3 Maret 1924, umat Islam merasakan sebuah dentuman dahsyat yang meruntuhkan khilafah Islamiah di Turki. Turki Utsmani dibubarkan Mustafa Kemal Attaturk--sekuleris yang memisahkan paham agama dengan negara.

Umat Islam merasa pascaruntuhnya Turki Utsmani, Islam tenggelam oleh derasnya arus peradaban Barat sekuler. Namun, lambat laun banyak bermunculan cendekiawan Islam yang menyadari bahwa khilafah bukanlah hal sakral yang merupakan perintah Tuhan untuk diterapkan dalam kehidupan sosial.

Sebagaimana analisis yang menarik dari Yudian Wahyudi, guru besar filsafat hukum Islam, membaca kondisi Turki modern selaku pewaris Ottoman yang menghadapi dilema. Antara ancaman sekutu di satu sisi dan perlawanan orang-orang Arab di sisi lain.

Pada tahun 1918, Ottoman kalah dalam Perang Dunia I, sementara khilafah merupakan simbol kekuasaan Ottoman. Untuk menghindari kemungkinan bencana lebih besar, kata Yudian, yaitu dicaplok sekutu dan atau dijajah Arab, Atatturk membubarkan khilafah dan mengorientasikan Turki modern ke Eropa sebagai pemenang perang.

***

Hingga detik ini, perdebatan yang membagi dua kelompok pemikiran pro-khilafah dan tetap ngotot memperjuangkan kembali sistem politik Islam tersebut dan kelompok kontra-khilafah, yang banyak mengemas pemikiran politik modern seperti demokrasi, masih berlangsung. Pandangan khilafah banyak dikemas tokoh seperti Hassan Al Banna, Rasyid Ridha, dan Muhammad Abduh.

Rasyid Ridha memberikan pernyataan posisi umat Islam yang telah tercabik-cabik kolonialisme Barat akan makin hancur ketika terpecah belah, tidak memiliki satu komando yang jelas. Maka khilafah Islamiah tetap dipegang menjadi cita-cita yang mulia dan suci.

Satu kelompok yang merasa gembira ketika khilafah dibubarkan adalah kelompok yang memiliki pandangan bahwa Islam tidak pernah memiliki sistem politik tertentu dan Islam tidak pernah mendirikan negara sepanjang sejarahnya. Orang pertama yang berani berijtihad kontroversial adalah Ali Abd Al-Raziq. Tokoh yang di kalangan umat Islam sendiri mendapatkan banyak hujatan ini disejajarkan dengan Mustafa Kamal Attaturk, bahkan dianggap lebih berbahaya.

Bahkan Universitas Al-Azhar mencopot gelar kesarjanaannya serta terjadi takfir terhadap beliau.

Abd al-Raziq bukan tidak memiliki perasaan persatuan dan bukan seperti yang dituduhkan sebagian orang bahwa ia ingin menerapkan sekularisme Barat. Abd al-Raziq tentunya memiliki wawasan dan pertimbangan matang hingga ia mengeluarkan ijtihad kontroversial itu. Pengetahuan sejarahnya yang mendalam membuatnya sangat yakin bahwa sistem politik yang berlaku sepanjang sejarah Islam bukan cuma satu. Itu sangat bergantung dan dipengaruhi penguasa yang memegang pemerintahan.

***

Apa yang disebut khilafah oleh setiap penguasa memiliki makna dan implikasi politis berbeda antara satu khalifah dengan lainnya. Perbedaan ini hanya bisa dipahami bahwa penerapan sistem pemerintahan yang disebut khilafah berasal dari ijtihad dan pendapat yang terbaik dari para pemegang kekuasaan dalam sistem tersebut. Karenanya, sistem itu tidak bisa disebut sebagai sistem "islami" dengan pengertian bahwa model politik dan segala implikasinya dalam kelembagaan khilafah berasal dari Islam.

Pernyataan seperti ini, menurut Abd al-Raziq, bisa sangat berbahaya khususnya jika sebuah khilafah berjalan tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam seperti despotisme dan kesewenang-wenangan yang terjadi pada sebagian pemerintahan dinasti Umayyah, Abbasiyyah, dan Utsmaniyyah.

Rasulullah saw. yang memiliki otoritas spiritual sebagai pemimpin agama dan otoritas temporal, pemimpin negara di Madinah, sama sekali tidak menampakkan sebagai suatu negara Islam. Sebab di bawah platform Piagam Madinah, corak pluralisme dan inklusif negara tersebut sangat kental ketimbang eksklusivisme Islam. Bahkan dalam banyak hal, pola ketatanegaraan Nabi saw. saat itu justru banyak menyerap nilai-nilai demokratis sebagaimana sekarang yang diagung-agungkan (Said Aqiel Siradj; 1999).

Sebagai bukti, fenomena politik pada saat itu lebih concern terhadap prinsip-prinsip musyawarah (al-syura), kebebasan (al-hurriyah), keadilan (al-'adalah), persamaan derajat (al-musawah) serta lima prinsip universal (kulliyat al-khams).

Mekanisme suksesi Khalifah Abu Bakar (w.13 H), yang tidak menganut sistem keturunan tetapi langsung dipilih rakyat juga menjadi indikasi kuat bagi pemikiran negara yang demokratis. Sebuah sistem politik yang menonjol di dunia, di tengah-tengah sistem monarki yang berlaku di seluruh dunia, terutama dua adikuasa Romawi dan Persia.

Khalifah kedua, Umar ibn Khattab (w. 23 H) yang terpilih berdasarkan "waliy al-'ahd" (putera mahkota). Kemudian masa khalifah ketiga, Utsman ibn Afan (w. 35 H) yang terpilih melalui tim formatur. Khalifah keempat, Ali ibn Abi Thalib (w. 40 H) terpilih melalui pemilihan secara langsung dari rakyat.

Semenjak Dinasti Umayyah, umat Islam tidak lagi meneruskan sistem pemerintahan demokratis sebagimana para pendahulunya, berubah menjadi monarki sebagaimana diterapkan bangsa Romawi dan Persia.

Meskipun keempat khalifah memiliki mekanisme suksesi berbeda, pada prinsipnya semuanya masih berpegang pada asas musyawarah, sistem kekuasaan terkontrol, kedaulatan di tangan rakyat serta penegakan hukum yang tidak memihak. Keempat khalifah tersebut dipandang banyak ulama masih meneruskan tradisi dan pola kepemimpinan Rasulullah saw.

Karenanya, pernyataan bahwa Islam tidak memiliki sistem politik tertentu bagi kaum muslim, dalam pandangan Abd al-Raziq, menjadi positif karena hal itu berarti menyelamatkan Islam dari pengalaman-pengalam an politik negatif yang terjadi sepanjang sejarah Islam. Perintah Islam sesungguhnya, pemimpin harus dipilih dari rakyat (ummah), dibai'at oleh rakyat dan diturunkan oleh rakyat. Tak ada seorang pun yang mengatakan bahwa pemimpin ditunjuk oleh ayat atau hadis.

2009-01-30T11:05:00.000-08:00

Kami. Kader PDI Perjuangan yang bertugas di lembaga eksekutif dan legislatif daerah. Adalah patriot indonesia yang berdiri di garda terdepan dalam usaha memajukan kehidupan bangsa. Atas dasar amanat konggres partai dan garis perjuangan partai kami menyatakan tekad untuk melaksanakan Hasta Prasetya perjuangan

1. Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Membebaskan biaya berobat bagi Rakyat sesuai kemampuan keuangan daerah
3. Membebaskan biaya pendidikan Rakyat sesuai kemampuan keuangan daerah
4. Memperkuat ekonomi Rakyat melalui penataan sistem produksi, reformasi agraria, pemberian proteksi, perluasan akses pasar, dan permodalan
5. Memperkokoh kegotong-royongan Rakyat dalam memecahkan masalah bersama
6. Mereformasi birokrasi pemerintahan dalam rangka membangun tata kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN
7. Memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat, dan murah
8. Menyediakan perumahan yang sehat dan layak bagi Rakyat

GERAKAN PROMEGA DI BOGOR

2009-01-30T10:18:00.000-08:00